headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 997
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 91
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KETUA MUDA PENGAWASAN :“HATI – HATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS!”
Rabu, 20 April 2011 - 08:17:03
JAKARTA – HUMAS. Hakim, selalu menjadi sosok sentral dalam sebuah persidangan. Hakim dinilai sebagai perwakilan Tuhan yang dituntut untuk dapat membuat keputusan yang seadil – adilnya. Namun, saat rasa keadilan masyarakat tidak termaktub dalam putusan sang hakim, maka hakim langsung dianggap sebagai sosok yang tidak terpuji. MA sebagai korps yang menaungi hakim juga tak lepas dari sorotan dan tuntutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan hakim yang tidak terpuji dijawab oleh MA.

“Melalui Badan Pengawasan MA melakukan pengawasan ketat terhadap para hakimnya. Dalam hal pengaduan masyarakat sepanjang menyangkut pelanggaran kode etik MA tanggap menindaklanjuti . Bahkan hakim yang bertindak indisipliner akan mendapat hukuman dari MA melalui Badan Kehormatan Hakim” papar Hatta Ali, Ketua Muda Pengawasan MA di ruang kerjanya pada Selasa, 19 April 2011. Namun yang perlu diingat dalam melaksanakan tugas hakim adalah kehati – hatian. “Kita harus konsukuen terhadap konstitusi dimana konstitusi menjmin bahwa hakim bersifat merdeka. Hakim tidak boleh diintervensi dalam membuat keputusan. Menanyakan hal yang menyangkut keputusan kepada hakim merupakan hal yang tabu”. Sambungnya lagi.Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan hakim, MA tidak akan meneruskan karier hakim di MA. “MA memiliki Tim Promosi dan Mutasi hakim, jadi kalau ada hakim yang berbuat kesalahan tidak akan kami promosikan” papar Hatta Ali. Menanggapi berita mengenai rencana demo hakim ke Istana Presiden dan DPR, Hatta Ali menegaskan bahwa sebagai korps hakim, IKAHI tidak pernah menyarankan, mengizinkan rencana aksi para hakim turun ke jalan. “Itu adalah perbuatan individu!” tegas Hatta Ali. Hakim merupakan tumpuan dari segala rasa keadilan masyarakat, Hatta Ali sekali lagi memohon kepada para hakim untuk lebih berhati – hati dan menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan perkara. “Hati – hati dalam melaksanakan tugas!” pungkasnya.(humas/ats)




“PENGADILAN TIDAK MUNGKIN MAIN UANG PERKARA”
Kamis, 14 April 2011 - 09:52:00
Kendari-Humas. “Transparasi putusan, pengembangan teknologi informasi demi memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi, kode etik hakim serta program Quick Wins yang mengharuskan uang perkara langsung masuk kas negara lewat bank adalah beberapa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajarannya.” Terang ketua pengadilan Tinggi Kendari, Salma Ali, SH., MH. “Jadi Pengadilan tidak mungkin main uang perkara.” tegasnya.

“Program Posbakum (Pos bantuan Hukum) juga menjadi prioritas kami, tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang kurang mampu” tambah Abd Razak Ahmad, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Penjelasan itu mereka sampaikan pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Propini Sulawesi Tenggara pada Reses Masa Persidangan III tahun 2010-2011 di gedung Kejaksaan Tinggi Kendari. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, MT ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung etos kerja, langkah-langkah dalam peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, termasuk mengetahui perkara apa saja yang menonjol di masing-masing pengadilan. Terkait dengan hal yang terakhir, Wakil ketua PTUN Kendari mengatakan bahwa perkara yang paling menonjol di lingkungan kerjanya adalah sertifikasi tanah, di Kendari satu bidang tanah bisa memiliki dua bahkan bisa lebih dari sepuluh sertifikat tanah dengan nama pemilik yang berbeda-beda tentunya. Aloksi dan realisasi DIPA tahun 2010, serta rencana alokasi anggaran tahun 2011 juga menjadi konsentrasi Komisi III dalam rapat yang berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 WITA pada Rabu, 13 April 2011. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Pengadilan tingkat pertama se Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Kendari dan Kejaksaan Negeri se Sulawesi Tenggara. Ketika berita ini diturunkan Tjatur Sapto Edy, MT., baru saja menerima cindera mata dari masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kenang-kenangan. (Irn/Humas)




KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN 2010 – 2011 DENGAN LINGKUNGAN PERADILAN SE-PROVINSI JAMBI
Rabu, 13 April 2011 - 09:10:07
Jambi - Humas, Komisi III DPR RI Selasa (12/4) Melakukan kunjungan kerja dengan lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut berlangsung di Pengadilan Tinggi Jambi dan dihadiri oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pengadilan militer I-04.

DR. Benny K. Harman selaku Ketua komisi III DPR RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan di wilayah Jambi sangat berperan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan penegakan hukum di Provinsi tersebut. Dalam kesempatan itu, DR. Benny K. Harman dan anggota komisi III DPR RI lainnya mengadakan sesi dengar pendapat dan tanya jawab dengan ketua beserta jajaran dari 4 (empat) lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi. Beberapa hal yang menjadi poin pemaparan dari masing – masing ketua pengadilan di wilayah Jambi, antara lain tentang realisasi anggaran, pelaksanaan tugas dan wewenang, jumlah dan komposisi pegawai, pelaksanaan reformasi birokrasi di pengadilan, dan jenis perkara yang banyak terjadi di wilayah hukum Jambi disertai dengan rincian penyelesaian jumlah perkara yang sudah ditangani. Tentunya pemaparan ini dapat menjadi acuan, yang ke depannya diharapkan semakin bisa meningkatkan kinerja, harkat dan martabat badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di tanah air. Acara kunjungan kerja komisi III DPR RI dengan lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi di akhiri dengan pemberian cinderamata dan foto bersama.(Ats/Humas)




KETUA MA HADIRI PERTEMUAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MPR
Rabu, 13 April 2011 - 09:09:31
Jakarta - Humas, Pertemuan antara pimpinan lembaga negara kembali diselenggarakan di Gedung Nusantara III MPR/DPR, lantai 9 pada Senin (11/4) siang. Hadir pada kesempatan itu, antara lain Ketua MPR Taufiq Kiemas selaku tuan rumah, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketau MK Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo dan Ketua KY Eman Suparman.

Hasil pertemuan itu dilaporkan oleh Mahfud MD melalui jumpa pers yang dihadiri para pimpinan lembaga negara tersebut. Di antaranya, menetapkan MK sebagai tuan rumah pertemuan antara pimpinan lembaga negara berikutnya dan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengenai waktu pelaksanaannya, alternatifnya antara tanggal 23, 24 atau 25 pada bulan Mei 2011. “Mengenai topik pembicaraan, kita tetap pada prinsip bahwa setiap lembaga negara itu tidak boleh saling mencampuri. Pada pertemuan nanti kita tidak akan membicarakan kasus kongkrit, namun membicarakan masalah yang lebih umum yang sifatnya menyangkut sistem ketatanegaraan kita, agar masing-masing lembaga negara itu saling bersinergi dari posisi dan fungsinya masing-masing,” papar Mahfud. Mahfud melanjutkan, hal utama yang akan dibahas pada pertemuan antara lembaga negara berikutnya adalah masalah penegakan hukum. Alasannya, belakangan ini bangsa kita seringkali menghadapi berbagai persoalan yang bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga menjadi persoalan semua lembaga negara. Menyangkut penegakan hukum, lanjut Mahfud, dalam rangka menjamin integritas nasional. Karena sekarang ini ada gejala, meskipun gejala itu masih kecil, yaitu gejala-gejala semacam gangguan terhadap keutuhan kita sebagai bangsa, munculnya anarkisme ‘kecil-kecilan’ di beberapa tempat. “Saya katakan anarkisme ‘kecil-kecilan’ karena hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, bila dibandingkan Indonesia yang begitu luas daerahnya,” tandas Mahfud kepada para hadirin, termasuk para jurnalis yang meliput acara tersebut. Seperti diketahui, pertemuan antara pimpinan lembaga negara itu rutin dilakukan, sebagai forum komunikasi dan silaturahmi antar pejabat tinggi negara. Pertemuan pertama digelar di Istana Negara Jakarta, di Istana Bogor. Selain itu pertemuan semacam itu pernah juga dilakukan di Gedung Komisi Yudisial (KY), Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk juga di Gedung MPR/DPR. (MK,ds/mt)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 59 60 61 62 63... 70 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 280
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D8
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
SAKSI PENGGUGAT & TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved