headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 988
Memuaskan 530
Cukup Memuaskan 260
Kurang Memuaskan 86
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

Rapat Lanjutan Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-SKUM)
Minggu, 20 Agustus 2017 - 19:37:05
Jakarta,18 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Tim dari PTTUN Jakarta dan PTUN Jakarta kembali melaksanakan rapat pembahasan tentang panjar biaya perkara berbasis elektronik (E-SKUM). Rapat E-SKUM sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Mei. Rapat lanjutan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari aplikasi E-SKUM untuk peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat dibuka oleh Direktur Binganismin Diltun MA RI (Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi , S.H., M.H). Kemudian dilanjutkan paparan oleh bapak Juwan J. Alfauz (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA) sekaligus developer aplikasi ini. Dalam paparannya disampaikan bahwa aplikasi E-SKUM untuk wilayah Peradilan Tata Usaha Negara telah selesai dibangun namun belum bisa digunakan dikarenakan dalam penghitungan panjar biaya perkara masih mengacu pada SK Ketua masing-masing satker dan terdapat kekhususan pada peradilan TUN dalam penghitungan biaya panjar tersebut. "Diharapkan kedepan, diadakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan POS Indonesia untuk kesempurnaan aplikasi E-SKUM ini", ucap bapak Juwan J. Alfauz(16/08/2017). Dalam kesempatan ini, beliau juga mempraktekkan penggunakaan aplikasi E-SKUM di depan peserta rapat yang hadir di ruang tersebut. Direncanakan aplikasi E-SKUM akan segera diberlakukan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.(hr)




KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE – 72
Kamis, 17 Agustus 2017 - 23:46:43
JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Senin (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-72 dengan mengusung tema "Indonesia Kerja Bersama" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, para Pejabat eselon I sampai IV dan seluruh pegawai pada lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI.

Prosesi upacara diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara kemudian laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara di lanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Mengheningkan cipta di pimpin Pembina Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara yang di ikuti oleh seluruh peserta upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca prasetya Korpri. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Zainal Agus Mutaqin. membacakan Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dan Sewindu. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 61/TK/Tahun 2016 tanggal 09 Agustus 2017 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya. Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Tiga Puluh Tahun Kepada M. Ashar (Kepala Biro Perlengkapan), Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Dua Puluh Tahun Kepada Drs. H.M. Fauzi, MH. (Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian). Dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Sepuluh Tahun Kepada Emie Yuliati, SE., ME. (Kepala Sub Bagian Data Bagian Perencananaan dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi). 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 91/KMA/SK/V/ 2017. Tentang Penganugerahan Piagam Satya Karya. kepada Sri Misgianti, SE., MM sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dengan Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Sewindu. dan Kepada Sri Misgianti, SE., MM. dengan Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Dewindu. Pada kesempatan ini, Ketua MA Hatta Ali secara simbolis menyematkan tanda jasa “Satyalancana Karya Satya" 30 tahun Kepada M. Ashar (Kepala Biro Perlengkapan), Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada Satyalancana Karya Satya XX tahun Drs. H.M. Fauzi, MH. (Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian) dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Kepada Emie Yuliati, SE., ME. (Kepala Sub Bagian Data Bagian Perencananaan dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi). Ketua MA juga memberikan Piagam "Satya Karya” Sewindu kepada Sri Misgianti, SE., MM sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan “satya Karya" Dwiwindu kepada Sri Misgianti, SE., MM, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk kesetiaan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi pegawai lainnya.




Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Jaringan dan Protokol Keamanan Internet di Lingkungan Ditjen Badilmiltun
Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:47:12
Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 16 Agustus 2017 bertempat di Ruang Data Center Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Jaringan dan Protokol Keamanan Internet. Kegiatan ini dimulai pukul 16.30 WIB dan dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilmiltun Widiyanti, S.H., M.H. (selaku Koordinator Bagian Teknologi Informatika/IT Ditjen Badilmiltun) mewakili Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.k., M.M. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilmiltun menyatakan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia dibidang teknologi informatika (TI) khususnya bagi para pegawai yang berlatarbelakang pendidikan Sarjana Komputer dan tentunya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait perkembangan teknologi jaringan komputer dan ancaman terhadap keamanan internet.

Kegiatan ini dihadiri oleh 17 (tujuh belas) peserta diantaranya 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV dan 12 (dua belas) orang staff. Adapun narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Jaringan dan Protokol Keamanan Internet ini adalah Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.MSi. Kegiatan ini terbagi ke dalam 2 (dua) sesi, dimana pada sesi pertama membahas hal-hal teoritis mengenai Keamanan Komputer dan Jaringan Dalam Penerapan Strategis SI/IT, dan kemudian pada sesi kedua membahas mengenai praktik terkait teknik-teknik pengamanan jaringan komputer melalui perangkat Mikrotik, Firewall (Hillstone) dan Akses Point (Ubiquiti). Dalam paparan sesi pertama, narasumber membahas hal-hal terkait Keamanan Sistem Informasi, Teknik Pengamanan Sistem Informasi, Keamanan Email (mail security), Keamanan Website (web security), Eksploitasi Keamanan, Cyber Law dan Keamanan Sistem Jaringan Wireless (wireless security). Selanjutnya pada sesi kedua, narasumber melakukan demonstrasi dengan mempraktikan beragam teknik dalam mengamankan jaringan komputer melalui perangkat-perangkat pengatur jaringan komputer, seperti : router, firewall dan access point. Terkait pengamanan jaringan komputer melalui perangkat router (Mikrotik), ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian utama, antara lain : pengelolaan terhadap pengaturan pemakaian bandwidth, penanganan access list terhadap akses web, penanganan access list port. Selain itu narasumber juga memaparkan mengenai fungsi dari OpenDNS sebagai pengatur content filtering dan restriksi terhadap akses konten-konten yang ada di dunia maya. Tidak lupa juga pembahasan mengenai pengaturan keamanan access point (ubiquiti), manajemen dan troubleshoot jaringan. Dan terakhir, narasumber juga mendemonstrasikan pengamanan jaringan komputer dari ancaman keamanan IT melalui perangkat firewall.




Desmon : “Lapas Bukan Ruang Hukuman”
Senin, 14 Agustus 2017 - 02:01:01
Desmon J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya untuk melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Tahun 2016-2017 ke Pengadilan Tinggi Maluku pada 7 Agustus 2017. Kunker yang berlokasi di Aula Pengadilan Tinggi Ambon ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga pengadilan di wilayah Ambon. Rapat dihadiri oleh 12 (dua belas) anggota komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon beserta Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Pengadilan Militer III Ambon, dan Para Hakim Tinggi se-wilayah Ambon.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Ambon membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Respatun Wisnu Wardoyo, S.H mengatakan bahwa SK pembangunan 4 (empat) Pengadilan Negeri baru sudah ditandatangani oleh Presiden, hanya proses pembangunannya saja yang belum mulai. “Tanah sudah diberikan oleh Pemda, tinggal menunggu anggaran pembangunannya saja.” Kata Respatun. “Jika gedung baru ini sudah berdiri, tentu saja masyarakat pencari keadilan dari berbagai pulau seperti di Maluku bisa lebih mudah dalam mengurus perkara ke pengadilan.” Terangnya. Desmon, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan Maluku yang merupakan wilayah kepulauan terbesar di Indonesia memang memerlukan pembangunan pengadilan gedung baru, agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau pengadilan. Selain itu Desmon juga mengatakan agar para hakim lebih teliti dalam memutus perkara, bisa memberi putusan yang adil dan bijak. Dia menjelaskan bahwa sekarang ini lapas-lapas di seluruh Indonesia selalu penuh bahkan overload. “Lapas itu bukan ruang hukuman, karena sesuai Undang-Undang Lapas adalah untuk membina mereka yang berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.” Kata Desmon. “Sebelum ke sini saya melakukan kunjungan ke Lapas Ambon, di situ saya berbicara dengan seorang ibu tua usianya sekitar 60-an, dihukum 17 tahun penjara dengan tuduhan membunuh suaminya. Ini adalah tahun keduanya di lapas. Berapa lama lagi dia akan tinggal di situ? Dia mengaku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan tidak punya uang untuk membayar pengacara agar bisa mengurus kasasinya.” Lanjut Desmon. “Saya hanya bisa pasrah Pak.” Kata Desmon menirukan ucapan sang Ibu. Desmon berharap bukan hanya kepada hakim tetapi juga kepada jaksa-jaksa di Ambon agar menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, Respatun mengatakan bahwa pengadilan bersifat pasif, artinya menyidangkan sesuai dengan bukti yang diberikan oleh kejaksaan dan memberikan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 58 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 230
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D2
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-09-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1 , C3, C6
Panitera
D7
Acara
JAWABAN TI, TII INTERVENSI & BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2017-09-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR, CAMAT MUARA BANGKAHULU
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D8
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-10-03, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved