headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« May 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 995
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 90
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KETUA MAHKAMAH AGUNG: “KEMBALIKAN KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN“
Senin, 02 April 2018 - 10:23:20
Jakarta – Humas: Kepercayaan masyarakat khususnya para pencari keadilan terhadap aparatur dan lembaga peradilan, termasuk kepercayaan bahwa proses dan putusan peradilan harus dilakukan dan dijatuhkan untuk tujuan penegakkan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial serta para Ketua Kamar Mahkamah Agung juga hadir menyampaikan Pembinaan yang akan berlangsung hingga Sabtu 24 Maret 2018. Pembinaan ini disampaikan kepada Ketua, wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Empat Lingkungan peradilan sewilayah DKI Jakarta. Hatta Ali menambahkan bahwa mudahnya masyarakat memperoleh informasi di Pengadilan merupakan suatu keharusan guna mengejar ketertinggalan, sehingga kita terus berpacu dengan waktu yang sedemikian cepatnya bergerak dalam rangka mewujudkan suatu lembaga Peradilan yang jujur dan bermartabat, sehingga akan terwujudnya persepsi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Pada kesempatan yang sama Hatta Ali mengatakan bahwa kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan termasuk dalam 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035. Menurut survey Poltracking 2017 Mahkamah Agung menempati posisi ke 7 (tujuh) sebesar 56% dan dalam Litbang Kompas menempati posisi ke 5 (lima) sebesar 64,3% mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan putusan tingkat pertama sebesar 96,99% tingkat pertama, 39,64% tingkat banding dan 88,25% tingkat kasasi.

Acara ini dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, pejabat eselon I dan II serta diikuti oleh 402 0rang peserta yang terdiri dari 231 peserta dari pengadilan Umum, 103 dari Pengadilan agama dan 34 peserta dari pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara. (Pn/Azh/RS/Photo: Pepy)




KETUA MA PIMPIN UPACARA TABUR BUNGA DALAM MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN IKAHI KE - 65
Rabu, 21 Maret 2018 - 16:51:22
Jakarta – Humas : Senin, 19/3/2018, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua kamar, Hakim Agung, dan Ketua Umum IKAHI, Dr. Suhadi., SH., MH., melakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kalibata dalam memperingati hari ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 65 tahun.

a




SAMBUT HUT KE-65, PP IKAHI ADAKAN SERANGKAIAN KEGIATAN
Rabu, 21 Maret 2018 - 16:49:58
Menyambut hari jadinya yang ke-65 tahun, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) akan mengadakan serangkaian kegiatan, diantaranya seminar nasional, khitanan massal, ziarah ke taman makan pahlawan dan donor darah. Adapun kegiatan HUT IKAHI yang mengangkat tema “Ikahi bertekad menjaga Integritas Hakim”ini akan dilangsungkan sejak tanggal 22 Februari-20 Maret 2018. Tepat pada tanggal 20 Maret 2018, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah menginjakkan usianya yang ke-65 tahun, usia yang terbilang cukup matang untuk sebuah organisasi profesi di Indonesia. Seperti tahun sebelumnya PP Ikahi telah mengawali serangkaian kegiatan tersebut dengan mengadakan donor darah massal yang diadakan di Gedung Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2018. "Alhamdulillah kegiatan kali ini berjalan lancar dan pesertanya sangat antusias, bahkan masih banyak yang belum kebagian karena kuota kita terbatas, kegiatan kali ini dikuti oleh 120 orang peserta dari berbagai kalangan, baik hakim, pegawai, sampai pejabat Mahkamah Agung" ujar Juru Bicara PP IKAHI Disiplin Manao.

Selain itu, PP IKAHI akan mengadakan sunatan masal sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bhakti sosial hakim kepada masyarakat. Kegiatan sunatan masal ini diperuntukkan bagi kalangan anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu di sekitaran daerah Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Disiplin Manao menjelaskan kegiatan sunatan massal kali ini akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya dengan menambah kuota peserta. "Kita usahakan ada peningkatan kuota peserta, bagaimana pun kegiatan bhakti kita kepada masyarakat, jadi sebisa mungkin tahun demi tahun akan kita tingkatkan" Ujarnya lebih lanjut. Dijadwalkan pula, PP IKAHI akan mengadakan kegiatan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari Senin, 19 Maret 2018. Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan Hakim Yustisial di Mahkamah Agung. “Kegiatan ziarah merupakan rutinitas tahunan yang dilaksanakan PP Ikahi dalam rangka mengenang para pendiri dan sesepuh IKAHI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata” ujar disiplin Manao. Sebagai puncak rangkaian kegiatan HUT IKAHI tahun 2018 ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di Hotel Mercure Ancol. Kegiatan puncak HUT IKAHI tersebut akan diisi dengan acara seminar nasional dengan topik “penegakan hukum terhadap tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilihan untuk mengawal demokrasi yang sehat”. Ditemui di tempat terpisah ketua pelaksana seminar nasional Ikahi Krisna Harahap mengatakan seminar nasional akan diisi oleh pembicara yang kompeten di bidangnya, antara lain Bambang Soesatyo (Ketua DPR), Arif Budiman (Ketua KPU), Basaria Panjaitan (Pimpinan KPK), Refly Harun (Ahli Hukum Tata Negara) dan Burhanuddin Muhtadi (pengamat Politik). “topik ini sangat relevan kita angkat, karena kita akan menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi lima tahunan, semoga seminar ini dapat memberikan kontribusi pada bangsa ini,” jelas krisna harahap di sela-sela usai rapat PP IKAHI beberapa waktu yang lalu. Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Umum PP Ikahi, Suhadi mengharapkan rangkaian kegiatan HUT Ikahi dapat didukung oleh seluruh korps cakra di seluruh Indonesia. “Ya, karena ini organisasi profesi hakim, sudah menjadi tanggung jawab kita para hakim untuk mensupport kegiatan ini, yang bisa hadir langsung maupun tidak di kegiatan tersebut, karena organisasi ini tidak akan jalan tanpa ada dukungan dari para hakim” pungkasnya. (Wit/Rhm




KABAWAS MA: “SEMAKIN MUDAH MENGISINYA, SEMOGA SEMAKIN MENINGKAT KEPATUHANNYA”.
Rabu, 21 Maret 2018 - 16:48:45
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menerima piagam sebagai Nominator Terbaik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2017 lalu. Penghargaan ini adalah capaian MA yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dalam kepatuhan penyelenggara negara di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Peningkatan itu antara lain, tahun 2015 88,10%, tahun 2016 88,76% dan tahun 2017 94,79%. “Semoga capaian ini semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. » harap Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) Mahkamah Agung Nugroho saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik (E-LHKPN) di Hotel Redtop Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Maret 2018.

Kegiatan ini adalah kerja sama antara Mahkamah Agung dengan proyek EU UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN). Giles Blanchi selaku Senior Advisor SUSTAIN mengatakan bahwa kegiatan hari ini tidak hanya mencakup sosialisasi Peraturan MA dan KPK terkait peraturan E-LHKPN yang baru namun juga akan dilaksanakan bimbingan teknis mengenai cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Giles mengatakan bahwa kegaiatan ini bertujuan untuk mempertahankan prestasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai salah satu Lembaga/Kementrian yang tertinggi tingkat kepatuhannya dalam menyerahkan LHKPN. “Kami berharap hal ini terus dipertahankan oleh Mahkamah Agung.” Harap Giles. Pada kesempatan yang sama Giles mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas SUSTAIN dalam mendukung meningkatnya transparansi, integritas dan akuntabilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara, sebagai salah satu penyelenggara negara Hakim di seluruh Indonesia harus mengisi dan melaporkan harta kekayaannya. Sesuai Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016, bahwa LHKPN yang harus dilakukan setiap tahun, kini sejak tahun 2017 Penyelenggara Negara dapat melaporkan harta kekayaannya secara online melalui aplikasi E-LHKPN yang dikembangkan oleh KPK. Terkait hal ini Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho mengatakan bahwa semakin mudahnya mengisi LHKPN, diharapkan Tingkat kepatuhan semakin meningkat.Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon Satu MA, Hakim Yustisial MA serta undangan lainnya. Ketika berita ini diturunkan para peserta sedang mendapatkan materi cara mengisi LHKPN secara elektronik. (Azh/ RS/ photo: Pepy)



Halaman : | 1 2 3... 67 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 268
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
B , C2 , C5
Panitera
D7
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
JAWABAN TERGUGAT III INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-17, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C3
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
PLT. GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
B , C2, C3
Panitera
D4
Acara
TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
B , C2, C5
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Majelis Hakim
A, C2 , C5
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN SAKSI PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-19, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C2 , C5
Panitera
D11
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D8
Acara
TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-04-17, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved