headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

MAHKAMAH AGUNG MATANGKAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR NON HAKIM
Kamis, 31 Mei 2018 - 09:05:44
Jakarta-Humas : Dalam waktu dekat Mahkamah Agung akan menerbitkan aturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Saat ini, Mahkamah Agung terus melakukan pematangan dan harmonisasi terhadap draft Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) dengan melibatkan seluruh Tim Pokja (kelompok kerja) yang telah ditetapkan. Ketua Pokja Pembentukan SK KMA tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim , Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. meminta kepada seluruh anggota rapat pokja yang dilaksanakan pada hari Rabu, (30/5) agar segera merampungkan pembahasan dan pematangan SK KMA tersebut. “secepat mungkin kita selesaikan pematangan draft SK KMA, karena sudah ada beberapa lembaga sertifikasi mediator yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung” ujarnya.

Hadir dalam Pokja tersebut hakim Agung I Gusti Agung Sumananta, S.H., M.H dan Hakim Agung DR. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, SH., MS., para hakim yustisial Mahkamah Agung RI, dan Tim Pembaharuan. Rencananya dalam SK KMA tersebut akan diatur bagaimana proses permohonan, pemberian dan perpanjangan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi hakim mediator non hakim kedepannya, sehingga lembaga-lembaga sertifikasi mediator mempunyai payung hukum yang jelas. Untuk menindaklanjuti rapat pematangan pada hari ini dan mempercepat pembahasan, tim Pokja menyepakati membuat tim kecil yang beranggotakan anggota Pokja. Tim kecil tersebut akan mengkaji dan menindaklanjuti masukan-masukan dari peserta rapat hari ini untuk diformulasikan kedalam materi SK KMA. (Rahman)




KETUA KAMAR PENGAWASAN : JANGAN MINTA DILAYANI BILA KE DAERAH
Selasa, 08 Mei 2018 - 08:41:25
Jakarta – Humas : Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar pengawasan Mahkamah Agung RI, Sunarto memberikan pembinaan dan arahan tentang pentingnya sinergitas antar eselon di Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketua kamar pengawan meminta semua pejabat eselon I agar tidak saling merasa superior dibandingkan eselon I lainnya, karena hal tersebut dapat merugikan organisasi Mahkamah Agung sendiri. “Hilangkan jauh-jauh ego sektoral , organisasi kita dibentuk sejak awal untuk saling menopang dan bersinergi dan bukan untuk saling bersaing, serta merasa “lebih” dibanding yang lain” jelas Sunarto. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial terpilih ini, menekankan kepada seluruh peserta yang hadir agar mengembangkan sikap melayani dan menghilangkan mindset untuk dilayani. “kita harus bermental pelayan kepada masyarakat, bukan bermental dilayani terus, bekerjalah dengan sungguh-sunguh sesuai tusi kita,” ujarnya Tuakawas juga mengingatkan mengenai masih ada adanya keluhan dari Pengadilan-pengadilan di daerah yang didatangi oleh orang pusat yang meminta dilayani. Tuakawas meminta kepada peserta yang hadir agar tidak meminta dilayani sehingga merepotkan satker-satker di daerah. “inilah mindset yang perlu kita ubah, kalau kita orang pusat ke daerah jangan membuat repot tuan rumah, apalagi datang marah-marah, dijemput aja kita sudah bagus, jangan ada lagi meminta dibelikan oleh-oleh, kasihan mereka” ujar mantan Kepala Badan Pengawasan

Mantan kabawas MARI ini juga menekankan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja, hal tersebut ia sampaikan berkaitan dengan masih ada laporan mengenai pegawai Mahkamah Agung yang tidak disiplin dalam masuk dan pulang kantor sesuai jam yang telah ditentukan. Diakhir sambutannya , Tuakawas meminta agar seluruh jajaran di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing yang meliputi Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan integritas (integrity/morality). “Knowledge adalah bagaimana kita paham tentang tugas dan fungsi kita, Skill adalah bagaimana kemampuan kita melaksanakan Tugas dan fungsi kita dan terakhir adalah integritas sebagai bagian dari moral yang wajib ada, semuanya harus seiring sejalan,” papar sunarto lebih lanjut. ( rahman / foto pepy )




KETUA KAMAR PEMBINAAN : “ KOORDINASI ADALAH JANTUNGNYA ORGANISASI “
Selasa, 08 Mei 2018 - 08:40:25
Jakarta – Humas : Dalam rangka memperkuat komunikasi antar eselon di bawahnya, Mahkamah Agung mengadakan rapat koordinasi antar eselon 1 yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretaris Mahkamah Agung ini berlangsung dari hari senin (7/5) hingga Rabu (9/5) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan yang dihadiri pula oleh para pejabat eselon 2 dan 3 ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi..S.H., LLM. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kamar Pembinaan sekaligus memberikan arahan terhadap pentingnya koordinasi antar eselon 1 di Mahkamah Agung agar tercapai kesatuan tindakan. “ Koordinasi adalah jantungnya organisasi, tanpa ada koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, jadi, pada hakikatnya harus ada sinkronisasi tindakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu Peradilan yang Agung”. Lebih lanjut, ketua kamar pembinaan menjelaskan koordinasi dalam sebuah organisasi harus dibarengi dengan adanya sikap kooperatif dan kerjasama antar bagian yang ada di Mahkamah Agung. Tanpa adanya kerjasama diantara seluruh elemen, tujuan organisasi tidak akan tercapai karena masing-masing bekerja sendiri-sendiri , “kerjasama tanpa ada koordinasi tidak ada hasil dan koordinasi tanpa kerjasama tanpa akar, dan terjadilah pembangkangan secara diam-diam “ jelasnya. Untuk mewujudkan semua hal tersebut, Ketua Kamar Pembinaan menguraikan lebih lanjut tentang perlunya seni dalam memimpin agar dalam koordinasi dan kerjasama dapat berjalan seirama. “inilah seni seorang manager dalam memimpin, bagaimana ia bisa melaksanakan koordinasi, karena koordinasi itu sendiri adalah bagaimana mengkoordinir organisasi itu sendiri, oleh karena itu kita perlu mengapresiasi kegiatan seperti ini,”.

Senada dengan itu Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam sambutannya mengatakan sebuah organisasi sebesar apapun tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik di semua lini. Hal tersebut menurut sekretaris MARI disebabkan koordinasi merupakan esensi dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih lanjut Sekretaris Mahkamah Agung mencontohkan keberhasilan MA dalam meraih WTP bukanlah hasil dari kerja sektoral, tetapi merupakan hasi kerjasama antar seluruh elemen yang ada di bawah Mahkamah Agung, “keberhasilan WTP adalah kerjasa mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga pegawai honorer dari seluruh satker yang ada di bawah mahkamah agung, “ tutur mantan Ketua Pengadilan Jakarta Barat Diakhir sambutannya, Sekretaris MARI berharap kegiatan koordinasi ini dapat dilaksanakan secara periodik agar antar eselon dapat menjalin komunikasi dan mencapai kesamaan tindakan dalam mewujudkan tujuan bersama, “selain untuk harmonisasi, kita berharap kegiatan koordinasi ini juga bertujuan untuk mencegah konflik dan mewujudkan efisiensi dalam setiap kebijakan yang dilakukan,” (rahman / foto pepy )




Hari Kedua Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara, khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum : 10 Peserta memaparkan kembal
Selasa, 08 Mei 2018 - 08:39:12
Bogor - ditjenmiltun.net. Hari pertama telah dilalui oleh seluruh peserta Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN, pada hari pertama yang cukup melelahkan otak, seluruh peserta dibekali pemahaman terkait Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dan tata cara penyelesaiannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh narasumber yang kredibel. Di hari pertama, seluruh peserta juga diuji pemahamannya dengan berlomba-lomba menyelesaikan sebuah soal studi kasus yang telah disiapkan panitia. Rasanya kurang puas apabila peserta tidak digali lebih dalam lagi pemahamannya seputar penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), oleh sebab itu panitia memutuskan bahwa pada hari kedua (Jumat, 04 Mei 2018) seluruh peserta diberikan tugas untuk melakukan presentasi. Bukan tiada maksud panitia melakukan hal demikian, tentunya panitia (termasuk narasumber) harus memastikan apakah seluruh materi yang telah disampaikan sudah terserap dengan baik oleh seluruh peserta. Panitia dan jajaran Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyepakati metode/budaya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Sosialisasi maupun Training of Trainers (ToT) agar menjadi lebih efektif, yaitu dengan memberikan tugas kepada seluruh peserta untuk melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami/pelajari pada kegiatan Bimbingan Teknis. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan para peserta dalam melakukan DDTK/Sosialisasi di satuan kerja mereka masing-masing.

Pada sesi ini 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami terkait penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan semangat yang menyala. Agar lebih meriah, pada momen ini Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kenang-kenangan kepada peserta yang menyampaikan presentasi dengan singkat, jelas, padat dan menarik. Adapun dari hasil penilaian panitia telah diputuskan bahwa 3 (tiga) satuan kerja dengan penyampaian materi terbaik, yaitu sebagai berikut : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitia Bimtek mengucapkan selamat kepada 3 (tiga) satuan kerja yang telah mempresentasikan kembali materi penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan sangat baik. Semoga 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan kesempatan (dipilih) oleh Mahkamah Agung RI untuk mengikuti Bimtek Sistem Informasi Penelusuran Perkara khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum dapat menularkan pengetahuannya kepada para Pejabat Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti di lingkungan kerjanya masing-masing dan juga kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved