headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« March 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1003
Memuaskan 534
Cukup Memuaskan 265
Kurang Memuaskan 96
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

POKJA BAHAS REVISI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Selasa, 16 April 2019 - 03:38:26
Humas-Jakarta: Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat pembahasan dipimpin oleh YM. Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II,III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA. Beberapa isu yang dibahas dalam revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik. YM. Syamsul Maarif mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan jaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik, untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara.

Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Perma 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma ini diharapkan kedepannya bisa lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, pungkas YM Syamsul Maarif. Pada akhir rapat, diputuskan untuk dilakukan rapat-rapat lanjutan dalam rangka perumusan dan pembahasan revisi Perma ini secara lebih mendalam, sehingga ditargetkan pada tahun ini, Perma yang baru bisa diberlakukan pada pengadilan diseluruh Indonesia. (Dy/RS)




MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI
Senin, 08 April 2019 - 02:36:35
Jakarta – Humas: Kurang lebih dua minggu lagi rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara bersamaan. Hal ini membawa konsekuensi dan dampak tersendiri bagi Mahkamah Agung karena jika ada sengketa terkait pemilihan ini pasti akan sampai ke Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melaksanakan Media Gathering dengan Media cetak dan elektronik terkait Kesiapan MA dalam Menghadapi Pesta Demokrasi pada Jum’at (5/4) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung. Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Supandi SH., M.Hum, sebagai narasumber mangatakan bahwa MA siap kerja siang malam dalam memberikan pelayanan terbaik terkait sengketa pemilu ini, MA sudah menyiapkan baik aturan hukum acaranya maupun hakimnya. Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, sambung Supandi, MA telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA NO 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan TUN.

Selain kebijakan MA juga sudah menyiapkan hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara sengketa pemilu. Hakim yang menangani kasus-kasus sengketa pemilu, menurut Supandi adalah hakim yang sudah dilatih, dibina, dan disertifikasi. Hingga kini MA telah memiliki Hakim Pemilu untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 217 orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 orang, sedangkan hakim untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 77 orang dan Hakim pada Tingkat Banding sebanyak 51 orang. “Saya sudah komandokan kepada para hakim agar jangan main-main dengan perkara pemilu. Lakukan yang terbaik.” Tegas Supandi. Proses penyelesaian perkara sengketa pemilu ini, Supandi menekankan bahwa hitungannya tidak akan lebih dari 21 hari harus selesai, dan putusannya harus dikirim kepada para pihak, penggugat dan KPU. Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 an pers ini Supandi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara sengketa Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa pemilihan adalah pada saat pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota). Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan sengketa pemilu diatur dalam 3 PERMA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut juga Supandi meminta perhatian Pemerintah untuk infrastruktur teknologi informasi, menurutnya karena MA memiliki putusan-putusan penting dan harus dijaga agar tidak dimanipulasi orang, yang harus diupload agar segera diketahui masyarakat, MA memerlukan infrastruktur, internet, data penyimpanan yang besar. “Jangan karena muatan putusan banyak, websitenya jadi ambrol”. Kata Supandi. Mengingat kini MA sudah didukung E-Court, peradilan berbasis elektronik, maka semua perkara termasuk perkara pemilu akan semakin cepat diselesaikan. “Kalau memang bangsa ini menghendaki memiliki MA yang kuat, transparan, efektif, dan efesien dalam melayani rakyat, MA harus didukung infrastruktur teknologi informasi harus kuat.” Terang Supandi.Selain Supandi, hadir juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH. sebagai Narasumber dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS., sebagai Moderator. (azh/RS/photo Pepy)




SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: MA - SUSTAIN, KOLABORASI STRATEGIS
Senin, 08 April 2019 - 02:35:49
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: MA - SUSTAIN, KOLABORASI STRATEGIS SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: MA - SUSTAIN, KOLABORASI STRATEGIS Jakarta—Humas: Proyek Support for Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) yang didukung oleh Uni Eropa dan United Nation Development Programme untuk Mahkamah Agung akan segera berakhir. Mahkamah Agung selaku mitranya diharapkan dapat menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan progam-program pembaharuan yang telah dicanangkan. Demikian disampaikan oleh Gilles Blanchi, Chief Technical Advisor/Project Manager Sustain—UNDP saat memberikan pengantar pemaparan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Judicial Integrity Champions Network in APEC 2nd Meeting di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (26/03/2019). Selain karena proyek Sustain didesain untuk program selama lima tahun dan akan segera berakhir, Indonesia dinilai telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi sehingga program bantuan perlu dirasionalisasi.

“Proyek SUSTAIN telah dimulai pada tahun 2014 dan akan berakhir dalam bulan Juli tahun ini,” ujar Gills. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan dalam rangka memperkuat Negara hukum. Proyek ini, merupakan proyek Uni Eropa yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007-2008 ada proyek Good Governance in Indonesian Judiciary (GGIJ). Kolaborasi Strategis di Empat SektorSementara itu dalam pemaparannya bertajuk Capaian dan Keberlanjutan Kerjasama Mahkamah Agung—Sustain UNDP, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memaparkan bahwa kerjasama ini meliputi empat sektor utama, yakni pengawasan, pelatihan teknis, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan manajemen perkara. Masing-masing sektor memiliki lingkup kerjasama yang berbeda-beda. Di sektor pengawasan, misalnya. Kerjasama difokuskan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengawasan (Siwas), mulai dari pegembangan aplikasi, penyusunan modul dan panduan, sosialisasi dan bimbingat teknis, serta persiapan payung hukumnya. Sebagai mitra, Mahkamah Agung juga memberikan kontribusi yang signifikasi untuk keberhasilan kerjasama, antara lain melalui penyiapan sumber daya manusia yang akan melakukan pengembangan aplikasi dan penyiapan pendanaan dalam bentuk penganggaran bersama (budget sharing). Model kerjasama yang bersifat kolaboratif ini diapresiasi oleh Pudjoharsoyo. “Kesempatan untuk melibatkan sumber daya manusia dan menyediakan kontribusi pendanaan menjadikan kerjasama ini sebuah kolaborasi yang sangat strategis,” ungkap Pudjoharsoyo mengapresiasi. Dengan kolaborasi seperti ini memberikan andil bagi kemungkinan kemandarian manakala Sustain—UNDP sudah tidak lagi memberikan dukungan. Keterlibatan sumber daya manusia Mahkamah Agung dalam mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi sangat bermanfaat untuk penyiapan kemandirian dalam mengelola teknologi informasi ke depan. “Terlebih dengan pencanangan era baru peradilan berbasis teknologi informasi, kerjasama ini telah meletakkan dasar-dasar untuk kemandirian dalam mengimplementasikan Teknologi Informasi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.Hingga saat ini, sambung Pudjoharsoyo, dalam rangka mencapai era baru tersebut, Mahkamah Agung telah mengembangkan model tata kelola teknologi informasi yang diberlakukan di Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, melakukan rekrutmen sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta melakukan penganggaran yang memadai untuk untuk membiayai program-program yang dikerjasamakan. “Dengan langkah-langkah seperti ini kita meyakini bahwa kita akan mampu berjalan sendiri dan melakukannya sendiri,”Jelas Pudjoharsoyo. Meskipun diakui Mahkamah Agung juga terkadang mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai program-program pembaharuannya, Pudjoharsoyo optimis hal tersebut akan bisa dilaluinya. “Setidaknya kita dapat melakukan optimalisasi dan revisi anggaran, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut akan bisa kita tutupi,” harap Pudjoharsoyo optimis. Diakhir paparannya, selain mengucapkan terima kasih atas peranan dan kontribusi Sustain selama ini, Pudjoharsoyo juga berpesan agar aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan bersama Sustain dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh satu kerja didaerah. “Pengisian data dan monitoring data akan sangat membantu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara maksimal,” pungkas Pudjoharsoyo di hadapan peserta yang didominasi pimpinan pengadilan tingkat banding itu. (Humas/Mohammad Noor/RS)




KETUA MAHKAMAH AGUNG HARAP PENGADILAN TINGKAT BANDING TINGKATKAN KINERJA DALAM MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA
Senin, 08 April 2019 - 02:34:58
Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH di sela sela Gala Dinner dengan peserta Judicial Integrity Champions melakukan pembinaan dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan serta Ketua Pengadilan Pajak pada Senin malam (25/3/2019) di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta. Dalam pembinaannya, Hatta Ali menyampaikan bahwa produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di semua tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga ke Mahkamah Agung haruslah meningkat, hal ini untuk meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Namun, menurut Hatta. Produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sangat rendah dibandingkan dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Banding menurut Hatta belum menunjukkan kinerja dalam memutus dan penyelesaikan perkara. “Semua Direktur Jenderal (Dirjen) yang membawahi masing–masing Pengadilan harus mengawasi para Hakim Tinggi yang suka memutus perkara terlalu lama, biar kita Mutasikan.” Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan ini di hadapan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Mantan Ketua Ikahi ini mengajak para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mencermati SEMA Nomor 2 Tahun 2014, terkait masa penyelesaian perkara. Hatta juga meninta mereka untuk membaca dan menyimak Perma 7,8, dan 9, sebagai rambu pengawasannya. “Jangan lagi pengen buru–buru pulang ke daerahnya, padahal belum menyelesaikan perkaranya, mustinya selesaikan dulu perkara–perkara di atas meja kerja saudara, barulah pikir pulang ke daerah, supaya pikiran jadi plong dan tidak ada beban” Lanjut Hatta dengan suara tegasnya.Acara pembinaan ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (azh/RS/humas)



Halaman : | 1 2 3... 76 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 301
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C1, C5
Panitera
D8
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C1,C2, C4
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C1, C4
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, C2, C3
Panitera
D5
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D4
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C1, C4, C5
Panitera
D10
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, C3, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
B, C2, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
WALIKOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C1, C5
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C2, C1, C3
Panitera
D8
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D7
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
B, C1, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
A, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C2, C1, C3
Panitera
D2
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
B, C3, C4
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
A, C2, C4
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C4
Panitera
D8
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
A , C2, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C2, C3, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
B, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D4
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-23, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D6
Acara
SAKSI AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved