headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« Augustus 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 993
Memuaskan 532
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 87
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK HAKIM TINGGI PENGAWAS
Rabu, 03 Januari 2018 - 18:31:28
Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum melantik dua Hakim Tinggi Pengawas pada Mahkamah Agung, bertempat di gedung Tower Lantai 2, Rabu 3/1/2017. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 121 / KMA / VII / 2017 tanggal 3 Juli 2017 dan 188 / KMA / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebagai Hakim Tinggi Pengawas.

Adapun nama-nama yang dilantik yaitu : Kolonel Chk Kirto, SH.,MH H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum Hadir dalam pelantikan tersebut Pejabat Eselon I, II, III dan beberapa Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. ( Humas )




PENYERAHAN DIPA ANGGRAN TAHUN 2018
Rabu, 20 Desember 2017 - 20:40:40
Jakarta-humas, 20/12/2017. Sekretaris Mahkamah Agung Achmad S Pudjoharsoyo,SH.,MH Menyerahkan DIPA Pelaksanaan anggaran Tahun 2018, didamping oleh Direktur Jenderal Anggaran Polhuk hankam Dwi Pudjiastuti yang ditujukan kepada Para Unit eselon I yang meliputi Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Miltun, Badan Urusan Administrasi, Badan Litbang Diklat Kumdil, dan Badan Pengawasan.Penyerahan Dipa ini juga dihadiri oleh para Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Mahkamah Agung RI.

.




ANALISA PENGARUH KORUPSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK – HAK ASASI MANUSIA DALAM SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Rabu, 20 Desember 2017 - 20:39:15
Jakarta – Humas : Raoul Wallenberg Institute (RWI), WSD Handa Center for Human Rights and International Justice – Stanford University menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) tentang Analisa Pengaruh Korupsi Terhadap Perlindungan Hak – Hak Azasi Manusia Dalam Sektor Lingkungan Hidup di Indonesia, bertempat di Hotel Grand Kemang, 18 – 19 Desember 2017 Peserta: dari unsur Mahkamah Agung, Komnas HAM, KPK, PPATK, ICEL (NGO), Akademisi (Universitas GadjahMada, Universitas Indonesia dan Universitas Informatika & Bisnis Indonesia), Peneliti, & Sekretariat Asean.

Materi yang dibahas: Koneksi antara korupsi dan degradasi lingkungan hidup merupakan isu yang luas dan subyek yang menarik untuk dipelajari. Korupsi memainkan peran besar dalam degradasi lingkungan hidup, mempengaruhi secara negative keberlangsungan alamiah dan komunitas yang tergantung pada lingkungan hidup tersebut. Lembaga pemerintahan dan industry dapat menjadi pendorong bagi pembangunan berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Namun pelaku yang sama dapat melakukan perusakan lingkungan hidup melalui sogokan(bribes) dan kebijakan yang tidak adil. Korupsi di bidang lingkungan hidup dapat memperburuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia (HAM) yang berbasis lingkungan hidup seperti, air bersih, sanitasi dan perawatan kesehatan. FGD ini untuk membuka dialog dengan para pemangku kepentingan terkait yang melakukan riset dan investigasi dalam upaya anti korupsi di bidang lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Keberlanjutan. Diskusi yang berlangsung membahas tentang pengaruh korupsi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks isu-isu lingkungan hidup. FGD ini merupakan sharing analisa dari para pemangku kepentingan terkait. Tujuan utama FGD ini adalah mendapatkan basis analisa dampak korupsi di sektor lingkungan hidup dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia. Diharapkan FGD dapat melakukan scaling up dari analisa dan adanya rekomendasi FGD ini ketingkat Asia di tahun 2018. Kegiatan yang diusulkan dalam Concept Note ini akan dilakukan di Jakarta. RWI bekerja sama dengan Mahkamah Agung, dan Handa Center for Human Rights and International Justice,dari Stanford University. (humas)




AGUN: “TETAPLAH BEKERJA DENGAN BAIK DI WILAYAH YANG TIDAK DISUKAI BANYAK ORANG”
Senin, 18 Desember 2017 - 19:25:55
Manokwari-Humas: Komisi III DPR RI melakukan rangkaian kunjungan kerja Masa Reses Masa Persidangan II Tahun 2017-2018 ke wilayah Jawa Barat, Gorontalo dan Papua Barat. Untuk Kunker ke Papua Barat dipimpin oleh Drs. Agun Gunandjar, S, BC.IP., M.Si pada 14-16 Desember 2017. Dalam kunker ini selain ingin mendengarkan pemaparan dari masing-masing aparat penegak hukum di Papua Barat terkait fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, Agun beserta rombongan juga meninjau secara langsung Lembaga Pemasyarakatan Manokwari. Pemaparan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan, Polda, dan BNN provinsi Papua Barat berlokasi di hotel Aston Papua Barat pada 15 Desember 2017. Masing-masing memaparkan apa yang menjadi pertanyaan Komisi III.

Wakil ketua pengadilan Tinggi Jayapura Nyoman Gede Wirya, SH. MH, mengatakan dalam pemaparannya bahwa terkait anggaran, Pengadilan Tinggi Jayapura yang membawahi 10 Pengadilan Negeri – di Provinsi Papua ada 7 dan di Provinsi Papua barat 3- masih kekurangan anggaran, baik untuk proses sidang dan administrasi lainnya. Dalam hal sumber daya manusia, Pak Wirya menceritakan bahwa jumlah hakim dalam satu pengadilan di wilayah Papua hanya ada empat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua. Dr. H. Mawardy Amien, SH., M.H.I, bahwa tidak berbeda jauh dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama di wilayah Papua lebih memprihatinkan lagi, “Terkait SDM pengadilan agama di Papua Barat sangat menyedihkan, hakimnya hanya 3 orang ini sudah termasuk ketuanya, panitera 3 dan staf 3. Jadi kami bukan hanya tidak bisa tetapi memang tidak boleh cuti maupun sakit” kata pak Mawardy. “Pengadilan Agama Manokwari misalnya, melayani 6 kabupaten, idealnya satu kabupaten satu pengadilaan, jika satu hakim sakit, bagaimana sidang bisa dilakukan. SDM di Pengadilan baik umum maupun agama sangat menyedihkan” tambah Pak Mawardy. Menanggapi hal tersebut, Agun mengatakan bahwa persoalan secara umum di Papua Barat adalah letak geografis yang sangat luas dan hanya bisa ditempuh oleh transportasi udara, musti ada organisasi yang tertata dengan baik. Hal ini memang pasti bedampak pada SDM baik kuantitaif maupun kualitatif. Papua Barat membutuhkan anggaran yang memiliki konsep berbeda dengan wilayah lain. Agun menegaskan bahwa seharusnya anggaran setiap daerah dibedakan, tidak bisa dipukul rata karena keadaan daerah di seluruh Indonesia tidaklah sama. Misalnya uang makan untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang dipukul rata 17.000 perorang perhari, di Fak-Fak tidak bisa anggaran sejumlah itu, karena harga beras di sana mahal. Begitu juga dengan jumlah hakim, Agun menambahkan bahwa daerah seperti Papua Barat ini harus diperhatikan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Selain anggaran, Agun juga meminta kepada seluruh aparat hukum yang ada di Papua Barat untuk mengaktualisasikan kembali kebijakan lokal, agar masyarakat lokal merasa dilibatkan. Di akhir sambutannya, Agun menyampaikan bahwa bekerja dengan cara terbaik merupakan bagian dari ibadah. “ Tetaplah bekerja di wilayah yang tidak disukai banyak oraang. Tetaplah melakukan yang terbaik karena yang terbaik itulah bernilai ibadah.” Tutup Agun. Selain Agun, anggota komisi III yang turut hadir dalam kunker ke Papua Barat ini, Erma Suryani Ranik, SH mengatakan bahwa komisi III DPR RI sekarang tengah membahas 7 RUU, salah satunya adalah RUU Jabatan hakim yang sedang dalam proses penyelesaian. Erma menambahkan bahwa semua keluhan dan masukan dari aparat hukum Papua Barat akan dibahas dalam rapat selanjutnya di DPR. (Azh/YH/Humas)



Halaman : | 1 2 3... 64 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 254
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C2 , C5
Panitera
D11
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 09.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D8
Acara
JAWABAN TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A , C4 , C5
Panitera
D7
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BENGKULU
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C5, C6
Panitera
D2
Acara
KESIMPULAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C3, C4, C7
Panitera
D1
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1 , C5, C6
Panitera
D8
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-29, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D7
Acara
BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D9
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D5
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved