headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« January 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 993
Memuaskan 532
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 87
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KETUA MA MENERIMA KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
Senin, 26 Juli 2010 - 14:01:27
JAKARTA – HUMAS. Senin, 26 Juli 2010 Ketua MA Harifin A Tumpa dengan di damping oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil dan Ibu Wiwiek Awiati dari Tim Pembaruan Mahkamah Agung menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang di Ketuai oleh Alamsyah Saragih bersama 2 Anggota Komisioner yaitu Abdul Rahman Ma’mun dan Dono Prastyo. Pertemuan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini berlangsung di ruang Ketua MA.

Dalam pertemuan ini Alamsyah Saragih menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang di KIP dengan topic bahasan, yaitu bahwa KIP dengan 7 Anggota Komisioner telah di bentuk sejak tahun lalu dan saat ini telah efektif menjalankan tugasnya. Salah satun fungsi KIP adalah menyelesaikan sengketa baik melalui mediasi maupun ajudikasi serta membahas masalah mediasi yang sudah di selesaikan oleh KIP yang mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan exsekutorial dan menjajaki kemungkinan kerjasama dan pelatihan mediator bersertifikat.ds/ats)




KETUA MA MEMBUKA DISKUSI URGENSI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI PERADILAN PIDANA
Jumat, 23 Juli 2010 - 10:22:50
JAKARTA – HUMAS, “ Penyelesaian sengketa medic tidak melulu harus masuk dalam kategori tindak pidana. Namun hendaknya diselesaikan dengan mediasi atau pemberian ganti rugi yang layak kepada si korban. “ Hal ini disampaikan oleh Ketua MA, DR. H. Harifin A Tumpa, SH., MH dalam membuka Diskusi Urgensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Peradilan Pidana pada Kamis, 22 Juli 2010 di Ruang Wiryono, Gedung MA, Jakarta Pusat.

Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Hakim Agung dan sejumlah pimpinan dan anggota Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Bertindak sebagai pembicara Ketua Muda Pidana MA, DR. Artidjo Alkotsar, SH., LLM dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, DR. M. Nasser, Spkk, DI. Dalam paparannya, Ketua Muda Pidana MA berpendapat bahwa penyelesaian sengketa medic sering terjadi tarik menarik antara apakah pekerja medic yang diduga melakukan malpraktek harus diselesaikan melalui mahkamah kode etik lebih dahulu atau boleh langsung dengan proses hukum. Diharapkan nantinya hasil diskusi ini dapat menjadi wacana bagi kedua belah pihak, yaitu MA dan MKHI. Persilangan dalam sengketa medic memang harus disikapi bijak, sebab sengketa medic melibatkan dokter/tenangan medic dengan pasien/ pengguna jasa kesehatan yang mengalami persilangan diantara keduabelah pihak. Persilangan ini dapat diarahkan menuju ke jalan parallel sehingga akan tercipta win win solution melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses restorative justice diperlukan adanya mediasi. (humas/ats)




PENGUMUMAN PELELANGAN
Selasa, 20 Juli 2010 - 09:51:01
PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCA KUALIFIKASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : WITUN 8/458/UM.10.10/VII/2010

Nama pekerjaan : Pemasangan Paving blok halaman parkir kantor PTUN Bengkulu Grade : Grade 2 Pendaftaran pada tanggal : 20 s/d 27 juli 2010 Waktu : 08.00WIB s/d selesai 12.00 WIB




KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA MEMBUKA SOSIALISASI SK 144 DAN PENGANALAN DATABASE PERUNDANG - UNDANGAN DI BANDA ACEH
Rabu, 07 Juli 2010 - 11:29:56
BANDA ACEH - HUMAS, Pengaruh modernisasi tekhnologi informasi memungkinkan masyarakat mendapat informasi secara mudah dan cepat termasuk dari lembaga negara seperti lembaga peradilan. Keberadaan sistem informasi pubik yang digagas Mahkamah Agung, dan tertuang dalam SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, selayaknya dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dari dalam maupun luar negeri dalam hal informasi. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Subagyo, SH. MM., dalam sambutannya pada pembukaan Kegiatan Sosialisasi SK KMA Nomor dan Sosialisasi Pengenalan dan Pemanfaatan Database Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan dan Hukum Lainnya pada Empat Lingkungan Peradilan di Wilayah NAD.

Lebih lanjut, Beliau menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bisa optimal fungsi dan efektitifitasnya bila ada interaksi antara lembaga pengadilan dengan publik maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Penyelenggaraan sosialisasi di berbagai wilayah bertujuan untuk menciptakan kerjasama secara intensif dan penguatan jejaring kerjasama sehingga penyebaran dan penyampaian informasi dapat lebih terarah dan tepat sasaran di seluruh pengadilan Indonesia. Acara ini juga dihadiri Hakim Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Nurhadi, SH. MH. sebagai Narasumber dan Para Ketua, Wakil Ketua, serta Hakim-hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Wilayah NAD. sebagai peserta kegiatan sosialisasi ini. Informasi mampu memberikan konstribusi penting bagi pengembangan sosial dan demokrasi. Sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik, Mahkamah Agung telah membangun meja informasi (desk info) sebagai sarana publik mengajukan permohonan informasi dan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan. Meja informasi merupakan kerjasama antar satuan unit kerja pada Mahkamah Agung.Informasi Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk CD berisi himpunan Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan berguna untuk membantu memberi informasi bagi para Hakim. (tr/lh/ats)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 59 60 61 62 63... 64 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 254
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C2 , C5
Panitera
D11
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 09.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D8
Acara
JAWABAN TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A , C4 , C5
Panitera
D7
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-10, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL BENGKULU
Majelis Hakim
C2 , C5 , C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-18, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C5, C6
Panitera
D2
Acara
KESIMPULAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C3, C4, C7
Panitera
D1
Acara
SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1 , C5, C6
Panitera
D8
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-29, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D7
Acara
BUKTI PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D9
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-01-02, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D6
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PENGGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
A, C5, C6
Panitera
D5
Acara
BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK & SAKSI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2017-12-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved