headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« January 2019 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1000
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

Terkait Gempa Lombok, MA Data Kerusakan Gedung dan Korban Warga Peradilan
Jumat, 10 Agustus 2018 - 08:34:49
Surabaya—Humas: Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan warga peradilan, baik di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Beberapa gedung dilaporkan mengalami keretakan dan diduga ada warga pengadilan yang menjadi korban bencana tersebut. Merespons hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum telah mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar segera mengambil langkah-langkah penanganan. Langkah-langkah tersebut, sebagaimana bunyi perintah tersebut, meliputi tiga hal pokok, sebagai berikut:

Pertama, seluruh Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Perlengkapan dan Biro Umum segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila ada korban warga peradilan di wilayah tersebut. Kedua, mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan eselon 1 lainnya. Ketiga, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat. Perintah tersebut disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung disela-sela kunjungannya ke Banyuwangi dan Situbondo dalam rangka pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Jaksa Agung, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum dan HAM serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Humas/Mohammad Noor)




SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : “PIMPINAN PENGADILAN HARUS MEMAHAMI MASALAH KESEKRETARIATAN”
Senin, 16 Juli 2018 - 17:23:18
Balikpapan—Humas: Pengelolaan pengadilan bertumpu pada dua jangkar utama, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Meskpun Pimpinan pengadilan itu adalah hakim yang notabene sangat memahami tentang teknis yustisial, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan pengadilan memegang kendali dan bertanggung jawab atas dua jangkar pengelolaan pengadilan diatas. Hal ini memberikan isyarat pentingnya pimpinan pengadilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek kesekretariatan pengadilan. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum saat memberikan pembinaan di hadapan ketua, sekretaris, dan panitera pengadilan tingkat banding dan pertama se-wilayah Kalimantan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (13/07/2018) kemaren. Menurut Pudjoharsoyo, pentingnya pimpinan pengadilan memahami aspek-aspek kesekretariatan pengadilan disebabkan karena kesekretariatan memberikan kontribusi pada dua hal. “Pertama, kesekretariatan pengadilan mempengaruhi bagaimana kualitas pengadilan dinilai dan kedua, unsur kesekretariatan membentuk ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.

Kualitas pengadilan, lanjut Pudjoharsoyo, adalah himpunan atau gugusan kualitas aspek-aspek kepaniteraan dan kualitas aspek-aspek kesekretariatan. Ia memberikan contoh dengan mengutip sebuah pernyataan yang tercantum dalam dokumen International Framework for Court Excellence (IFCE). “Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak”, Imbuh Pudjoharsoyo.Disinilah kemudian, lanjut Pudjoharsoyo, kita menemukan arti pentingnya pengadilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Adapun terkait dengan ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa unsur-unsur kompetensi kepemimpinan pengadilan terdiri atas kompetensi atas unsur-unsur kepaniteraan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan kompetensi atas unsur-unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum. Dalam praktek, lanjut Pudjoharsoyo sering ditemukan pimpinan pengadilan yang hanya berpegang pada laporan yang dibuat oleh sekretaris tanpa memiliki pengetahuan yang memadai atas laporan tersebut. Ia mencontohkan dengan sidaknya ke wilayah Jawa Timur yang menemukan banyak rumah dinas hakim yang sudah tidak layak huni dan rusak berat, namun dilaporkan dalam kondisi baik. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan, hanya dijawab dengan mengacu kepada laporan yang dibuat oleh sekretaris. Pembinaan Pejabat Eselon I Selain Sekretaris Mahkamah Agung, turut memberikan pembinaan dalam kesempatan itu pejabat eselon I Mahkamah Agung lainnya, yakni Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Masing-masing pejabat eselon I tersebut memberikan materi pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung lainnya. (Humas/Mohammad Noor/foto pepy)




KETUA MAHKAMAH AGUNG : “SERTIFIKASI AKREDITASI BUKTI NYATA TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Senin, 16 Juli 2018 - 17:22:06
Balikpapan – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badan Peradilan Umum, Dijen Badan Peradilan Agama, serta Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 6 (enam) Pengadilan Tinggi, 13 (tiga belas) Pengadilan Tinggi Agama, 91 (sembilan puluh satu) Pengadilan Negeri, 132 (seratus tiga puluh dua) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah, 12 (dua belas) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 7 (tujuh) Pengadilan Militer. “Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar akreditasi”, Ujar Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan pemberian sertifikat akreditasi kepada empat (4) lingkungan peradilan di Ball Room Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (13/7/2018) kemaren. Sertifikat akreditasi, lanjut Hatta Ali, merupakan wujud nyata dari langkah menuju visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Sementara itu, menurut Dirjen Badilum, Dr. Herry Swantoro, S.H.,M.H dalam sambutannya sekaligus mewakili dirjen-dirjen lainnya mengatakan bahwa implementasi program akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan telah membawa manfaat yang sungguh luar biasa, dimana setiap pengadilan di Indonesia telah memiliki standar yang sama yakni “A (excellent)” atau “B (good performance)”. “Kedepan kami akan mendorong agar semua pengadilan dapat terakreditasi dengan predikat “A (Excellent)” dan kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan prestasi pengadilan yang sudah terakreditasi “A” untuk mendaftar menjadi anggota International Consortium for Court Excellent (ICCE) agar mendapatkan pengakuan internasional” Ujar Herry Swantoro yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diikuti oleh para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I, dan II dilingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama se-Indonesia yang meraih sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. (humas/foto pepy)




Pimpinan Mahkamah Agung melakukan Pembinaan di Balikpapan
Senin, 16 Juli 2018 - 17:21:08
Pimpinan Mahkamah Agung kembali melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Panitera, Sekretaris dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Kali ini dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan ditujukan bagi aparatur 4 (empat) Peradilan se-Kalimantan. Pimpinan Mahkamah Agung yang hadir dalam Kegiatan Pembinaan di Hotel Gran Senyiur (12/07/2018) antara lain Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Tata Usaha Negara dan Ketua Kamar Agama. Seperti dalam kegiatan-kegiatan pembinaan sebelumnya, masing-masing pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan pemaparannya secara bergantian dan ditindaklanjuti dengan tanya jawab.

Pelihara Kemandirian Peradilan Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaannya menyampaikan pencapaian satu demi satu dari 4 (empat) misi Badan Peradilan Indonesia, yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Terkait dengan kemandirian Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa secara konsepsional kemandirian itu mencakup dua hal, yakni kemandirian institusional dan kemandirian individual. "Kemandirian institusional berkaitan dengan kemandirian lembaga peradilan yang menyelenggarakan peradilan, sedangkan kemandirian individual berkaitan dengan kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya", papar Hatta Ali. Hatta Ali kemudian menjelaskan sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi indikator diusahakannya kemandirian pengadilan secara konsisten, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 1976, Nomor 3 tahun 1980, Nomor 4 tahun 2002, Nomor 10 Tahun 2005, 6 tahun 2008, dan Nomor 9 tahun 2010. Terkait dengan hal ini, Ketua MA berpesan agar Para Hakim yang hadir dalam acara pembinaan tersebut untuk senantiasa menjaga kemandirian Badan Peradilan Agar Visi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung segera terpenuhi.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 73 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 289
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, B, C2
Panitera
D10
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D7
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
DUKCAPIL KABUPATEN KEPAHIYANG DAN KEMENTRIAN AGAMA RI DIRJEN PENYELENGGARA HAJI
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D8
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
-
Majelis Hakim
A , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
SAKSI TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-01, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved