headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« June 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 995
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 91
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KETUA MA TANDATANGANI LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) YUDISIAL DENGAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA
Senin, 27 September 2010 - 08:04:03
Ketua Ma, Harifin A. Tumpa, Cj Federal Court Of Australia Cj Keane, Dan Cj Family Court Of Australia Cj Diana Bryant Melakukan Simbolisasi Kemitraan Seusai Penandatanganan Mou, Di Law Court Building, Melbourne, Kamis (23/9)

Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Harifin A Tumpa, SH. MH menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara tiga pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Federal Court or Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne, Kamis (23/9), waktu setempat. Penadatanganan MoU ini merupakan penandatanganan lampiran ke enam sejak MoU pertama tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Setiap tahunnya dilakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman yang berisikan kegiatan-kegiatan turunan yang akan dilakukan bersama setiap tahunnya. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung Federal Court of Australia, Melbourne ini, Ketua lembaga peradilan penandatangan MoU, beberapa orang hakim di Federal Court maupun Family Court of Australia, hakim agung MA RI, perwakilan dari Federal Magistrate Court of Australia,perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Negara Victoria, perwakilan Australian Embassy di Jakarta, perwakilan AusAid, dan pejabat-pejabat lainnya. Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh Ketua Muda Pembinaan bapak Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc, Ketua Muda Pengawasan, bapak Hatta Ali, SH, MH, dari Ketua Muda Urusan Peradilan Militer, bapak Imron Anwari, SH, MH, MKn, Hakim Agung Bapak DR Syamsul Maarif,SH, LLM, Hakim Agung bapak Prof DR abdul Gani Abdullah, SH, Hakim Agung Yulius, SH, MH, Panitera Mahkamah Agung bapak Suhadi, SH, MH dan Hakim Tinggi militer Hulwani. Delegasi ini didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Wiwiek Awiati dan Aria Suyudi. Saling berikan apresiasi positif Dalam sambutannya, Ketua MA memberikan apresiasi positif terhadap kerjasama yang telah berjalan selama bertahun-tahun. “ Kerjasama ini merupakan buah dari prinsip saling memahami, dan menghormati antara para pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman”, ungkap Ketua MA ketika menyampaikan sambutan sebelum penandatanganan. Secara khusus, Ketua MA menyampaikan selamat kepada Chief Justice Keane yang baru diangkat menjadi Ketua Federal Court of Australia menggantikan Chief Justice Black yang telah menjadi ketua Federal Court selama 19 tahun. Lebih lanjut Ketua MA mengatakan bahwa kerjasama internasional masih memegang porsi terpenting dalam proses pembaruan. Ia berharap ke depannya kerjasama ini dapat ditingkatkan intensitasnya. Sementara itu Chief Justice Keane dalam sambutannya menyatakan rasa salut terhadap kerjasama yang telah berjalan ini. Menurutnya kerjasama antara beberapa pengadilan tingkat atas (superior) dan khususnya dari berbeda yurisdiksi ini telah berjalan dengan baik sehingga telah dijadikan Federal Court sebagai model bagi kerjasama internasional dengan pengadilan lain. Dalam kesempatan yang sama Chief Justice Diana Bryant dari Family Court dalam sambutannya mengapresiasi terlaksananya studi Akses Dan Keadilan yang telah dilaksanakan pada peradilan agama dan peradilan umum.” Masalah yang dihadapi terkait dengan akses terhadap keadilan tidaklah jauh berbeda, meskipun kedua negara memiliki struktur ekonomi dan sosial yang berbeda”, ungkap CJ Diana Bryant. Delegasi Mahkamah Agung dalam kesempatan misi penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga mengadakan dialog mengenai pelayanan publik, dan akses publik terhadap keadilan dengan Federal Court dan Family Court Sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas termasuk kualitas pelayanan Terhadap Pengguna pengadilan. (AS)




MAHKAMAH AGUNG BANTAH TUDINGAN ICW
Jumat, 17 September 2010 - 08:02:27
Jakarta – Humas. Mahkamah Agung membantah keras keterangan pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa lalu. Dalam keterangannya ICW menuding badan peradilan sebagai surga bagi para koruptor.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Nurhadi, membantah laporan ICW tersebut. Nurhadi prihatin dalam laporannya ICW tidak menggunakan data akurat sehingga menyesatkan dan dapat mengganggu hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. “Kami sudah mengumpulkan data semester I tahun 2010, yaitu sejak Januari 2010 hingga Agustus 2010 dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Faktanya, prosentasi perkara korupsi yang diputus bebas di tingkat kasasi, baru berjumlah 3% dari total 240 perkara yang sudah putus. Jadi data apa yang sebenarnya digunakan ICW? Tunjukan, mana data yang digunakan, Mahkamah Agung siap memberikan data yang valid” demikian disampaikan Nurhadi. Nurhadi menambahkan, bahwa Mahkamah Agung bahkan telah mengabulkan 56 permohonan kasasi jaksa dan menghukum terdakwa yang sebelumnya dibebaskan pada pengadilan tingkat pertama mapun pada pengadilan tingkat banding. Ini artinya, Mahkamah Agug memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Bila terbukti bersalah, sikap Mahkamah Agung jelas dan tegas, tidak ada kompromi bagi koruptor. Namun perlu dipahami, bahwa tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki cukup bukti materiil. Sehingga, terhadap perkara yang demikian, siapapun tidak dapat memaksakan hakim untuk menghukum terdakwa untuk alasan dan kepentingan apapun. Terkait persidangan di pengadilan, Nurhadi menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan para pihak yang termasuk dalam integrated criminal justice system. Putusan hakim akan sangat bergantung pada pembuktian di persidangan, sehingga jaksa harus mampu menghadirkan alat bukti yang cukup, sebagai dasar hakim menghukum seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam kondisi dimana hakim melakukan pelanggaran kode etik dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, Nurhadi memastikan bahwa Mahkamah Agung tidak akan melindungi oknum yang demikian. Nurhadi juga menegaskan “Kasus Gayus baru-baru ini menjadi bukti Mahkamah Agung tidak melindungi oknum hakim yang melanggar kode etik maupun diduga terlibat korupsi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sampai dengan Maret 2010, Mahkamah Agung sudah menghukum berat 4 orang hakim yang terbukti melakukan perbuatan tercela melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim”. Berdasarkan data dari 266 pengadilan negeri di seluruh Indonesia, terhadap 377 perkara yang diajukan, 289 perkara sudah diputus dan sebanyak 43 perkara diputus bebas. Sementara itu, dari 377 perkara di Pengadilan Negeri, 322 diantaranya banding di Pengadilan Tinggi. 262 putusan diantaranya menguatkan putusan sebelumnya, tanpa satupun putusan bebas. Adapun untuk perkara permohonan kasasi di Mahkamah Agung, sepanjang Januari hingga Agustus 2010 Mahkamah Agung menerima 619 permohonan. Dari jumlah tersebut, 240 perkara sudah diputus dan hanya 6 perkara atau 3% yang diputus bebas di tingkat kasasi. (Humas)




DYK MA SELENGGARAKAN BAZAR RAMADHAN 1431 H YANG DI BUKA OLEH KETUA MA
Kamis, 02 September 2010 - 14:10:04
AKARTA – HUMAS . “ Harta yang kita miliki sekarang tak lebih hanya titipan, jadi alangkah bijaksananya titipan yang dipercayakan ini digunakan bagi kebaikan umat sebanyak – banyaknya” Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A Tumpa, SH., MH dalam sambutan pembukaan Bazar Ramadhan 1431 H pada Kamis, 1 September 2010 di Balairung MA.

Acara bazaar ini dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Pejabat Eselon I sampai IV, para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, dan para pegawai. Bazar yang di selenggarakan oleh Ibu-ibu Dharmayukti Karini kali ini dengan tema “Dalam Rangka Menyambut Idul Fitri 1431 H, Melalui Bazar Dharmayukti Karini Kita Tingkatkan Rasa Kekeluargaan dan Silaturahmi Dengan Seluruh Pegawai di Lingkungan MA” , menurut Harifin acara bazar yang di selenggarakan Ibu-ibu Dharmayukti Karini menjadi wadah pemersatu antara pejabat dan pegawai. “Acara semacam ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Uluran tangan para donatur dalam kegiatan ini sangat membantu para pegawai MA”. Selain menyelenggarakan bazaar, MA juga membentuk panitia Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Bazis) yang bertugas menghimpun zakat maal dari para warga MA. Diharapkan kehadiran Bazis ini akan memberi kemudahan dalam menyalurkan zakat. Dalam laporannya Ketua Umum Dharmayukti Karini Ny. Hj. Aisah Kadir Mappong, Pada Bazar kali ini diberikan pula bingkisan kepada para pegawai golongan I, II, Tenaga Honorer, Satpam dan cleaning service. Pemberian paket bingkisan ini berikan secara simbolis oleh Ketua MA selaku Pelindung Dharmayukti Karini Pusat serta di dampingi Keua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini MA. (humas/ats)




KETUA MA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH GUBERNUR BANK INDONESIA
Kamis, 02 September 2010 - 10:48:06
JAKARTA – HUMAS, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, melantik dan mengambil sumpah Gubenur Bank Indonesia, Dr. Darmin Nasution pada Rabu, 01 September 2010 pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Dr. Boediono, Para Wakil Ketua MA, Ketua Muda, Hakim Agung, Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Para pimpinan BI, pejabat eselon I dan II pada MA serta undangan lainnya.

Darmin Nasution menggantikan Gubernur BI sebelumnya, Prof. Dr. Boediono. Pengangkatan Darmin, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No 95/ P tahun 2010. Dalam keterangan pers-nya, Darmin yang sebelumnya menjabat sebagai deputi senior BI menyampaikan hal pertama yang akan dilakukannya. “BI akan membuat peraturan terhadap pengawasan perbankan di Indonesia” ujarnya. Menurutnya tantangan terbesar sebagai Gubernur BI sekarang adalah menyehatkan kembali Bank – bank yang ‘sakit’. (humas/ats)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 62 63 64 65 66... 69 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 276
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
PEMBACAAN GUGATAN & JAWABAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D8
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO & PMPPTK MUKOMUKO
Majelis Hakim
A , C3, C4
Panitera
D8
Acara
SAKSI PENGGUGAT & TERGUGAT
Tgl Sidang Terbuka
2018-06-26, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved