headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« January 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 993
Memuaskan 532
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 87
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KMA : SEBELUM AYAM JANTAN BERKOKOK TAHUN 2018 PENGADILAN HARUS MENGIMPLEMENTASIKAN SIPP 3.2.0
Minggu, 03 Desember 2017 - 22:36:24
Makassar - Humas : Mahkamah Agung merupakan Lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035. Terkait Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP), Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr.M.Hatta Ali, SH., MH mengatakan bahwa semua Pengadilan harus segera mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0 ini di pengadilan masing masing. Sehigga “sebelum ayam jantan berkokok tahun 2018, seluruh pengadilan sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0 ini”, hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan penyerahan Sertifikasi Penjaminan Mutu kepada 4 lingkungan peradilan, bertempat di Ball Room Hotel Clarion, Kamis,29/11/2017.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP versi 3.2.0, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama.( humas )




RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
Senin, 27 November 2017 - 19:18:01
Jakarta – Humas : Rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 22 November 2017, bertempat di Hotel Intercontinental, Bandung. Sejak sistem kamar diberlakukan di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2011, sudah banyak hasil rumusan hukum yang dihasilkan pada setiap rapat pleno kamar melalui Surat Edaran sebagai pedoman pelakanaan tugas penanganan perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Prof . Dr. M. Hatta Ali, SH., MH memaparkan bahwa rapat pleno kamar merupakan wadah untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara, selain itu juga Ketua MA menjelaskan tentang perbandingan sistem kamar di Hoge Raad Belanda dengan Mahkamah Agung RI.Sedangkan Wakil ketua Mahkmah Agung Bidang Yudisial selaku penanggung jawab kegiatan ini, menjelaskan capaian capaian lembaga Mahkamah Agung pada bidang Kesekretariatan dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017, yaitu berupa piagam penghargaan dari pemerintah yang diberikan langsung oleh Presiden RI atas predikat WTP 5 kali secara berturut turut, MA mendapat juara I atas kepatuhan pelaporan barang milik Negara (BMN) dan juga MA mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri katagori Dukcapil Selaras atas Kebijakan Skala Nasional yang Berdampak Luas terhadap Peningkatan Kwalitas Data dan Dokumen kependudukan.

Terakhir panitera mahkamah agung mengutarakan Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari s.d Oktober 2016 sebanyak 16.012 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 13.655 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, yang berjumlah 12.533. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2, 86%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 13.022 perkara. Jumlah perkara pada akhir Oktober 2017 berkurang 24,36% (843 perkara) jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2016 yang berjumlah 3.461 perkara. Dalam hal memutus perkara, MA telah menunjukan kinerja terbaiknya sejak diberlakukan ketentuan jangka waktu penanganan perkara di akhir 2014. Majelis Hakim Agung berhasil memutus 91,16% perkara kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu memutus ini meningkat 10,41% dari capaian tahun 2017 yang angka prosentasenya sebesar 80, 75%, ucap mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.tersebut.Acara yang berlangsung dari tanggal 22 – 24 November 2017 ini , dihadiri oleh para ketua kamar, Hakim Agung, para Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung , pejabat Eselon I, II, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial. (Humas)




Kegiatan FGD Penyusunan Modul dan Kurikulum Bintek Hakim TUN untuk Sengketa Pemilihan Umum
Senin, 20 November 2017 - 21:13:52
Jakarta, selama 3 (tiga) hari (16-18 November 2017) bertempat di Hotel Oriental Mandarin, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, ID-JK 10310, diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul dan Kurikulum Bimtek Hakim TUN untuk Sengketa Pemilu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberi kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri atas Hakim Khusus yang merupakan Hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim khusus dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Syarat pengangkatan Hakim Khusus adalah Hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat Hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Hakim Khusus selama menangani sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim Khusus dimaksud harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

Oleh karena itu untuk membekali Hakim Khusus Pemilu yang diberi kepercayaan dan tanggung-jawab mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Sustain-EU UNDP akan mengadakan kegiatan bimtek Hakim Khusus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan bulan Desember 2017 nanti. Kegiatan Focus Group Disucssion ini dimulai pukul 16.30 WIB (Kamis, 16 November 2017) dan sekaligus dibuka oleh, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya beliau memberikan arahan agar modul bimtek sengketa TUN Pemilu mampu menjadi guideliness atau pedoman untuk mengatasi beberapa isu hukum yang krusial seperti potensi titik singgung kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung dalam penyelesaian permasalahan hukum Pemilu. Selain itu, kekhususan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan antisipasi besarnya gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait sengketa penetapan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu. Kegiatan FGD dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Dr. Istiwibowo, S.H., M.H., Wakil Ketua PTTUN Makassar, Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum, Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum dan Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.Hum (Masing-masing Hakim Tinggi Badiklat Kumdil), Hj. Lulik Tri Cahyaningrum (Hakim Tinggi Bawas MARI), Ujang Abdullah, S.H., M.Si (Ketua PTUN Jakarta), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisal Ditjenmiltun) dan Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjenmiltun). Sedangkan pihak Sustain EU-UNDP diwakili oleh Bpk. Bobby Rahman, Bernadeta Yuni, Tyas Purbasari, Adinda Sekar Prastantri.




Kegiatan RDJK Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II
Selasa, 14 November 2017 - 19:29:13
Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 13 November 2017 pukul 16.30 WIB diselenggarakan Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuka oleh kata sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Dalam Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia diawali dengan recount Materi Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi memiliki 5 pondasi yang bilamana disingkat menjadi TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness). Adanya Reformasi Birokrasi dilatarbelakangi atas issue yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan (governance), diantaranya praktik KKN, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta buruknya pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya Reformasi Birokrasi dapat mendorong pemerintahan kearah yang lebih baik (Good Government) sehingga bersih dari praktik KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelas dunia. Reformasi Birokrasi memiliki 2 kerangka logis, yaitu pengungkit dengan bobot 60% dan hasil dengan bobot 40%. Pengungkit terdiri dari manajemen perubahan dengan bobot 5%, penataan peraturan perundang-undangan dengan bobot 5%, penataan dan penguatan organisasi dengan bobot 6%, penataan sistem dan manajemen SDM dengan bobot 15%, penguatan akuntabilitas kinerja dengan bobot 6%, penguatan pengawasan dengan bobot 12%, penataan tata laksana dengan bobot 5% serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 6%. Sedangkan hasil terdiri dari kapasitas dan akuntablitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan bobot 10% serta peningkatan pelayanan publik yang dievaluasi oleh pihak eksternal dengan bobot 10%. Kemudian pada Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membahas kelanjutan evaluasi dan progress/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung khususnya pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ditutup pukul 19.30 WIB oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Mengingat keterbatasan waktu, maka pembahasan akan dilanjutkan pada Kegiatan Rapat Diluar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahap III.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 64 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 254
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C2 , C5
Panitera
D11
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 09.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D8
Acara
JAWABAN TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A , C4 , C5
Panitera
D7
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BENGKULU
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C5, C6
Panitera
D2
Acara
KESIMPULAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C3, C4, C7
Panitera
D1
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1 , C5, C6
Panitera
D8
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-29, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D7
Acara
BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D9
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D5
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved