headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« December 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1000
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

MA SELENGGARAKAN SIDANG PLENO LAPORAN TAHUN 2010
Senin, 28 Februari 2011 - 16:12:57
JAKARTA - HUMAS ,Salah satu bentuk pertanggungjawaban MA terhadap kinerjanya kepada publik adalah melalui laporan tahunan dalam sidang terbuka. Kamis, 24 Februari 2011 pukul 09.30 wib, MA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menyampaikan kinerja MA selama tahun 2010. Sidang pleno ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Duta Besar Negara Sahabat, sejumlah kepala lembaga negara,para ketua pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, para pejabat eselon I dan II dan para tamu undangan lainnya.

\"Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun yang akan datang\" Ketua MA mengawali pemaparannya. Upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut banyak menghadapi tantangan. Namun demikian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu harus terus dilakukan untuk menjadikan badan peradilan Indonesia yang agung. Dan dengan Blue Print 2010-2035 tersebut kita harus yakin semuanya bisa terwujud. Blue Print 2003 dan 2010-2035 mengamanatkan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Akan tetapi hal tersebut sampai sekarang masih menjadi wacana publik karena di internal MA sendiri masih belum terdapat keseragaman. Sistem kamar ini penting dijalankan setidaknya karena dua alasan. Pertama, perkara di Mahkamah Agung akan ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Kedua, sistem kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir. Selain sistem kamar, Mahkamah Agung juga tengah mendorong diberlakukannya pembatasan upaya kasasi. Kita terus berusaha agar hal ini bisa terwujud mengingat semakin meningkatnya perkara kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Perkara yang terus naik secara signifikan akan mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara karena tidak berimbangnya jumlah Hakim Agung yang ada dengan jumlah perkara yang masuk. Peningkatan drastis jumlah perkara juga akan mengakibatkan turunnya kualitas pemeriksaan pada putusan hakim. Padahal putusan hakim di Mahkamah Agung diharapkan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Sebagai contoh, sebelum tahun 2000, perkara masuk ke Mahkamah Agung berkisar antara 6000-7000 perkara. Sekarang, pada tahun 2010 saja perkara masuk berjumlah 13.480 perkara. Ke depannya, MA memiliki langkah strategis yang ditempuh untuk mengurangi putusan diantaranya: 1. Percepatan penyelesaian perkara Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2009, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 bahwa jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun. Di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut: 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut: a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan 2) putusan pengadilan tingkat banding. b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/pidana khusus/militer, meliputi: 1) putusan pengadilan tingkat pertama; 2) putusan pengadilan tingkat banding, dan 3) surat dakwaan jaksa. 2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju; 3. Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali. 4. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut: a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan. b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali. c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan. Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.




KEADILAN DIMULAI DARI PROSES HUKUM YANG BENAR !
Kamis, 24 Februari 2011 - 09:12:37
Lampung - HUMAS, \"Keadilan dimulai dari Proses Hukum yang Benar!\" Hal ini ditegaskan oleh Ketua MA, Dr. Harifin A Tumpa, SH., MH dalam acara syukuran peresmian gedung kantor pengadilan negeri kelas I A Tanjungkarang dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada Kamis, 17 Februari 2011. \"Kalau berbicara keadilan maka tak bisa dilepaskan dari hukum\".

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Muda,para Hakim Agung, Gubernur Lampung dan unsur Muspida, Danrem, Para Ketua Pengadilan Negeri se-Bandar Lampung, dan para undangan lainnya. Dalam sambutannya Ketua MA mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan yang mendompleng isu SARA belakangan ini. Menurutnya ada beberapa kemungkinan yang memicu peristiwa tersebut. \"Kemungkinan Pertama adalah kelompok/ seseorang merasa paling benar. Boleh saja menyatakan bahwa kelompok lain tidak sebaik kelompoknya, yang tidak boleh adalah melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok tersebut. Kemungkinan kedua merujuk pada ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, boleh saja menganggap begitu yang tidak boleh adalah menghakimi dan main hakim sendiri. Kemungkinan selanjutnya adalah memaksakan rasa keadilan pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Temanggung, karena massa tidak merasa puas makan massa memaksakan rasa keadilannya dengan caranya sendiri. Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Hukum dan keadilan adalah suatu rangkaian. Adil tidak bisa dibicarakan tanpa menyentuh ranah hukum. Kalau dibicarakan terpisah, maka masyarakat akan membenturkan kepastian hukum dan keadilan. Rasa adil tercipta melalui proses hukum yg benar!\". Sarana dan prasarana bukanlah satu - satunya hal utama dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Ada unsur hukum, penegak hukum, budaya, dan masyarakat. Diharapkan dengan pembangunan gedung baru pengadilan negeri I A Tanjungkarang akan mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sementara dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua MA berpesan untuk meneladani Rasulullah. \"Rasulullah adalah sebaik - baik hakim\" ungkapnya. \"Yang harus diingat dari wasiat Nabi Muhammad SAW adalah janganlah kamu menjadi pemarah, itu sebabnya kalau seseorang menjadi pemarah akan lebih mudah melakukan kekerasan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk meneladani sikap dan perkataan Rasulullah\" ujarnya mantap. Ke depannya ketua MA berharap, kemegahan Gedung PN Tanjungkarang tak hanya sekedar tampilan fisiknya saja yang megah, namun juga menampilkan putusan - putusan yang megah, putusan - putusan hakim adalah mahkota hakim yg harus dipelihara, dijunjung, dan dilaksanakan.(Humas/ats)




MA SELENGGARAKAN TES WAWANCARA CALON HAKIM ADHOC TIPIKOR TAHAP II
Selasa, 16 November 2010 - 10:07:00
JAKARTA – HUMAS, Seleksi calon hakim adhoc tipikor tahap II telah memasuki tahap wawancara. Tes wawancara digelar serentak pada Senin – Selasa/ 15 – 16 September 2010 di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Medan. Di PT Jakarta, tes wawancara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini diikuti 68 calon hakim adhoc, dengan pembagian jadwal 36 peserta di hari pertama dan 32 peserta di hari kedua. Pewawancara adalah para Hakim Agung dan para Praktisi Hukum.

Sebelumnya, tes wawancara untuk calon hakim adhoc tipikor juga telah dilaksanakan di Makassar dan Surabaya pada 5 - 6 November 2010. Seleksi tertulis calon hakim adhoc tipikor telah diikuti oleh 386 peserta pada 27 – 28 September 2010. Pada seleksi tahap pertama, telah diluluskan 26 hakim adhoc tipikor. 4 hakim adhoc di tingkat kasasi, 4 hakim adhoc di tingkat banding, dan 16 hakim adhoc di tingkat pertama. (humas/dts)




KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI KE EMPAT WILAYAH LINGKUNGAN PERADILAN DI PROVINSI BENGKULU
Selasa, 09 November 2010 - 15:33:56
BENGKULU–HUMAS. Para Ketua dari tiga lingkungan peradilan (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara) Provinsi Bengkulu menerima rombongan Komisi III di Pengadilan Tinggi Agama. Kedatangan komisi III DPR ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, yaitu DR. Benny K. Harman, SH dalam rangka kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke wilayah Propinsi Bengkulu reses masa persidangan I tahun sidang 2010-2011 yang berlangsung pada tanggal 1 s/d 3 November 2010.

Adapun agenda kegiatan tersebut diatas meliputi kunjungan dan pertemuan ramah tamah dengan Gubernur Bengkulu, para Muspida Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan, Pertemuan dengan Kepala Pengadilan Tinggi beserta jajarannya, Pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi sewilayah Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, Pertemuan dengan Kapolda Bengkulu beserta jajarannya & para Kapolres se Provinsi Bengkulu serta diakhiri dengan bertemu Kakanwil Hukum dan HAM RI beserta jajarannya. Pada pertemuan di tingkat pengadilan ini, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (selaku tuan rumah), Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta para Ketua pengadilan negeri dari tiga lingkungan peradilan lainnya se wilayah Propinsi Bengkulu. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Hj. Partinia Alamsjah, SH menyampaikan paparannya, yaitu : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah memiliki program penyerapan pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. 2. Adanya penyelesaian perkara yang cepat dan tepat waktu. 3. Pengadilan Tinggi Bengkulu juga melaksanakan tugas maupun fungsi manajemen peradilan dengan sasaran program yang tepat dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi terciptanya kepemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pelayanan publik serta transparansi peradilan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 maupun cetak biru (Blue Print) yang mana telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama, Drs. H. Wildan Suyuthi. M, SH.,MH juga memberikan paparannya, yaitu ; 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Telah melaksanakan Realisasi Anggaran Triwulan II se Indonesia (karena kurang dari 50%) selain itu realisasi anggaran trwilan II tersebut terselesaikan tepat waktu. 2. Tercapainya Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2010 se wilayah Bengkulu dengan rata-rata mencapai 77,68%. 3. Pengadilan Tinggi Agama juga memperoleh prestasi sebagai lima besar Korwil Terbaik di Bidang Administrasi Keuangan. 4. Dan disisi lainnya, Pengadilan Tinggi Agama memiliki sedikit kendala mengenai anggaran terhadap rumah dinas, bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Agama sangat memerlukan adanya penambahan anggaran rumah dinas. Paparan terakhir disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Maskuri, SH.,M.Si yaitu ; 1. Adanya keterbatasan jumlah SDM dibeberapa Satker, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengoptimalkan pegawai yang ada, baik tenaga honorer maupun tenaga kontrak. 2. Serta kendala lain yang ada pada masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga sering diadakan sosialisasi akan keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu kepada masyarakat maupun instansi lainnya. Dan selanjutnya Kunjungan Komisi III DPR RI ke Tiga Se-wilayah Provinsi Bengkulu ini ditutup dengan acara tukar menukar cindera mata dari tiga lingkungan peradilan kepada Ketua Rombongan Komisi III DPR dan diakhiri dengan foto bersama. Demikian laporan ini kami sampaikan.(Ind/humas)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 62 63 64 65 66... 72 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 287
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, B, C2
Panitera
D10
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D7
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
DUKCAPIL KABUPATEN KEPAHIYANG DAN KEMENTRIAN AGAMA RI DIRJEN PENYELENGGARA HAJI
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D8
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
-
Majelis Hakim
A , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
SAKSI TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-01, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved