headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« November 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

MENPAN RB APRESIASI KEBERADAAN E-COURT
Jumat, 10 Agustus 2018 - 08:35:45
Situbondo - Humas: Pengadilan elektronik (e-court) yang mulai diujicobakan oleh Mahkamah Agung di sejumlah pengadilan percontohan mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DR. H. Asman Abnur, SE., M.Si. Apresiasi tersebut dikemukakannya saat menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Pengadilan Negeri Situbondo, Senin (6/08/2018). “Jangan berhenti berinovasi, karena kata kunci dari semua ini adalah inovasi. Tadi Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan sudah ada pelayanan yang berbasiskan digital (di pengadilan) yaitu e-court”, ujar Asman Abnur mengapresiasi. Di zaman teknologi sekarang, lanjut Asman, kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Teknologi sudah harus menjadi alat penunjang pekerjaan kita. “Dimana-mana sudah tidak ada lagi orang bekerja secara manual”, sambungnya menegaskan.

Mendorong Perubahan Budaya Kerja Keberadaan teknologi sebagai alat bantu bekerja, dalam pandangan Asman, dapat mendorong perubahan budaya kerja aparatur sipil negara. “Dan memang perlu perubahan, baik (perubahan) perilaku maupun tata budaya kerja”, ujar Asman menjelaskan. Karena itu, pemerintah menganjurkan di semua unit organisasi menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government. “Dengan demikian nanti terjadi perubahan budaya kerja yang luar biasa”, tegas Asman. Selain memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong perubahan budaya kerja, Asman juga menekankan agar perubahan tersebut berasal dari dalam unit organisasi serta melibatkan komitmen semua pihak, mulai dari tingkat pimpinan sampai bawahan. “Tidak mungkin perubahan itu datang kalau kita tidak lakukan dari dalam”, tandas Asman. Di bagian lain Asman juga menyatakan perubahan itu harus dimulai dari perubahan kebiasaan. Dan untuk melakukan perubahan kebiasaan tersebut, diperlukan setidak-tidaknya dua syarat utama, yakni keinginan yang ikhlas dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman (comfort zone). “Hanya keinginan yang ikhlas yang bisa merubah sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaan”, ujar Asman. Keluar dari zona nyaman, sambung Asman, menjadi prasyarat penting suatu perubahan. “Untuk suatu kemajuan, kita harus berani mengorbankan zona nyaman kita”, tegas pria kelahiran Pariaman tersebut. Mereka yang masih bertahan di zona nyaman dianggap akan sulit berubah dan melakukan perubahan. “Biasanya kalau orang sudah merasa nyaman, tidak mau berubah lagi”, tegasnya. Men-support Perubahan di Mahkamah Agung Sebelumnya, Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjharsoyo dalam sambutannya menyampaikan sejumlah upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka percepatan birokrasi. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari dua juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014. Terkait dengan langkah-langkah tersebut, Pudjoharsoyo mengharapkan dukungan dari Menpan, termasuk penambahan sumber daya manusia untuk mendukung 1.581 hakim yang sudah direkrut tahun lalu, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung bisa menjadi lebih baik. “Dukungan sangat kami harapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi kami menjadi lebih baik lagi”, pinta Pudjoharsoyo. Merespons permintaan Pudjoharsoyo tersebut, Asman menyatakan akan terus mendorong dan mendukung langkah-langkah perubahan di Mahkamah Agung. “Apapun kebutuhan yang sifatnya mendorong perubahan, kami akan men-support perubahan itu”, pungkas Asman. Turut hadir dalam kunjungan ke PN Situbondo tersebut Wakil Ketua Jaksa Agung, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Humas/Mohammad Noor/RS/foto pepy)




Terkait Gempa Lombok, MA Data Kerusakan Gedung dan Korban Warga Peradilan
Jumat, 10 Agustus 2018 - 08:34:49
Surabaya—Humas: Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan warga peradilan, baik di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Beberapa gedung dilaporkan mengalami keretakan dan diduga ada warga pengadilan yang menjadi korban bencana tersebut. Merespons hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum telah mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar segera mengambil langkah-langkah penanganan. Langkah-langkah tersebut, sebagaimana bunyi perintah tersebut, meliputi tiga hal pokok, sebagai berikut:

Pertama, seluruh Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Perlengkapan dan Biro Umum segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila ada korban warga peradilan di wilayah tersebut. Kedua, mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan eselon 1 lainnya. Ketiga, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat. Perintah tersebut disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung disela-sela kunjungannya ke Banyuwangi dan Situbondo dalam rangka pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Jaksa Agung, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum dan HAM serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Humas/Mohammad Noor)




SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : “PIMPINAN PENGADILAN HARUS MEMAHAMI MASALAH KESEKRETARIATAN”
Senin, 16 Juli 2018 - 17:23:18
Balikpapan—Humas: Pengelolaan pengadilan bertumpu pada dua jangkar utama, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Meskpun Pimpinan pengadilan itu adalah hakim yang notabene sangat memahami tentang teknis yustisial, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan pengadilan memegang kendali dan bertanggung jawab atas dua jangkar pengelolaan pengadilan diatas. Hal ini memberikan isyarat pentingnya pimpinan pengadilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek kesekretariatan pengadilan. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum saat memberikan pembinaan di hadapan ketua, sekretaris, dan panitera pengadilan tingkat banding dan pertama se-wilayah Kalimantan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (13/07/2018) kemaren. Menurut Pudjoharsoyo, pentingnya pimpinan pengadilan memahami aspek-aspek kesekretariatan pengadilan disebabkan karena kesekretariatan memberikan kontribusi pada dua hal. “Pertama, kesekretariatan pengadilan mempengaruhi bagaimana kualitas pengadilan dinilai dan kedua, unsur kesekretariatan membentuk ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.

Kualitas pengadilan, lanjut Pudjoharsoyo, adalah himpunan atau gugusan kualitas aspek-aspek kepaniteraan dan kualitas aspek-aspek kesekretariatan. Ia memberikan contoh dengan mengutip sebuah pernyataan yang tercantum dalam dokumen International Framework for Court Excellence (IFCE). “Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak”, Imbuh Pudjoharsoyo.Disinilah kemudian, lanjut Pudjoharsoyo, kita menemukan arti pentingnya pengadilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Adapun terkait dengan ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa unsur-unsur kompetensi kepemimpinan pengadilan terdiri atas kompetensi atas unsur-unsur kepaniteraan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan kompetensi atas unsur-unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum. Dalam praktek, lanjut Pudjoharsoyo sering ditemukan pimpinan pengadilan yang hanya berpegang pada laporan yang dibuat oleh sekretaris tanpa memiliki pengetahuan yang memadai atas laporan tersebut. Ia mencontohkan dengan sidaknya ke wilayah Jawa Timur yang menemukan banyak rumah dinas hakim yang sudah tidak layak huni dan rusak berat, namun dilaporkan dalam kondisi baik. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan, hanya dijawab dengan mengacu kepada laporan yang dibuat oleh sekretaris. Pembinaan Pejabat Eselon I Selain Sekretaris Mahkamah Agung, turut memberikan pembinaan dalam kesempatan itu pejabat eselon I Mahkamah Agung lainnya, yakni Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Masing-masing pejabat eselon I tersebut memberikan materi pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung lainnya. (Humas/Mohammad Noor/foto pepy)




KETUA MAHKAMAH AGUNG : “SERTIFIKASI AKREDITASI BUKTI NYATA TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Senin, 16 Juli 2018 - 17:22:06
Balikpapan – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badan Peradilan Umum, Dijen Badan Peradilan Agama, serta Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 6 (enam) Pengadilan Tinggi, 13 (tiga belas) Pengadilan Tinggi Agama, 91 (sembilan puluh satu) Pengadilan Negeri, 132 (seratus tiga puluh dua) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah, 12 (dua belas) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 7 (tujuh) Pengadilan Militer. “Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar akreditasi”, Ujar Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan pemberian sertifikat akreditasi kepada empat (4) lingkungan peradilan di Ball Room Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (13/7/2018) kemaren. Sertifikat akreditasi, lanjut Hatta Ali, merupakan wujud nyata dari langkah menuju visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Sementara itu, menurut Dirjen Badilum, Dr. Herry Swantoro, S.H.,M.H dalam sambutannya sekaligus mewakili dirjen-dirjen lainnya mengatakan bahwa implementasi program akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan telah membawa manfaat yang sungguh luar biasa, dimana setiap pengadilan di Indonesia telah memiliki standar yang sama yakni “A (excellent)” atau “B (good performance)”. “Kedepan kami akan mendorong agar semua pengadilan dapat terakreditasi dengan predikat “A (Excellent)” dan kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan prestasi pengadilan yang sudah terakreditasi “A” untuk mendaftar menjadi anggota International Consortium for Court Excellent (ICCE) agar mendapatkan pengakuan internasional” Ujar Herry Swantoro yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diikuti oleh para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I, dan II dilingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama se-Indonesia yang meraih sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. (humas/foto pepy)



Halaman : | 1 2 3... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved