headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« May 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 995
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 91
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KABAWAS MA: “SEMAKIN MUDAH MENGISINYA, SEMOGA SEMAKIN MENINGKAT KEPATUHANNYA”.
Rabu, 21 Maret 2018 - 16:48:45
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menerima piagam sebagai Nominator Terbaik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2017 lalu. Penghargaan ini adalah capaian MA yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dalam kepatuhan penyelenggara negara di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Peningkatan itu antara lain, tahun 2015 88,10%, tahun 2016 88,76% dan tahun 2017 94,79%. “Semoga capaian ini semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. » harap Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) Mahkamah Agung Nugroho saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik (E-LHKPN) di Hotel Redtop Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Maret 2018.

Kegiatan ini adalah kerja sama antara Mahkamah Agung dengan proyek EU UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN). Giles Blanchi selaku Senior Advisor SUSTAIN mengatakan bahwa kegiatan hari ini tidak hanya mencakup sosialisasi Peraturan MA dan KPK terkait peraturan E-LHKPN yang baru namun juga akan dilaksanakan bimbingan teknis mengenai cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Giles mengatakan bahwa kegaiatan ini bertujuan untuk mempertahankan prestasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai salah satu Lembaga/Kementrian yang tertinggi tingkat kepatuhannya dalam menyerahkan LHKPN. “Kami berharap hal ini terus dipertahankan oleh Mahkamah Agung.” Harap Giles. Pada kesempatan yang sama Giles mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas SUSTAIN dalam mendukung meningkatnya transparansi, integritas dan akuntabilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara, sebagai salah satu penyelenggara negara Hakim di seluruh Indonesia harus mengisi dan melaporkan harta kekayaannya. Sesuai Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016, bahwa LHKPN yang harus dilakukan setiap tahun, kini sejak tahun 2017 Penyelenggara Negara dapat melaporkan harta kekayaannya secara online melalui aplikasi E-LHKPN yang dikembangkan oleh KPK. Terkait hal ini Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho mengatakan bahwa semakin mudahnya mengisi LHKPN, diharapkan Tingkat kepatuhan semakin meningkat.Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon Satu MA, Hakim Yustisial MA serta undangan lainnya. Ketika berita ini diturunkan para peserta sedang mendapatkan materi cara mengisi LHKPN secara elektronik. (Azh/ RS/ photo: Pepy)




Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT di Lingkungan Peradilan TUN
Rabu, 14 Maret 2018 - 09:01:06
Pada tanggal 6-9 Maret 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Bintek yang diadakan di Hotel Prama Grand Preanger Bandung ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari para Admin IT di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia. Bintek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan pemanfaatan IT pada Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, Bapak Dirjen meminta agar jajaran IT di lingkungan Ditjen Badilmiltun semakin menyiapkan diri dengan belajar dan bekerja lebih giat agar peradilan berbasis elektronik segera dapat dilaksanakan di Peradilan TUN. Beliau berharap, penerapan peradilan berbasis elektronik di lingkungan Peradilan TUN tersebut dapat diterapkan pada sebagian hukum acara dan administrasi perkara pada akhir tahun ini. Di samping menguraikan kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan IT di lingkungan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilmiltun, Bapak Dirjen juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan di antara warga Peradilan TUN, hingga pelaksanaan tugas sesuai hukum dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebijakan terbaru Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT dalam tugas-tugas peradilan. Materi Bintek ini adalah: “Pemanfaatan SIPP menuju e-Court pada Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Rizkiansyah, Hakim PN Sekayu. “Integrasi SIPP, Direktori Putusan, dan Virtual Account”, yang disampaikan oleh Bapak Helmi Indra Mahyudin dari IT BUA Mahkamah Agung. “Troubleshoot dan Proses Bisnis”, yang disampaikan oleh Bapak Didik Irfan Setiawan dari PN Mojokerto. Rangkaian materi tersebut sangat menarik dan secara kumulatif berkelindan-saling-mendukung di antara ketiganya, yang berisi mulai dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT pada pelaksanaan tugas peradilan, kondisi aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan di lingkungan Peradilan TUN saat ini berikut segala permasalahan dan pemecahannya, hingga ancangan IT Mahkamah Agung ke depan. Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara Pemateri dengan Peserta menjadikan Bintek ini berlangsung dengan sangat baik, yang terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bintek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bintek. Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Selanjutnya Penutupan Bintek juga dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak. (sudarsono/hr)




MA Peringati Hari Perempuan Internasional
Senin, 12 Maret 2018 - 12:02:42
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyelenggarakan seminar dengan tema Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Perma 3 tahun 2017 di hotel Aryaduta, Gambir Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Maret 2018. Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syarifuddin S.H., M.H., dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa Seminar ini adalah salah satu media dalam memberikan akses keadilan kepada perempuan yang berhadapan hukum. Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan bahwa terkait dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No 3 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Hal ini merupakan inisiatif MA yang sejalan Pasal 27 Undang-undang No.14 tahun 1970 Pasal 79 Undang-undang No.14 tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Perma ini juga sejalan dengan visi dan misi MA dalam memebikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Perma ini juga merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan atas akses keadilan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma yang diluncurkan pada 4 Agustus 2017 lalu ini merupakan tindak lanjut dari the Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective yang merupakan kesepakatan para hakim se-Asia Tenggara dalam Lokakarya di Bangkok pada 24-25 Juni 2016, dan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia yang sudah terjalin selama 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2004. Menurut Desnayeti, salah satu Hakim Agung yang menjadi Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bahwa inisiatif keluarnya Perma ini sendiri berasal dari beragam kejadian yang terjadi di Indonesia, diskusi dan perbincangan dengan para ahli dan beragam seminar yang dihadiri. "Inisiatifnya berasal dari banyak bagian, intinya adalah Perma ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terkhusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum", kata Desnayeti, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini. "Jika masyarakat menemukan hakim yang tidak mengaplikasikan Perma ini, mohon dilaporkan ke Badan Pengawasa MA", tuturnya. Dalam kesempatan yang sama para stakeholder yang hadir seperti Komnas Perempuan, PEKKA, LBH APIK, dan yang lainnya bangga dan mengapreasiasi tindakan Mahkamah Agung yang telah berani mengeluarkan Perma ini. Namun, menurut mereka jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang sama dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, aplikasi Perma ini dianggap akan timpang. "Saya harap Kepolisian dan Kejaksaan juga mengeluarkan kebijakan serupa Perma ini", harap Azriana dari Komnas perempuan. "Jika proses sebelum pengadilan belum terbangun sadar gender, proses keadilan berbasis gender tidak akan tercapai", tambahnya. Acara ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, beberapa Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Perwakilan Kedutaan Besar Australia Dave Peebles, Hakim Family Court of Australia Justice Margaret Cleary, Ketua Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan media baik cetak maupun elektronik dan tamu undangan lainnya.




SISA TUNGGAKKAN PERKARA TAHUN 2017 ADALAH YANG TERENDAH SEPANJANG SEJARAH MA
Rabu, 07 Maret 2018 - 18:56:10
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr. Hatta Ali, SH., MH., menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta Convention Centre. Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Delegasi Hakim Agung Arab Saudi, beberapa delegasi hakim dari negara-negara sahabat, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesi, serta undangan lainnya. Dalam penyampaiannya Ketua Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sisa perkara tahun 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Berdasarkan data sisa tunggakan di MA sejak 6 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara.

Menurut Hatta Ali penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama. Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung ditambah dengan kebijakan yang baru di terbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dengan kebijakan baru tersebut, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasi perkara di MA. Dalam kesempatan yang sama, Hatta Ali juga menyampaikan bahwa selama tahun 2017 MA telah memberikan kontribusi kepada keuangan negara sebesar Rp18.255.338.828.118,00 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lain-lain. Jumlah pidana denda dan uang pengganti tersebut mengalami kenaikan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti yang dijatuhkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.482.040.633.945 (empat triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Denda dan uang pengganti tersebut dijatuhkan dalam perkara pidana pada peradilan umum dan perkara pidana pad aperadilan militer. Selain sebagai kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan tersebut merupakan bukti keseriusan Mahkamah Agung dalam memberantas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan sebagai upaya Mahkamah Agung dalam memulihkan kerugian negara. (Witanto/Azh/photo:Pepy)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 69 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 273
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-22, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D8
Acara
JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-23, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
B , C2 , C5
Panitera
D7
Acara
JAWABAN TII INTERVENSI I & PARA TERGUGAT II INTERVENSI II
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-23, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
SAKSI PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-22, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C3
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK & SAKSI TAMBAHAN TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-21, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
PLT. GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
B , C2, C3
Panitera
D4
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-23, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Majelis Hakim
A, C2 , C5
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-03, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D8
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-05-08, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved