headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« October 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

TETAP SEMANGAT MENUJU REFORMASI PERADILAN!
Senin, 09 Mei 2011 - 08:01:09
JAKARTA – HUMAS; Semangat pembaruan Mahkamah Agung yang tertuang dalam cetak biru 2010 – 2035 telah memasuki tahun pertama. Berbagai program jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh MA perlu dievaluasi demi memperbaiki kualitas program ke depannya. Bertempat di Hotel Sahid, Jakarta, Ketua MA membuka rapat Sinkroniasi Renstra dan Cetak Biru Pembaruan Konsinyasi Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung pada Selasa, 3 Mei 2011 pukul 15.00 WIB. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Hakim Agung, dan para undangan lainnya.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua MA , DR.Harifin A Tumpa, SH., MH menyampaikan bahwa pembaruan di MA harus terus dilakukan. Pembaruan ini nantinya akan membawa MA menuju badan peradlan yang agung. Untuk itu fokus perubahan MA , meliputi : o Sosialisasi visi, misi dan nilai-nilai peradilan yang baru sebagaimana tercantum di dalam Cetak Biru Reformasi Peradilan 2010 – 2035 o Pelaksanaan sistem kamar o Penguatan organisasi berupa restrukturisasi organisasi o Penguatan SDM dan sistem pengelolaannya o Anggaran, utamanya memastikan anggaran MA RI adalah anggaran yang mencermin kegiatan-kegiatan Cetak Biru, tidak business as usual. o Pengembangan IT, utamanya adalah pengintegrasian sistem dan data o Pelayanan publik, utamanya adalah standar dan maklumat pelayanan publik o Manajemen perubahan Sementara dalam paparannya mengenai Manajemen Perkara yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja, Ketua Miuda Perdata, Bapak Atja Sondjaja, SH menyatakan untuk tetap semangat dalam menjalankan reformasi birokrasi “Intinya tetap semangat Pak! Penumpukan perkara terjadi bukan karena system atau kurangnya tenaga. Namun yang perlu dijaga adalah semangat untuk mau melakukan! Kita harus semangat menuju reformasi peradilan! “ yang disambut tepuk tangan para peserta rapat. Pada rapat yang diselenggarakan hingga tanggal Rabu, 4 Mei 2011 ini disampaikan paparan oleh Ketua Kelompok Kerja. Adapun kelompok kerja yang dibentuk yaitu Kelompok Kerja Manajemen Perkara, Kelompok Kerja Manajemen , sdm, Perencanaan, dan Keuangan, Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan, Kelompok Kerja Pengawasan, dan Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan. Acara ditutup secara resmi pada Kamis, 4 Mei 2011 pukul 13.00 WIB oleh Ketua Muda TUN, Bapak Prof. Paulus E Lotulung, SH., MH. (humas/dts)




TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE WILAYAH KALIMANTAN SELATAN.
Kamis, 28 April 2011 - 07:58:40
Banjarmasin-Humas, Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Ketua mahkamah Agung RI menyelenggarakan Tatap Muka dengan para hakim 4 lingkungan se wilayah kalimantan selatan.Acara yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa,SH.,MH , Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H.Abdul Kadir Mappong,SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Para Ketua Muda , Para Eselon I dan II , serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding , Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Militer.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum. Sementara itu KMA juga memaparkan dengan adanya pertemuan ini dapat membantu menjalin silaturahmi, Tatap muka secara langsung, dan juga membantu kendala yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam upaya Mahkamah Agung dalam Menjunjung Peradilan Yang Agung dan bijaksana dalam mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas setiap Hakim dituntut untuk mempertahankan indepensi hakim karena independesi hakim adalah merupakan suatu syarat untuk menciptakan peradilan independen peradilan yang dihargai dan pengadilan yang diharapkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Indepensi hakim adalah merupakan suatu syarat bagi lembaga peradilan untuk memberikan pengadilan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Jadi pengertian ya hakim tidak boleh terpengaruh dengan pihak,uang,keluarga, tidak boleh pengaruh dengan kekuasaan.indepensi hakim harus terus dipertahankan.jadi kalo ada hakim yang terpengaruh dengan pihak kita harus bisa melawan. Pengawasan diperlukan untuk mengawasi hakim dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. juga diperlukan pembinaan bagi para hakim untuk memberikan suatu putusan-putusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.Para Hakim juga Perlu Dibimbing oleh Para Ketua Pengadilan agar supaya kemampuannya terus meningkat, kemampuannya harus diberikan kepada para hakim dengan cara berdiskusi. Hakim Juga harus professional dan juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan setiap permasalahan , dan juga harus memelihara integritas. untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan dimasyarakat perlu adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. dan juga adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji. adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. Acara yang dilanjutkan dengan Tanya Jawab dengan 4 lingkungan peradilan di Kalimantan Selatan.(sf,ds/Ats/mt)




KETUA MUDA PENGAWASAN :“HATI – HATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS!”
Rabu, 20 April 2011 - 08:17:03
JAKARTA – HUMAS. Hakim, selalu menjadi sosok sentral dalam sebuah persidangan. Hakim dinilai sebagai perwakilan Tuhan yang dituntut untuk dapat membuat keputusan yang seadil – adilnya. Namun, saat rasa keadilan masyarakat tidak termaktub dalam putusan sang hakim, maka hakim langsung dianggap sebagai sosok yang tidak terpuji. MA sebagai korps yang menaungi hakim juga tak lepas dari sorotan dan tuntutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan hakim yang tidak terpuji dijawab oleh MA.

“Melalui Badan Pengawasan MA melakukan pengawasan ketat terhadap para hakimnya. Dalam hal pengaduan masyarakat sepanjang menyangkut pelanggaran kode etik MA tanggap menindaklanjuti . Bahkan hakim yang bertindak indisipliner akan mendapat hukuman dari MA melalui Badan Kehormatan Hakim” papar Hatta Ali, Ketua Muda Pengawasan MA di ruang kerjanya pada Selasa, 19 April 2011. Namun yang perlu diingat dalam melaksanakan tugas hakim adalah kehati – hatian. “Kita harus konsukuen terhadap konstitusi dimana konstitusi menjmin bahwa hakim bersifat merdeka. Hakim tidak boleh diintervensi dalam membuat keputusan. Menanyakan hal yang menyangkut keputusan kepada hakim merupakan hal yang tabu”. Sambungnya lagi.Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan hakim, MA tidak akan meneruskan karier hakim di MA. “MA memiliki Tim Promosi dan Mutasi hakim, jadi kalau ada hakim yang berbuat kesalahan tidak akan kami promosikan” papar Hatta Ali. Menanggapi berita mengenai rencana demo hakim ke Istana Presiden dan DPR, Hatta Ali menegaskan bahwa sebagai korps hakim, IKAHI tidak pernah menyarankan, mengizinkan rencana aksi para hakim turun ke jalan. “Itu adalah perbuatan individu!” tegas Hatta Ali. Hakim merupakan tumpuan dari segala rasa keadilan masyarakat, Hatta Ali sekali lagi memohon kepada para hakim untuk lebih berhati – hati dan menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan perkara. “Hati – hati dalam melaksanakan tugas!” pungkasnya.(humas/ats)




“PENGADILAN TIDAK MUNGKIN MAIN UANG PERKARA”
Kamis, 14 April 2011 - 09:52:00
Kendari-Humas. “Transparasi putusan, pengembangan teknologi informasi demi memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi, kode etik hakim serta program Quick Wins yang mengharuskan uang perkara langsung masuk kas negara lewat bank adalah beberapa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajarannya.” Terang ketua pengadilan Tinggi Kendari, Salma Ali, SH., MH. “Jadi Pengadilan tidak mungkin main uang perkara.” tegasnya.

“Program Posbakum (Pos bantuan Hukum) juga menjadi prioritas kami, tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang kurang mampu” tambah Abd Razak Ahmad, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Penjelasan itu mereka sampaikan pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Propini Sulawesi Tenggara pada Reses Masa Persidangan III tahun 2010-2011 di gedung Kejaksaan Tinggi Kendari. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, MT ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung etos kerja, langkah-langkah dalam peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, termasuk mengetahui perkara apa saja yang menonjol di masing-masing pengadilan. Terkait dengan hal yang terakhir, Wakil ketua PTUN Kendari mengatakan bahwa perkara yang paling menonjol di lingkungan kerjanya adalah sertifikasi tanah, di Kendari satu bidang tanah bisa memiliki dua bahkan bisa lebih dari sepuluh sertifikat tanah dengan nama pemilik yang berbeda-beda tentunya. Aloksi dan realisasi DIPA tahun 2010, serta rencana alokasi anggaran tahun 2011 juga menjadi konsentrasi Komisi III dalam rapat yang berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 WITA pada Rabu, 13 April 2011. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Pengadilan tingkat pertama se Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Kendari dan Kejaksaan Negeri se Sulawesi Tenggara. Ketika berita ini diturunkan Tjatur Sapto Edy, MT., baru saja menerima cindera mata dari masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kenang-kenangan. (Irn/Humas)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 59 60 61 62 63... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved