headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« April 2019 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1003
Memuaskan 534
Cukup Memuaskan 265
Kurang Memuaskan 96
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINIS
Rabu, 06 Maret 2019 - 00:40:11
Surabaya-Humas, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya. Dalam pembukaannya YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain: pajak sebagai soko guru peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas. Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara Acara diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (FF/RS)




Hakim Agung Wahidin Berpulang
Selasa, 05 Maret 2019 - 01:20:10
Jakarta—Humas: Mahkamah Agung berduka. DR. Wahidin, S.H., M.H., salah seorang Hakim Agung dari Kamar Pidana berpulang ke rahmatullah hari ini (3/3/2019) pukul 07.05 di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta.Kabar duka wafatnya Hakim Agung Wahidin diterima redaksi melalui Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo. Menurut Pudjoharsoyo, almarhum meninggal dunia karena sakit, meski belum diketahui jelas sakit yang dideritanya, karena pada hari Jum’at (1/3/2019) almarhum diketahui masih masuk kerja sebagaimana biasanya. Almarhum meninggal dunia di usia 69 tahun dan rencananya akan dimakamkan di Pekanbaru.

Atas kepergian almarhum tersebut, atas nama pribadi dan Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dengan iringan doa semoga almarhum berpulang dalam keadaan husnul khatimah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala kekhilafannya, diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya. Kepada keluarga yang ditinggalkannya Pudjoharsoyo menyampaikan doa semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima kepergian almarhum. (Humas/Mohammad Noor).




SOSIALISASI PERMA 3 Tahun 2016 & TUGAS LPS
Senin, 25 Februari 2019 - 00:59:29
Lampung - Humas : Mahkamah Agung RI dalam hal ini Biro Hukum dan Humas bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi LPS serta workshop Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Acara yang dihelat sejak hari Kamis-Jumat tanggal 21 - 22 Februari 2018 di Hotel Novotel, Lampung ini bertujuan sebagai wahana sosialisasi tentang pola dan sistem kerja LPS serta aturan-aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri Hakim Tinggi, KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris pengadilan negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pemateri Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Arie Budiman (Direktur Grup Litigasi LPS).

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,- menguraikan secara mendalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Bahwa setiap pihak wajib mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Akan tetapi dalam proses musyawarah pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut kerap terjadi ketidaksepakatan. Di sinilah pihak-pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian" Ujar Soltoni. Pemaparan Soltoni tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta sosialiasi yang ditandai dengan antusiasnya para peserta yang sebagian besar para pimpinan pengadilan mengajukan pertanyaan seputar penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dan tahapan-tahapan pemeriksaan keberatan oleh hakim. Sedangkan sebelumnya, saat pembukaan acara sosialisasi ini, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea menyampaikan bahwa salah satu sumber pembangunan adalah perbankan, sedangkan perbankan mengelola uang masyarakat. Tidak jarang pengelolaan uang masyarakat itu mengalami kegagalan akibat salah kelola oleh pengurus bank. "Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktifkan sinergitas dan menyamakan pandangan penegak hukum terkait LPS" Kata Robert.Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyerahkan cinderamata kepada Robertus Bilitea, Direktur Eksekutif Hukum LPS, sesaat setelah acara pembukaan. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk capacity building bagi para hakim. "Terlebih lagi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus sampai ke persidangan dan ternyata melibatkan LPS sebagai salah satu pihak. Jadi hakim-hakim harus memahami betul tugas, fungsi dan wewenang LPS". Ujar Bob. (Jimmy/Cakra).




KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Senin, 18 Februari 2019 - 04:49:21
Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat,” tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH pada acara seminar sehari mengambil tema Upaya Administratif dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara. Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.(humas / RS / Photo Pepy)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| 1 2 3 4 5... 76 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 301
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C1, C5
Panitera
D8
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C1,C2, C4
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C1, C4
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, C2, C3
Panitera
D5
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D4
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C1, C4, C5
Panitera
D10
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
B, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, C3, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Plt BUPATI BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
C2, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
B, C2, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
WALIKOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C1, C5
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C2, C1, C3
Panitera
D8
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D7
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
B, C1, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
A, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C2, C1, C3
Panitera
D2
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
B, C3, C4
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU UTARA
Majelis Hakim
A, C2, C4
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C4
Panitera
D8
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
A , C2, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C2, C3, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
B, C3, C5
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D4
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-23, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D6
Acara
SAKSI AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2019-04-16, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved