headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 997
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 91
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KUNJUNGAN KERJA DELEGASI FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
Selasa, 22 Maret 2011 - 07:55:32
Jakarta_Humas. Setelah menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik pertama International Association for Court Administration (IACA) di Novotel, Bogor minggu lalu, maka kali ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) kembali menjami tamu internasional.Senin 21 Maret 2011, Ketua Mahkamah Agung menerima delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang terdiri dari Hakim Agung Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos dalam courtesy call di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI, di gedung Mahkamah Agung, Jl Medan Merdeka Utara. Dalam courtesy call ini ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Yudisial, Abdul Kadir Mappong, SH dan Wakil Ketua Non Yudisial, DR Ahmad Kamil, SH, MH, Ketua Ketua Tim Pembaruan MARI Prof DR Paulus E Lotulung, dan Wakil Ketua Tim Pembaruan Prof DR Takdir Rahmadi, SH, LLM serta Ketua Muda Pembinaan MARI, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. serta tim asistensi pembaruan MARI.

Mendampingi delegasi FCA, hadir Syaiful Syahman dari Australian Agency for International Development (AusAID) dan Nicola Colbran, Program Director Indonesia Australia Partnership for Justice (IAPJ). Kunjungan kerja ini direncanakan untuk berlangsung antara tanggal 21 sampai 23 Maret 2011 dengan agenda utama untuk melakukan diskusi terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Yudisial antara MA, FCA dan Family Court of Australia (FcoA) yang terakhir ditanda tangani pada September 2010 lalu di Sydney, Australia. Sebagaimana diketahui, MoU Kerjasama Yudisial meliputi Keterbukaan pengadilan, Akses peradilan yang terjangkau bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, Pembaruan manajemen perkara, Program Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan dan Kerjasama antar peradilan. Pada kesempatan ini agenda kunjungan kerja delgasi FCA akan meliputi diskusi dengan kelompok kerja Sistem kamar, serta kelompok kerja manajemen perkara. Khusus untuk untuk kelompok kerja manajemen perkara, akan diadakan diskusi dengan penekanan implementasi modernisasi manajemen perkara melalui implementasi Surat Edaran Ketua MA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali dan Surat Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali yang secara fundamental merubah tata cara pengelolaan dokumen pada sistem peradilan Indonesia. Selain itu delegasi FCA juga direncanakan untuk dapat berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melihat kesiapan implementasi SEMA 14/2010 di lapangan. Ketua Mahkamah Agung dalam courtesy call mengatakan: “ bahwa kerjasama yudisial dengan FCA telah sangat bermanfaat bagi kedua pengadilan, bagi Indonesia setidaknya program pengikisan tunggakan perkara yang didiskusikan sejak lama dengan pihak FCA telah berhasil melakukan beberapa hal, misalnya menentukan batas waktu tunggakan perkara menjadi satu tahun (SK KMA 138/2009), dan turunnya perkara tunggakan dari 20.000an pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar 3000 perkara tunggakan pada tahun 2011”. Sementara itu Justice Moore menyatakan sangat senang bisa kembali ke Mahkamah Agung, dan ingat betapa ia pernah duduk berjam-jam dengan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa dalam posisinya sebagai ketua pokja Manajemen perkara untuk membicarakan pengikisan tunggakan perkara. Selanjutnya rapat akan diteruskan ke ruang Mujono dengan peserta para anggota Pokja Sistem Kamar. (as/guns)




MA SELENGGARAKAN SIDANG PLENO LAPORAN TAHUN 2010
Senin, 28 Februari 2011 - 16:12:57
JAKARTA - HUMAS ,Salah satu bentuk pertanggungjawaban MA terhadap kinerjanya kepada publik adalah melalui laporan tahunan dalam sidang terbuka. Kamis, 24 Februari 2011 pukul 09.30 wib, MA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menyampaikan kinerja MA selama tahun 2010. Sidang pleno ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Duta Besar Negara Sahabat, sejumlah kepala lembaga negara,para ketua pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, para pejabat eselon I dan II dan para tamu undangan lainnya.

\"Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun yang akan datang\" Ketua MA mengawali pemaparannya. Upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut banyak menghadapi tantangan. Namun demikian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu harus terus dilakukan untuk menjadikan badan peradilan Indonesia yang agung. Dan dengan Blue Print 2010-2035 tersebut kita harus yakin semuanya bisa terwujud. Blue Print 2003 dan 2010-2035 mengamanatkan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Akan tetapi hal tersebut sampai sekarang masih menjadi wacana publik karena di internal MA sendiri masih belum terdapat keseragaman. Sistem kamar ini penting dijalankan setidaknya karena dua alasan. Pertama, perkara di Mahkamah Agung akan ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Kedua, sistem kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir. Selain sistem kamar, Mahkamah Agung juga tengah mendorong diberlakukannya pembatasan upaya kasasi. Kita terus berusaha agar hal ini bisa terwujud mengingat semakin meningkatnya perkara kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Perkara yang terus naik secara signifikan akan mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara karena tidak berimbangnya jumlah Hakim Agung yang ada dengan jumlah perkara yang masuk. Peningkatan drastis jumlah perkara juga akan mengakibatkan turunnya kualitas pemeriksaan pada putusan hakim. Padahal putusan hakim di Mahkamah Agung diharapkan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Sebagai contoh, sebelum tahun 2000, perkara masuk ke Mahkamah Agung berkisar antara 6000-7000 perkara. Sekarang, pada tahun 2010 saja perkara masuk berjumlah 13.480 perkara. Ke depannya, MA memiliki langkah strategis yang ditempuh untuk mengurangi putusan diantaranya: 1. Percepatan penyelesaian perkara Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2009, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 bahwa jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun. Di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut: 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut: a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan 2) putusan pengadilan tingkat banding. b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/pidana khusus/militer, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama; 2) putusan pengadilan tingkat banding, dan 3) surat dakwaan jaksa. 2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju; 3. Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali. 4. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut: a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan. b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali. c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan. Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.




KEADILAN DIMULAI DARI PROSES HUKUM YANG BENAR !
Kamis, 24 Februari 2011 - 09:12:37
Lampung - HUMAS, \"Keadilan dimulai dari Proses Hukum yang Benar!\" Hal ini ditegaskan oleh Ketua MA, Dr. Harifin A Tumpa, SH., MH dalam acara syukuran peresmian gedung kantor pengadilan negeri kelas I A Tanjungkarang dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada Kamis, 17 Februari 2011. \"Kalau berbicara keadilan maka tak bisa dilepaskan dari hukum\".

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Muda,para Hakim Agung, Gubernur Lampung dan unsur Muspida, Danrem, Para Ketua Pengadilan Negeri se-Bandar Lampung, dan para undangan lainnya. Dalam sambutannya Ketua MA mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan yang mendompleng isu SARA belakangan ini. Menurutnya ada beberapa kemungkinan yang memicu peristiwa tersebut. \"Kemungkinan Pertama adalah kelompok/ seseorang merasa paling benar. Boleh saja menyatakan bahwa kelompok lain tidak sebaik kelompoknya, yang tidak boleh adalah melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok tersebut. Kemungkinan kedua merujuk pada ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, boleh saja menganggap begitu yang tidak boleh adalah menghakimi dan main hakim sendiri. Kemungkinan selanjutnya adalah memaksakan rasa keadilan pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Temanggung, karena massa tidak merasa puas makan massa memaksakan rasa keadilannya dengan caranya sendiri. Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Hukum dan keadilan adalah suatu rangkaian. Adil tidak bisa dibicarakan tanpa menyentuh ranah hukum. Kalau dibicarakan terpisah, maka masyarakat akan membenturkan kepastian hukum dan keadilan. Rasa adil tercipta melalui proses hukum yg benar!\". Sarana dan prasarana bukanlah satu - satunya hal utama dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Ada unsur hukum, penegak hukum, budaya, dan masyarakat. Diharapkan dengan pembangunan gedung baru pengadilan negeri I A Tanjungkarang akan mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sementara dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua MA berpesan untuk meneladani Rasulullah. \"Rasulullah adalah sebaik - baik hakim\" ungkapnya. \"Yang harus diingat dari wasiat Nabi Muhammad SAW adalah janganlah kamu menjadi pemarah, itu sebabnya kalau seseorang menjadi pemarah akan lebih mudah melakukan kekerasan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk meneladani sikap dan perkataan Rasulullah\" ujarnya mantap. Ke depannya ketua MA berharap, kemegahan Gedung PN Tanjungkarang tak hanya sekedar tampilan fisiknya saja yang megah, namun juga menampilkan putusan - putusan yang megah, putusan - putusan hakim adalah mahkota hakim yg harus dipelihara, dijunjung, dan dilaksanakan.(Humas/ats)




MA SELENGGARAKAN TES WAWANCARA CALON HAKIM ADHOC TIPIKOR TAHAP II
Selasa, 16 November 2010 - 10:07:00
JAKARTA – HUMAS, Seleksi calon hakim adhoc tipikor tahap II telah memasuki tahap wawancara. Tes wawancara digelar serentak pada Senin – Selasa/ 15 – 16 September 2010 di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Medan. Di PT Jakarta, tes wawancara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini diikuti 68 calon hakim adhoc, dengan pembagian jadwal 36 peserta di hari pertama dan 32 peserta di hari kedua. Pewawancara adalah para Hakim Agung dan para Praktisi Hukum.

Sebelumnya, tes wawancara untuk calon hakim adhoc tipikor juga telah dilaksanakan di Makassar dan Surabaya pada 5 - 6 November 2010. Seleksi tertulis calon hakim adhoc tipikor telah diikuti oleh 386 peserta pada 27 – 28 September 2010. Pada seleksi tahap pertama, telah diluluskan 26 hakim adhoc tipikor. 4 hakim adhoc di tingkat kasasi, 4 hakim adhoc di tingkat banding, dan 16 hakim adhoc di tingkat pertama. (humas/dts)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 60 61 62 63 64... 70 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 280
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D8
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
SAKSI PENGGUGAT & TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved