headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« October 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN 2010 – 2011 DENGAN LINGKUNGAN PERADILAN SE-PROVINSI JAMBI
Rabu, 13 April 2011 - 09:10:07
Jambi - Humas, Komisi III DPR RI Selasa (12/4) Melakukan kunjungan kerja dengan lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut berlangsung di Pengadilan Tinggi Jambi dan dihadiri oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pengadilan militer I-04.

DR. Benny K. Harman selaku Ketua komisi III DPR RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan di wilayah Jambi sangat berperan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan penegakan hukum di Provinsi tersebut. Dalam kesempatan itu, DR. Benny K. Harman dan anggota komisi III DPR RI lainnya mengadakan sesi dengar pendapat dan tanya jawab dengan ketua beserta jajaran dari 4 (empat) lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi. Beberapa hal yang menjadi poin pemaparan dari masing – masing ketua pengadilan di wilayah Jambi, antara lain tentang realisasi anggaran, pelaksanaan tugas dan wewenang, jumlah dan komposisi pegawai, pelaksanaan reformasi birokrasi di pengadilan, dan jenis perkara yang banyak terjadi di wilayah hukum Jambi disertai dengan rincian penyelesaian jumlah perkara yang sudah ditangani. Tentunya pemaparan ini dapat menjadi acuan, yang ke depannya diharapkan semakin bisa meningkatkan kinerja, harkat dan martabat badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di tanah air. Acara kunjungan kerja komisi III DPR RI dengan lingkungan peradilan Se-Provinsi Jambi di akhiri dengan pemberian cinderamata dan foto bersama.(Ats/Humas)




KETUA MA HADIRI PERTEMUAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MPR
Rabu, 13 April 2011 - 09:09:31
Jakarta - Humas, Pertemuan antara pimpinan lembaga negara kembali diselenggarakan di Gedung Nusantara III MPR/DPR, lantai 9 pada Senin (11/4) siang. Hadir pada kesempatan itu, antara lain Ketua MPR Taufiq Kiemas selaku tuan rumah, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketau MK Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo dan Ketua KY Eman Suparman.

Hasil pertemuan itu dilaporkan oleh Mahfud MD melalui jumpa pers yang dihadiri para pimpinan lembaga negara tersebut. Di antaranya, menetapkan MK sebagai tuan rumah pertemuan antara pimpinan lembaga negara berikutnya dan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengenai waktu pelaksanaannya, alternatifnya antara tanggal 23, 24 atau 25 pada bulan Mei 2011. “Mengenai topik pembicaraan, kita tetap pada prinsip bahwa setiap lembaga negara itu tidak boleh saling mencampuri. Pada pertemuan nanti kita tidak akan membicarakan kasus kongkrit, namun membicarakan masalah yang lebih umum yang sifatnya menyangkut sistem ketatanegaraan kita, agar masing-masing lembaga negara itu saling bersinergi dari posisi dan fungsinya masing-masing,” papar Mahfud. Mahfud melanjutkan, hal utama yang akan dibahas pada pertemuan antara lembaga negara berikutnya adalah masalah penegakan hukum. Alasannya, belakangan ini bangsa kita seringkali menghadapi berbagai persoalan yang bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga menjadi persoalan semua lembaga negara. Menyangkut penegakan hukum, lanjut Mahfud, dalam rangka menjamin integritas nasional. Karena sekarang ini ada gejala, meskipun gejala itu masih kecil, yaitu gejala-gejala semacam gangguan terhadap keutuhan kita sebagai bangsa, munculnya anarkisme ‘kecil-kecilan’ di beberapa tempat. “Saya katakan anarkisme ‘kecil-kecilan’ karena hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, bila dibandingkan Indonesia yang begitu luas daerahnya,” tandas Mahfud kepada para hadirin, termasuk para jurnalis yang meliput acara tersebut. Seperti diketahui, pertemuan antara pimpinan lembaga negara itu rutin dilakukan, sebagai forum komunikasi dan silaturahmi antar pejabat tinggi negara. Pertemuan pertama digelar di Istana Negara Jakarta, di Istana Bogor. Selain itu pertemuan semacam itu pernah juga dilakukan di Gedung Komisi Yudisial (KY), Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk juga di Gedung MPR/DPR. (MK,ds/mt)




KUNJUNGAN KERJA DELEGASI FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
Selasa, 22 Maret 2011 - 07:55:32
Jakarta_Humas. Setelah menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik pertama International Association for Court Administration (IACA) di Novotel, Bogor minggu lalu, maka kali ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) kembali menjami tamu internasional.Senin 21 Maret 2011, Ketua Mahkamah Agung menerima delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang terdiri dari Hakim Agung Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos dalam courtesy call di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI, di gedung Mahkamah Agung, Jl Medan Merdeka Utara. Dalam courtesy call ini ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Yudisial, Abdul Kadir Mappong, SH dan Wakil Ketua Non Yudisial, DR Ahmad Kamil, SH, MH, Ketua Ketua Tim Pembaruan MARI Prof DR Paulus E Lotulung, dan Wakil Ketua Tim Pembaruan Prof DR Takdir Rahmadi, SH, LLM serta Ketua Muda Pembinaan MARI, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. serta tim asistensi pembaruan MARI.

Mendampingi delegasi FCA, hadir Syaiful Syahman dari Australian Agency for International Development (AusAID) dan Nicola Colbran, Program Director Indonesia Australia Partnership for Justice (IAPJ). Kunjungan kerja ini direncanakan untuk berlangsung antara tanggal 21 sampai 23 Maret 2011 dengan agenda utama untuk melakukan diskusi terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Yudisial antara MA, FCA dan Family Court of Australia (FcoA) yang terakhir ditanda tangani pada September 2010 lalu di Sydney, Australia. Sebagaimana diketahui, MoU Kerjasama Yudisial meliputi Keterbukaan pengadilan, Akses peradilan yang terjangkau bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, Pembaruan manajemen perkara, Program Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan dan Kerjasama antar peradilan. Pada kesempatan ini agenda kunjungan kerja delgasi FCA akan meliputi diskusi dengan kelompok kerja Sistem kamar, serta kelompok kerja manajemen perkara. Khusus untuk untuk kelompok kerja manajemen perkara, akan diadakan diskusi dengan penekanan implementasi modernisasi manajemen perkara melalui implementasi Surat Edaran Ketua MA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali dan Surat Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali yang secara fundamental merubah tata cara pengelolaan dokumen pada sistem peradilan Indonesia. Selain itu delegasi FCA juga direncanakan untuk dapat berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melihat kesiapan implementasi SEMA 14/2010 di lapangan. Ketua Mahkamah Agung dalam courtesy call mengatakan: “ bahwa kerjasama yudisial dengan FCA telah sangat bermanfaat bagi kedua pengadilan, bagi Indonesia setidaknya program pengikisan tunggakan perkara yang didiskusikan sejak lama dengan pihak FCA telah berhasil melakukan beberapa hal, misalnya menentukan batas waktu tunggakan perkara menjadi satu tahun (SK KMA 138/2009), dan turunnya perkara tunggakan dari 20.000an pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar 3000 perkara tunggakan pada tahun 2011”. Sementara itu Justice Moore menyatakan sangat senang bisa kembali ke Mahkamah Agung, dan ingat betapa ia pernah duduk berjam-jam dengan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa dalam posisinya sebagai ketua pokja Manajemen perkara untuk membicarakan pengikisan tunggakan perkara. Selanjutnya rapat akan diteruskan ke ruang Mujono dengan peserta para anggota Pokja Sistem Kamar. (as/guns)




MA SELENGGARAKAN SIDANG PLENO LAPORAN TAHUN 2010
Senin, 28 Februari 2011 - 16:12:57
JAKARTA - HUMAS ,Salah satu bentuk pertanggungjawaban MA terhadap kinerjanya kepada publik adalah melalui laporan tahunan dalam sidang terbuka. Kamis, 24 Februari 2011 pukul 09.30 wib, MA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menyampaikan kinerja MA selama tahun 2010. Sidang pleno ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Duta Besar Negara Sahabat, sejumlah kepala lembaga negara,para ketua pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, para pejabat eselon I dan II dan para tamu undangan lainnya.

\"Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun yang akan datang\" Ketua MA mengawali pemaparannya. Upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut banyak menghadapi tantangan. Namun demikian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu harus terus dilakukan untuk menjadikan badan peradilan Indonesia yang agung. Dan dengan Blue Print 2010-2035 tersebut kita harus yakin semuanya bisa terwujud. Blue Print 2003 dan 2010-2035 mengamanatkan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Akan tetapi hal tersebut sampai sekarang masih menjadi wacana publik karena di internal MA sendiri masih belum terdapat keseragaman. Sistem kamar ini penting dijalankan setidaknya karena dua alasan. Pertama, perkara di Mahkamah Agung akan ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Kedua, sistem kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir. Selain sistem kamar, Mahkamah Agung juga tengah mendorong diberlakukannya pembatasan upaya kasasi. Kita terus berusaha agar hal ini bisa terwujud mengingat semakin meningkatnya perkara kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Perkara yang terus naik secara signifikan akan mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara karena tidak berimbangnya jumlah Hakim Agung yang ada dengan jumlah perkara yang masuk. Peningkatan drastis jumlah perkara juga akan mengakibatkan turunnya kualitas pemeriksaan pada putusan hakim. Padahal putusan hakim di Mahkamah Agung diharapkan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Sebagai contoh, sebelum tahun 2000, perkara masuk ke Mahkamah Agung berkisar antara 6000-7000 perkara. Sekarang, pada tahun 2010 saja perkara masuk berjumlah 13.480 perkara. Ke depannya, MA memiliki langkah strategis yang ditempuh untuk mengurangi putusan diantaranya: 1. Percepatan penyelesaian perkara Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2009, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 bahwa jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun. Di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut: 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut: a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan 2) putusan pengadilan tingkat banding. b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/pidana khusus/militer, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama; 2) putusan pengadilan tingkat banding, dan 3) surat dakwaan jaksa. 2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju; 3. Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali. 4. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut: a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan. b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali. c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan. Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 60 61 62 63 64... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved