headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 997
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 91
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KETUA MA : \"MASYARAKAT HARUS MENDUKUNG INDEPENDENSI HAKIM\"
Kamis, 17 November 2011 - 10:42:13
MANGGARAI BARAT – HUMAS, “Independensi hakim dalam pelaksanaannya harus didukung oleh masyarakat. Untuk itu saya menghimbau kepada para pencari keadilan untuk jangan mencoba – coba melakukan pendekatan dalam bentuk apapun kepada para hakim. Karena perbuatan tersebut merendahkan profesi hakim. Kalau memang yang berperkara memiliki bukti – bukti yang memperkuat argumentasi dalam persidangan untuk apa melakukan pendekatan kepada hakim!” . Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A Tumpa., SH., MH dalam peresmian dan pengoperasian 6 pengadilan negeri dan 16 pengadilan agama yang dipusatkan di kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 16 November 2011 pukul 08.30 WITA. Ketua Mahkamah Agung juga berpesan kepada para hakim untuk tidak menanggapi apabila ada pihak – pihak yang berusaha menggoyahkan independensi hakim. “Hukuman bagi para aparat keadilan yang melakukan perbuatan tercela, sanksi-nya sangat berat. “ tambahnya lagi.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Muda, Sejumlah Hakim Agung, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Para Muspida, dan undangan lainnya. Peresmian pengoperasian merupakan salah satu wujud peran lembaga peradilan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutana para pencari keadilan agar supaya keterjangkauan lembaga peradilan dengan masyarakat dan sebaliknya dalam pelayanan berproses dan berperkara tidak terhalang oleh jarak dan waktu yang membutuhkan biaya yang relative besar. Mengingat karakteristik Propinsi NTT terdiri dari pulau – pulau yang dipisahkan oleh laut dimana pada waktu – waktu tertentu tidak dapat dilayari karena ombak besar. Penduduknyapun juga tersebar dan tinggal di lembah dan gunung dengan jarak tempuh antar kota yang dapat mencapai ratusan kilometer. Pembentukan pengadilan baru tentunya akan membawa harapan baru bagi masyarakat yaitu terselenggaranya pelayanan yang baik sekaligus terlaksananya prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.Acara peresmian dan pengoperasian ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Mahkamah Agung yang didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan unsur muspida manggarai barat. Berikut nama – nama pengadilan yang diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung : A. Pengadilan Negeri 1. Pengadilan Negeri Pagar Alam 2. Pengadilan Negeri Kasongan 3. Pengadilan Negeri Oelamasi 4. Pengadilan Negeri Pasangkayu 5. Pengadilan Negeri Andolo 6. Pengadilan Negeri Pasarwajo B. Pengadilan Agama 1. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 2. Pengadilan Agama Kota Banjar 3. Pengadilan Agama Amurang 4. Pengadilan Agama Marisa 5. Pengadilan Agama Parigi 6. Pengadilan Agama Andolo 7. Pengadilan Agama Pasarwajo 8. Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong 9. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan 10. Pengadilan Agama Mentok 11. Pengadilan Agama Lebong 12. Pengadilan Agama Batu Licin 13. Pengadilan Agama Batu Taliwang 14. Pengadilan Agama Labuan Bajo 15. Pengadilan Agama Nunukan 16. Pengadilan Agama Arso (Ats)




KETUA MA LANTIK 6 HAKIM AGUNG BARU
Jumat, 11 November 2011 - 10:11:40
Jakarta-Humas. Setelah proses fit dan proper test yang panjang dan ketat, akhirnya 6 hakim agung terpilih dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung di ruang Koesoemah Atmadja (09/11/2011) pukul 11.00 WIB. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P tahun 2011. Dalam sumpahnya para hakim baru ini berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan berbakti kepada nusa dan bangsa.

Berikut nama – nama hakim agung yang dilantik : Pertama, Suhadi, SH., MH Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa Besar, 19 September 1953 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Panitera Mahkamah Agung Kedua DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin SH., M.Hum Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 25 Januari 1951 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Hakim Ad Hoc Tipikor Ketiga DR. Nurul Elmiyah, SH., MH Tempat Tanggal Lahir : Jatirogo, 11 November 1956 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi keempat DR. H. Andi Samsan Nganro, SH., M.H Tempat Tanggal Lahir : Sengkang, 2 Januari 1953 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Kelima DR. H.M Hary Djatmiko, SH., MS Tempat Tanggal Lahir : Malang, 25 Maret 1951 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Hakim Pengadilan Pajak Keenam Prof. DR. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH Tempat Tanggal Lahir : Manado, 19 Januari 1948 Profesi sebelum menjadi Hakim Agung : Anggota DPR/ MPR RI periode 2009-2014 Pelantikan ini menambah jumlah hakim agung di Mahkamah Agung, tetapi jumlah 54 ini masih belum sesuai dengan UU No.3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa jumlah Hakim Agung berjumlah 60 orang. Meskipun begitu diharapkan penambahan kali ini mampu mempercepat proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. (Ats)




BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA (SIAP) DAN PERSURATAN BERBASIS WORKFLOW IBM FILENET
Jumat, 11 November 2011 - 10:10:14
Bandung – Humas , Peranan penting teknologi informasi dalam mendukung proses kerja menjadi pemahaman dalam upaya meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Sejak awal era reformasi yang mencuatkan isu keterbukaan di lembaga publik khususnya lembaga penegak hukum dan peradilan Mahkamah Agung telah meresponnya dengan mencetak Blue Print Mahkamah Agung Tahun 2003 yang memuat roadmap strategi keterbukaan informasi di pengadilan, salah satu diantaranya adalah membentuk unit kerja yang bertangung jawab mengelola TI, maka pada tahun 2006 melalui SK Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI menunjuk Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA RI sebagai penanggung jawab terhadap pengembangan dan penerapan TI di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya. Selanjutnya pada tahun 2007 Mahkamah Agung RI menerbit SK KMA No. 144/2007 tentang keterbukaan informasi dipengadilan.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, maka Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan Blue Print Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035. Di dalamnya telah dirumuskan Arahan Strategis Penerapan IT yang dibagi dalam 3 tahap yakni jangka pendek 5 tahun ke depan, jangka menengah dan jangka panjang sampai tahun 2035. Blue Print MA 2010-2023 ini harus menjadi acuan bagi kegiatan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Persuratan Berbasis Workflow IBM FileNet. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Persuratan Berbasis Workflow IBM FileNet ini dibangun pada tahun 2009, kalau dilihat dari platformnya tidak perlu diragukan lagi bahwa disamping dapat menyesuaikan dengan proses bisnis administrasi perkara MA juga dapat mudah berintegrasi dengan fungsi-fungsi administrasi perkara lainnya administrasi perkara MA juga dapat mudah berintegrasi dengan fungsi-fungsi administrasi perkara lainnya seperti informasi publik untuk status dan putusan perkara, disamping jaminan keamanannya. Maka Pada tahun anggaran 2011 ini Biro Hukum dan Humas mulai membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi, dengan memperkuat sistem pencatatan elektronis transaksi data di lingkungan BUA yakni Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Biro Perlengkapan dan Biro Umum. Untuk tahun I, pada kelima biro tersebut akan dibangun sistem informasi teritegrasi dengan SIAP (Sistem Informasi Administasi Perkara) yang sudah terlebih dahulu dibangun di Mahkamah Agung dan Pengadilan karena Sistem Informasi Administasi Perkara merupakan aplikasi utama dari SiMARI Terintegrasi khususnya dengan sistem informasi pendukung yang ada di lingkungan BUA. Sesuai dengan arahan strategis IT Blue Print MA dan roadmap Master Plan IT MA pada tahun 2012 kegiatan seperti ini dilanjutkan dengan Pengembangan SiMARI Terintegrasi tahap II dengan prioritas utama adalah mengintegrasikan semua aplikasi yang telah ada pertumbuhannya sampai saat ini sangat sporadis agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pertukaran data dan informasi antar user se Mahkamah Agung khususnya dan seluruh satker dan pengadilan di bawahnya dari Sabang sampai Merauke pada umumnya. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Aquila Bandung.Dengan Jumlah Peserta 138 Orang, dan juga Satker-satker yang ada di lingkungan Mahkamah Agung.(Crew Humas)




\"TUNJANGAN KEMAHALAN\" MENUTUP RAPAT KERJA DI PENGADILAN TINGGI TERNATE
Jumat, 11 November 2011 - 10:09:14
TERNATE - HUMAS. Badan peradilan sebagai lembaga yang dihormati, yang dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu memeriksa dan memutus perkara, ucap Ketua Pengadilan Tinggi Ternate H. Sabirin Janah, SH. Pagi yang cerah dan sambutan hangat didepan pintu gerbang Pengadilan Tinggi Ternate yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ternate Sabirin Janah, SH , Ketua Pengadilan Tinggi Agama DRS. H. Moeh Natsir R. Pomalingo, MHI, beserta para Ketua Pengadilan dan para hakim se-wilayah provinsi Maluku Utara kepada rombongan komisi III DPR RI mengawali kunjungan kerja berjalan lancar dan bersahabat.

Kunjungan kerja kali ini dimulai dari tanggal 2 Nopember 2011 s/d 4 Nopember 2011, yang diketuai oleh DRS. H.M. Ade Surapriatna, SH., MH dan dihadiri oleh beberapa anggota lainnya yang terdiri dari DRS. Edy Sadeli, SH, Hj. Himatull Alyah S, SH., MH, I Gusti Ketut Adhiputra, SH, Taslim, S.Si, Rindoko Dahono Wingit, SH., M.Hum dan juga dari Sekretariat DPR beserta penghubung dari lembaga lainnya. Pembukaan yang diawali oleh Ketua rombongan Komisi III mengantar rapat kerja pagi ini dibuka oleh paparan dan permintaan jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh komisi IIII ke dua wilayah pengadilan di Maluku Utara. Laporan realisasi yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi mewakili empat pengadilan di bawahnya , mengatakan bahwa realisasi anggaran tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan belanja tahun 2010 sudah terserap 89,26% dari PAGU yang sudah ditetapkan sebesar RP. 4.472.608.000,00. Begitu juga ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang mewakili empat pengadilan agama dibawahnya terserap 100% dari PAGU 3.453.041.000,00. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri wilayah Maluku Utara memliki sasaran sebagai berikut meningkatkan profesionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih, transparan dan berwibawa, meningkatkan kualitas hubungan kerjasama antara instansi terkait, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi dan meningkatkan disiplin aparatur pengadilan. Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama selalu melakukan pengawasan kepada hakim-hakim yang melakukan penyelewengan , yang bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap tata kerja dan disiplin walaupun anggaran sangat minim, ungkap mereka. Satu lagi bentuk apresiasi dari Ketua Rombongan Komisi III DPR RI, agar Pengadilan melakukan MOU dengan Kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada aparat pengadilan apabila ingin melakukan eksekusi. Pada kesempatan ini kami (hakim-hakim) ingin mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas dimasing-masing Pengadilan Negeri ditingkatkan karena setiap Pengadilan Negeri mencakup 2 (dua) daerah hukum tingkat II (dua) dimana untuk sidang keliling atau sidang kedaerah-daerah bisa berjalan lancar. Apalagi setelah dibentuknya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tahun 2007 di Kota Tidore Kepulauan di desa Sofifi, sampai sekarang kami belum bisa menempati kantor tersebut. Kendala-kendala yang kami hadapi antara lain, biaya transport yang sangat mahal dimana kami harus melakukan penyebrangan menggunakan ojek, feri atau speed boat untuk kesana, kurang lebih menghabiskan biaya Rp. 150.000,- satu harinya, dan belum lagi biaya makan disana yang sangat mahal. Disamping itu karena biaya hidup di Maluku Utara sangat tinggi dibanding daerah lain, kami mohon agar diperjuangkan bagi kami untuk mendapatkan tunjangan kemahalan seperti di Irian Barat, ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Ternate. Bentuk pengharapan ini disambut baik oleh anggota Komisi III Hj. Himatull Alyah S, SH., MH. Harapan kami semoga apa yang dibicarakan hari ini menjadi impian yang akan menjadi kenyataan. (lh/ey)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 56 57 58 59 60... 70 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 280
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D8
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
SAKSI PENGGUGAT & TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved