headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« November 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 993
Memuaskan 532
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 87
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

Korupsi Bagai Melawan Badai
Rabu, 25 Oktober 2017 - 22:23:11
Rabu, 25 Oktober 2017 ,Reformasi merupakan perubahan secara damai untuk melakukan perbaikan ( semua bidang ) dalam suatu masyarakat atau negara. Dinamika masyarakat dan akumulasi aspirasi-aspirasi yang tersumbat akan mampu melahirkan dorongan menuju suasana dan tatanan baru di semua bidang. Dalam tataran normative reformasi merupakan gerakan perubahan secara damai dan tanpa disertai dengan perusakan. Pada dasarnya konsep perubahan dalam reformasi adalah perubahan yang dikehendaki sendiri secara terencana dan bertahap. Dalam praktiknya reformasi yang terjadi hampir sama dengan revolusi dalam melawan rezim bahkan seperti melawan penjajahan sampai menimbulkan dendam sejarah.

Apabila diawali dari tahun 1998, maka reformasi telah berlangsung selama 19 tahun. Idealnya tatanan dan norma telah berubah serta perilaku sudah berubah. Meskipun peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat dalam menentukan serta menjalankan roda pemerintahan telah berjalan. Faktanya masih ada sekelompok orang memiliki mindset dan culture set yang belum berubah. Reformasi bagaikan gelombang besar atau badai atau puting beliung perubahan. Siapapun dan apapun akan diterjang, dan apabila mengikuti arah atau irama maka akan bertahan. Sebaliknya apabila diam, tidak berubah bahkan tetap berlawanan arah, maka pasti akan menjadi korban. Fenomena menarik yang perlu disimak dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan sumber dari suara.com, 11 Agustus 2016 "Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 343 bupati / walikota dan 18 Gubernur tersandung korupsi," dari 343 kasus tersebut, 50 kasus di antaranya ditangani KPK. Sisanya ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan Kompas, 19 September 2017, Sepanjang 2017 , ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Sindonews.com 12 Pebruari 2017 laporan ICW sampai dengan Pebruari 2017 terdapat 20 hakim (peradilan umum dan konstitusi), 6 di antaranya hakim tindak pidana korupsi (Tipikor). Data tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun argumentasi atau membuat hipotesis, maraknya tindak pidana korupsi antara keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Banyaknya oknum yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi dimanapun termasuk di lembaga peradilan, maka itu merupakan manifestasi keberhasilan dalam memberantas tindak pidana korupsi di dalam tubuh pemerintahan maupun badan peradilan. Semakin banyak oknum yang ditangkap, maka jumlah oknum nakal semakin habis. Semakin banyak orang yang bersih dan baik dalam pemerintahan dan lemaga peradilan, maka orang yang jahat akan tersingkirkan. Bagaikan semakin banyak orang yang sudah menggunakan pakaian putih, maka jika ada yang orang yang tetap berpakaian warna lain meskipun sembunyi akan kelihatan. Tulisan ini bukan akan membandingkan pelaku tindak pidana korupsi, dilingkungan pemerintahan dan peradilan, antara hakim dan non hakim. Patut kita sadari semua orang dinegara manapun menghendaki hakim itu bersih, jujur dan berintegritas moral yang tinggi. Oleh sebab itu seorang saja hakim tertangkap melakukan korupsi maka sudah menggemparkan dunia dan seolah-olah langit akan runtuh. Jabatan hakim bukan profesi sekedar bekerja mencari penghasilan, melainkan profesi menjalankan tugas dengan jujur dan bersih. Semua komponen bangsa seharusnya turut menjaga kemandiriannya bukan sebaliknya menjadi penggoda menjatuhkan citra dan wibawanya. Reaksi masyarakat yang resisten dengan tindak pidana korupsi sepantasnya diberikan apresiasi karena sebagai wujud sosok masyarakat yang menghendaki hakim adalah bersih dan suci layaknya wakil Tuhan di dunia. Setiap orang selalu dan hanya berhenti sampai membenci , mencaci dan bahkan memaki-maki terjadinya tindak pidana korupsi. Seharusnya semua komponen bangsa mencoba menelusuri, melakukan diagnose serta mencari akar permasalahannya. Dialektika dalam mencari solusi lebih utama dari pada hanya berbantah-bantahan saling menyalahkan. Adakah mindset dan culture set yang salah ? Siapa yang disalahkan ? Bukankan korupsi dan suap tidak dapat dilakukan sendiri. Pelaku korupsi dan suap bukan hanya yang menerima saja, melainkan semua orang yang memiliki peran dalam perbuatan tersebut, antara lain pemberi dan perantara serta masyarakat yang membiarkan dan tidak mencegahnya. Perlukah diperbaiki / amandemen semua peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi. Negara membutuhkan seorang pemimpin dan role model yang bersih, bukan sebaliknya pribadi pribadi yang menghendaki menjadi pemimpin negara. Konsekuensi logisnya jika negara membutuhkan pemimpin, maka semua biaya proses menjadi tanggung jawab negara. Apabila pribadi pribadi yang menginginkan jadi pemimpin negara, maka segala upaya yang dilakukan demi mencapai keinginan menjadi pemimpin negara menjadi tanggung jawab sendiri. Akibatnya penyimpangan perilaku untuk menggapai keinginan tidak akan terhindarkan. Perbuatan korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang maupun penyuapan , menjadi modus pengembalian modal dan investasi melanggengkan kekuasaan. Oleh : Dr. Abdullah, S.H., M.S. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)




SEKRETARIS MA : INOVASI PELAYANAN PERADILAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
Senin, 16 Oktober 2017 - 01:53:31
Bogor Humas : Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan Replika inovasi pelayanan Peradilan e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 Pengadilan Tingkat Pertama, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti hasil dari inovasi inovasi tersebut. Mahkamah Agung mulai untuk mereplikasi inovasi tahap II tersebut pada 101 Pengadilan Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, melalui Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan tahap II pada tanggal 9-11 Oktober 2017. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen dan dilanjutkan pengembangannya oleh Pengadilan Negeri Kendal, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu.

Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain . Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Sekretaris Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mulyono, SH., S.IP., MH berharap dengan adanya inovasi pelayanan peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan . Inovasi replikasi E-SKUM dan ATR pada pengadilan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, terlebih saat ini dunia peradilan tengah menjadi sorotan publik. Acara workshop replikasi inovasi pelayanan peradilan E-SKUM dan ATR tahap II, diikuti oleh 43 Satker dari Peradilan umum, 41 Satker dari Peradilan Agama, 9 Satker dari Peradilan Militer dan 10 Satker dari Peradilan Tata Usaha Negara. (humas)




Kunjungan Tim Survey Pengembangan Informatika dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI
Kamis, 05 Oktober 2017 - 17:59:16
Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu 04 Oktober 2017 Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menerima kunjungan dari Bagian Pengembangan Informatika yang diwakili oleh Ikha Tantri Ariani S.Sos, M.H. dan Ikhwanul Dawam Sutawijaya S.Kom beserta PT Gamatechno selaku Tim Survey dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI. Kunjungan Tim Survey dalam rangka Penyusunan Masterplan SIMARI ini disambut baik oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. (yang juga selaku Koordinator IT pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara). Kegiatan survey dilaksanakan di ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam pengantar singkatnya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa penyusunan Masterplan dan Roadmap di bidang Informatika ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perkembangan di bidang Informatika pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkembang dengan pesat, hal ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang terkait regulasi, implementasi dan pengembangan sistem (aplikasi) serta sarana-prasarana penunjang informatika. Adapun maksud dari dilaksanakan kegiatan survey ini adalah untuk memenuhi data sehingga mempermudah dalam menyusun Blue Print dan Road Map Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam rangka mendukung terealisasinya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga di Indonesia yang memiliki puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi berkelas dunia. Disisi lain hal ini pun merupakan bagian yang penting sebelum merumuskan persyaratan-persyaratan sistem pendukung Teknologi Informasi terintegrasi yang mencakup kebutuhan infrastruktur, manajemen sistem informasi dan tata-kelola Teknologi Informasi. Disamping itu juga, kegiatan survey ini sangat bermanfaat untuk merumuskan rencana kerja (program kerja) atas program-program strategis pilihan (prioritas utama) yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dari kondisi eksisting ke kondisi ideal. Selain melakukan survey, Tim Penyusun Masterplan SIMARI juga melakukan tanya jawab dengan penanggung jawab bagian Informatika pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini tanggung jawab pelaksanaanya berada pada Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M. Dibantu oleh Staff Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom tanya jawab yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam di ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berjalan dengan baik. Adapun pertanyaan yang dilontarkan adalah terkait dengan sarana pra-sarana (infrastruktur) penunjang Teknologi Informatika, aplikasi sistem informasi, anggaran, sumber daya manusia, permasalahan, hambatan, kendala dan harapan. Semoga Mahkamah Agung dapat segera menyusun dan mengesahkan Masterplan SIMARI.




Independensi Hakim Tidak Dapat Diintervensi
Selasa, 03 Oktober 2017 - 19:43:15
Senin, 02 Oktober 2017 . Pada dasarnya semua pertanyaan yang disampaikan dari semua rekan media dapat kami pahami sepenuhnya. Berbagai komentar dan Tanggapan masyarakat, meskipun beragam pada dasarnya mengerti secara substansi, hanya cara mengungkapkan seolah kontroversi. Secara umum masyarakat menyamakan Mahkamah Agung dengan organisasi / institusi lain di Pemerintahan. Perlu diketahui bahwa struktur organisasi dan sistem kepemimpinan di Mahkamah Agung berbeda dengan lembaga maupun institusi manapun. Di bidang perkara, secara administrasi memang Ketua yang menunjuk Majelis Hakim / Hakim tunggal yang menyidangkan perkara. Setelah penunjukan majelis untuk menyidangkan perkara, maka kewenangan Ketua Pengadilan sudah berakhir, dan sudah tidak boleh mencampuri urusan perkara lagi. Apalagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi. Oleh sebab itu apapun dan bagaimanapun putusan Hakim / Majelis Hakim menjadi tanggung jawab mutlak Hakim / Majelis Hakim yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto. Tanggung jawab mutlak berada pada Hakim pemutus perkara tersebut. Ketua Pengadilan melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika. Dalam porsi pengawasan Mahkamah Agung tidak bisa masuk kedalam perkaranya, karena setiap Hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh Mahkamah Agung sendiri, namun jika memang terindikasi ada pelanggaran etika , maka Hakim yang bersangkutan akan diperiksa terkait dengan indikasi pelanggarannya. Prinsip indepensi Hakim merupakan prinsip universal dan dianut diseluruh sistem hukum di dunia, termasuk Mahkamah Agung RI. Prinsip tersebut di jamin Pasal 24 UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan prinsip Negara hukum, maka penegakan hukum merupakan tindakan yang benar dan harus pula dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam Hukum Acara. Pasal 4 Ayat(1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 memberikan ruang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman, termasuk perkara pra-peradilan. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 4 tahun 2016 menegaskan bahwa putusan Pra Peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Esensi Pra Peradilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka, dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 61 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 243
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C6
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BENGKULU
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D6
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2 , C3
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C5, C6
Panitera
D2
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C3, C4, C7
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1 , C5, C6
Panitera
D8
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-08, 09.30

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-07, 09.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C3, C4, C7
Panitera
D10
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D6
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D5
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1 , C3, C6
Panitera
D3
Acara
JAWABAN TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D2
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-21, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1 , C3, C6
Panitera
D7
Acara
KESIMPULAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-11-08, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved