headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« Augustus 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1002
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 95
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

UNTUK KEMBANGKAN E-OFFICE, MA STUDI BANDING KE MK
Kamis, 21 Maret 2019 - 01:29:30
Jakarta – Humas : Menindaklanjuti pencanangan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung berencana untuk mengembangkan aplikasi e-office yang akan dipergunakan untuk penatalaksanaan tata persuratan di Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan e-office, Selasa (19/3/2019). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo diterima oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, Kabiro Umum, Mulyono, Kabiro Perencanaan dan Keuangan, Pawit Haryanto, Kabag Rumah Tangga, Elizabeth, dan sejumlah staf Teknologi Informasi. Pemilihan Mahkamah Konstitusi sebagai tujuan studi banding menurut Pudjoharsoyo dilatarbelakangi oleh setidak-tidaknya dua hal. “MK sudah lebih dahulu menerapkan e-office dan lebih maju dalam hal ini, sehingga kita perlu belajar,” ujar Pudjoharsoyo. Selain itu, dilihat dari segi tugas dan fungsi, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang berdekatan, sehingga aplikasi e-office tersebut akan lebih mudah untuk diadopsi. Menyambut kedatangan tim studi banding Mahkamah Agung, Guntur Hamzah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengimplementasikan e-office yang di lingkungan Mahkamah Konstitusi disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). “Semoga studi banding ini dapat memperkuat hubungan kedua lembaga yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia,” timpal Guntur Hamzah.

Pasca studi banding, Pudjoharsoyo akan mempersiapkan jajarannya untuk memulai pengembangan e-office di Mahkamah Agung yang ditargetkan selesai tahun ini. “Harapannya, kita dapat implementasikan segera untuk mendukung program era baru peradian modern berbasis teknologi informasi yang telah dicanangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung,” ujarnya optimis. Sekilas SIKD Mahkamah Konstitusi Dalam pemaparannya, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) MK merupakan pencapaian MK dibidang tata persuratan elektronik setelah jatuh bangun menerapkan aplikasi serupa semenjak tahun 2008. “Tahun 2008 kami pernah memiliki aplikasi Simdok (Sistem Informasi Disposisi Elektronik), tetapi kemudian tidak dikembangkan lagi sejak tahun 2012 karena tidak memenuhi kebutuhan kami,” ujar Guntur Hamzah bercerita. Pasca tidak diimplementasikannya Simdok, MK terus mencari dan mengembangkan aplikasi alternative, hingga kemudian atas kontribusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mahkamah Konstitusi dapat mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Kelebihan aplikasi E-Office yang dikembangkan ANRI menurut Guntur, terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi. “Selain open source, aplikasi tersebut juga bisa dengan mudah dikustomisasi,” papar Guntur. Hari ini, SIKD telah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat draft surat dinas, menyimpan template surat-surat dinas, e-filing arsip digital, monitoring usulan dan tindak lanjut berkas, perasipan berkas, pencarian arsip, digitalisasi berkas kertas, pengiriman surat ke unit kerja terkait, penomoran surat, sertifikasi tanda tangan elektronik dan publikasi berkas elektronik. Meski baru berjalan selama dua tahun, SIKD telah memproses lebih dari 11.000 berkas surat yang terdiri dari 5.200 surat masuk dari luar Mahkamah Konstitusi dan 6.000 an nota dinas yang dibuat oleh unit kerja. Selain itu, meski akan terus dikembangkan, SIKD telah memiliki berbagai dampak bagi proses tata kerja di Mahkamah Konstitusi, seperti penggunaan kertas berkurang (paperless), mencari dokumen lebih cepat, mempercepat koordinasi dalam organisasi, mempermudah pengendalian surat yang harus ditindak lanjuti, meningkatkan keamanan berkas, hingga mengurangi beban kerja unit kerja tata usaha dan sekretaris. Pada sisi yang lebih fundamental, menurut Guntur Hamzah, SIKD telah berhasil merubah budaya kerja yang tertutup menjadi terbuka dan transparan, wilayah abu-abu (grey area) menjadi wilayah yang jelas (clear area) dan bekerja keras (hard work) menjadi bekerja cerdas (smart work). “Selain itu, jangkauan kerja menjadi terintegrasi dan terkoneksi dengan mudah,” papar Guntur Hamzah. “Dan kontribusi SIKD yang terbesar adalah memberikan dukungan bagi upaya pencapaian cita-cita MK yang Modern dan Terpercaya,” pungkas Gutur Hamzah. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)




RAYAKAN HUT KE 66 IKAHI BERKOMITMEN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM DALAM PERADILAN MODERN
Kamis, 21 Maret 2019 - 01:28:44
Jakarta – Humas : IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) adalah organisasi profesi hakim dari seluruh Indonesia yang secara resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1953, dari awal berdirinya hingga kini Ikahi terus bergerak secara dinamis untuk memperjuangkan aspirasi para hakim dalam mengembangkan hukum di Indonesia. Tahun ini IKAHI merayakan hari jadinya yang ke 66 dengan serangkaian kegiatan. Perayaan hari jadi yang bertema “Ikahi Berkomitmen Menegakkan Integritas Hakim dalam Peradilan Modern” ini dimulai sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019. Perayaan diisi dengan beragam acara seperti tabur bunga di Makam Pahlawan, khitanan masal, donor darah dan sosialisasi hukum ke universitas-universitas. Sebagai puncak perayaan, Ikahi menyelenggarakan seminar dengan tajuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital. Seminar yang dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (20/3) ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. Hatta Ali mengatakan dalam sambutannya bahwa Ikahi sebagai organisasi profesi senantiasa mendorong agar para Hakim menjaga kepercayaan publik karena kepercayaan publik merupakan penopang suatu profesi. Kepercayaan publik, kata Hatta didasarkan pada suatu kompetensi dan integritas karena kedua hal inilah yang akan mengangkat marwah pengadilan serta mempengaruhi kepercayaan public terhadap putusan lembaga peradilan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKAHI tahun 2010 -2012 ini mengatakan bahwa zaman milenial ini sistem transaksi antara konsumen dan pelaku usaha telah memasuki era digital dengan bentuk transaksi perdagangan elektronik atau E-Commerce, di mana semua kebutuhan bisa didapatkan secara elektronik, seperti misalnya di Indonesia, menurut Hatta 53,7 % dari 200 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dalam memenuhi aneka kebutuhan dalam kehidupannya. Terobosan ini sama seperti terobosan lain, di satu sisi mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bocornya data oleh Cambridge analityca. Inilah tuntutan bagi para hakim di zaman ini agar bisa mengantisipasi dan mencari solusi bagi perkembangan ekonomi digital yang bukan hanya memunculkan sisi positif bagi konsumen maupun pelaku bisnis, namun juga sisi negatif bagi keduanya. Hal ini tentu membutuhkan instrument hukum yang kuat, untuk memastikan para penggunanya tetap memperoleh haknya sehingga memberikan rasa aman, berkeadilan dan berkepastian hokum, inilah menurut Hatta yang menjadi latar belakang diadakannya seminar pada hari ini. Seminar dengan tema Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital menghadirkan para pembicara yang pakar di bidangnya yaitu, Agung Nugroho (CEO & Co-Founder PT. Kudo Teknologi Indonesia), Rosalia Suci Handayani, S.H., LL,M. (Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia), Prof. Dr. drg. Chairul Tanjung (Guru Besar Fakultas Ekonomi UNAIR – CEO CT Corp.), Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL,M. (Pakar Hukum Telekomunikasi, Media & Informatika), dan Prof. Rhenald Kasali, P.hD. (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI).Dalam acara yang diikuti oleh kurang lebih 1000 hakim dari seluruh Indonesia ini Hatta berharap seminar ini bisa menjadi forum diskusi dan media untuk pengembangan hukum di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Para pimpinan MA, Hakim Agung, Ketua Umum Ikahi dan seluruh pengurusnya, Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Polri, Perwakilan Kejaksaan, Bukalapak, dan yang lainnya turut hadir dalam acara yang diawali dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur atas usia dan dedikasi yang bisa terus diberikan IKAHI untuk Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke 66 Ikahi, semoga semakin bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia. (azh/photo:pepy/RS)




KETUA KAMAR TUN MA SOSIALISASIKAN PERMA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI
Rabu, 06 Maret 2019 - 00:41:08
Medan-Humas, Selasa 5 Maret 2019. Mahkamah Agung (MA) menggelar sosialisasi Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi di Medan, 4-6 Maret 2018. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan Kegiatan ini serentak dilakukan di 4 wilayah PTTUN se Indonesia salah satunya wilayah PTTUN Medan. Kegiatan sosialisasi Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya' Adminstratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan, dibuka oleh YM. Dr.H. Supandi, SH. M.Hum selaku Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung. Acara diikuti oleh segenap pimpinan dan pejabat peradilan TUN: Ashadi, SH, Panmud TUN MA, Hj. Lulik Tri C, SH.MH, (dirbinganis ditjenmiltun), Ria Susilawesti, SH.MM, Kusman, S.ip.SH.M.Hum, Hakim Yustisial Kamar TUN dan segenap jajaran pejabat PT TUN Medan, Hakim Tinggi dan Hakim Pertama, serta perwakilan dari Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung.

Menurut Abdullah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya mengatur mengenai upaya administrasi yaitu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non yudisial di internal pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara. "Guna merespon perkembangan hukum administrasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi,"jelas Abdullah. Lebih lanjut Abdullah menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya menyamakan persepsi dan pemahaman hukum bagi hakim dan panitera peradilan administrasi. (sarno)




SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINIS
Rabu, 06 Maret 2019 - 00:40:11
Surabaya-Humas, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya. Dalam pembukaannya YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain: pajak sebagai soko guru peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas. Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara Acara diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (FF/RS)



Halaman : | 1 2 3... 74 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 296
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D3
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D8
Acara
Pembacaan Gugatan & Jawaban
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
A, C2, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C2, C3
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-02-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D8
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C2, C3
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C3, C4
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-02-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C2, C4, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
B , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D4
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D6
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved