headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

PEMBAGIAN KOMISI DI HARI KEDUA RAKERNAS
Rabu, 13 Oktober 2010 - 08:07:57
BALIKPAPAN – HUMAS, Selasa, 12 Oktober 2010. Memasuki hari kedua, pembahasan dalam rakernas 2010 MA , Para peserta dibagi dalam empat komisi. Komisi I terdiri dari Perdata Umum , Perdata Khusus, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Komisi II terdiri dari Peradilan Agama, Komisi III Peradilan Militer, dan Peradilan TUN di Komisi IV.

Di Komisi I dan III, pemaparan disampaikan oleh Dr. Artidjo Alkotsar, SH mengenai Dinamika dan Interaksi Hukum Lokal Nasional dan Global. Menurutnya ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia yaitu : 1. Konvensi Hak – Hak Politik Wanita dengan UU No.68 tahun 1958 2. Konvensi (ILO) – Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama , dengan UU No.18 tahun 1958 3. Konvensi Pengupahan Bagi Laki Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama nilainya dengan UU No.80 tahun 1957 4. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the elimination of all form of Discrimination Against Women + CEDAW) dengan UU No.7 tahun 1984. 5. Konvensi Internasional menentang apartheid dalam olah raga, dengan Keppres No.42 tahun 1993. 6. Konvensi Hak Anak, dengan Keppres No.36 tahun 1990, lalu ada UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 7. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya (Convention against Torture = CAT) dengan UU No.5 tahun 1999 8. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasi melalui UU No.12 tahun 2005. 9. Dan beberapa Konvensi Internal lainnya yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, termasuk UN Convention Against Corruption 2003, telah diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Muda Pidana Khusus, Dr. Djoko Sarwoko, SH., MH mengnai Sistim peradilan pidana terpadu. Wacana sistim peradilan terpadu mengemuka setelah adanya ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2000 tentang laporan tahunan lembaga tinggi Negara yang pada intinyamerekomendasikan MA perlu melaksanakan asas asas sitem peradilan pidana terpadu, karena dinilai sebagai kondisi obyektif pada saat itu. Sekalipun konsep integrated criminal justice system yg dirumuskan di dalam hukum acara pidana (KUHAP) tersurat di dalam posisi fungsi fungsi yang berbeda (diferensial fungsional) namun kerja penegak hukum merupakann hal yang tidak dapat ditawar lagi, demi mencapai tujuan bersama. Untuk itu, menurut beliau diperlukan kerjasama terpadu antar komponen. Di komis II, pemaparan disampaikan oleh Prof, Abdul Manan, SH., MH mengenai penemuan hukum agama dan pembaruan hukum. Peradilan Militer di komisi III menyoroti tentang proses hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba dengan terdakwa militer. Peradilan TUN di komisi IV pembahasan dimpimpin oleh Ketua Muda TUN, Prof. Dr. Paulus Efendi E Lotulung, LLM mengenai Pokok Pokok Pikiran dalam rangka penyusunan pola promosi dan mutasi tenaga tehnis peradilan TUN. Ada beberapa syarat yang menjadi pembahasan lebih lanjut dalam mutasi dan promosi tenaga tehnis peradilan TUN, Mutasi meliputi Mutasi Biasa dan Mutasi Peradilan Promosi Jabatan. Syarat yang dtentukan diantaranya : Memenuhi Pengalaman regional dan nasional, peningkatan jabatan secara bertahap dan bertingkat.(humas/ats)




PENGARAHAN DARI PARA PIMPINAN DI HARI PERTAMA RAKERNAS 2010
Rabu, 13 Oktober 2010 - 08:07:00
BALIKPAPAN - HUMAS, BALIKPAPAN – HUMAS, Senin, 11 Oktober 2010. Hari pertama rakernas mengagendakan pengarahan dari pimpinan MA. Setelah membuka secara resmi rakernas 2010, Ketua MA langsung member pengarahan kepada para pimpinan MA dan seluruh peserta rakernas. Pemaparan pertama disampaikan oleh Ketua MA. Dalam pemaparannya, Ketua MA meminta kerjasama dari semua pihak untuk mengerahkan tenaga dan fikirannya dalam pembahasan yang berlangsung pada rakernas 2010 ini. Semangat perubahan menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dalam dunia peradilan “Saatnya MA memiliki agent change yang berkualitas sehingga badan peradilan yang agung bukan hanya sebuah mimoi tapi benar – benar dapat segera terwujud” tandasnya mantap.

Wakil Ketua MA bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH, MH, menyampaikan paparan seputar persoalan yudisial terkini. Perhatian Waka MA Bidang Yudisial ini terfokus pada beberapa hal antara lain: mengenai tugas pengadilan negeri yang berkaitan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam paparannya tersebut, Waka MA secara gamblang menjelaskan persoalan pemeriksaan terhadap perseroan dan pembubaran perseroan. Di akhir paparannya, Ia meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang menjadi peserta Rakernas untuk mensosialisasikan materi ini kepada para ketua Pengadilan Negeri di wilayahnya. Potret reformasi birokrasi Sementara itu, paparan Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, DR. H. Ahmad Kamil, SH, MH, berfokus pada kemajuan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan peradilan. Menurut Waka MA Bidang Yudisial, reformasi di tubuh MA telah dimulai pada tahun 2003, yang ditandai dengan lahirnya Cetak Biru Mahkamah Agung 2004-2009. Cetak biru ini, kata Waka MA Bidang Yudisial, meliputi tujuh area, yakni: manajemen perkara, teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan pengawasan. Reformasi Birokrasi di MA, lanjut Waka MA, mulai digulirkan pada tahun 2007. Pada tahun ini MA ditunjuk sebagai pilot projek reformasi birokrasi. Program unggulan yang dicanangkan oleh MA dalam program reformasi birokrasi ini meliputi: transparansi putusan, pengembangan teknologi informasi, internalisasi pedoman prilaku hakim, sumberdaya manusia (analisa dan evaluasi pekerjaan), dan penerimaan negara bukan pajak. Menurut Waka MA bidang Non Yudisial, pada tahun 2010 terjadi reformasi birokrasi gelombang ke-2. Pada fase ini, MA telah menyusun pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebelumnya, MA di tahun 2010 ini pun, telah menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035. Berbicara tentang kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan, Waka MA menyatakan bahwa lembaga peradilan memiliki skor 67, yang berada pada kondisi secure (skor <60). “kita aman untuk mendukung proses perubahan”, ungkapnya. Pengawasan Internal Dalam sesi berikutnya, Ketua Muda Pengawasan H.M. Hatta Ali, SH, MH, memaparkan materi tentang peranan pengawasan internal dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. “Pengawasan merupakan salah satu fungsi MA yang telah mengambil peran dalam mencapai visi mewujudkan peradilan yang agung”, ucapnya mengawali pemaparan. Menurut Tuada Pengawasan, peran pengawasan kini semakin transparan dan akuntabel dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009. Ia mengatakan bahwa setelah adanya aturan tersebut bisa menyampaikan pengaduan melalui desk informasi pengaduan, maupun secara elektronik. Tidak hanya itu, lanjut Tuada Pengawasan, publik pun bisa mendapatkan informasi tentang aparat yang melakukan pelanggaran melalui website MA dan website Badan Pengawasan setiap 3 bulan dan setiap akhir tahun. “saya heran, masih ada pihak yang mengatakan MA belum terbuka, bagian mana lagi yang mau dibuka”, ungkapnya dengan nada canda. Cetak Biru 2010-2035 Di sesi terakhir, giliran Ketua Muda Pembinaan, H. Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc menyampaikan paparan tentang blue print MA 2010-2035. Menurutnya cita-cita Mahkamah Agung yang akan dicapai dalam periode tersebut adalah terwujudnya peradilan yang agung. Menurut Tuada Pembinaan peradilan yang agung secara maknawi sama dengan konsep court excellence yang digagas oleh International Framework for Court Excellence (IFCE). Terkait dengan hal tersebut Ia menguraikan tujuh area dari court excellence yaitu: kepemimpinan dan manajemen pengadilan, kebijakan pengadilan, proses penanganan perkara, kepercayaan publik, kepuasan pengguna pengadilan, sumber daya pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau. “Dari tujuh area tersebut kepemimpinan dan manajemen pengadilan menjadi driver-nya”, paparnya. Selanjutnya berbicara mengenai blue print, Tuada Pembinaan mengemukakan bahwa ia merupakan panduan bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Sebab proses perumusan dari blue print itu sendiri benar-benar melibatkan semua unsur. “Dari mulai jurusita pengganti hingga hakim agung dilibatkan dalam perumusan blue print ini”, pungkasnya. (HUMAS/ATS)




MA UMUMKAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP II TAHUN 2010
Kamis, 07 Oktober 2010 - 08:47:06
Jakarta- Humas, Rabu 06 Oktober 2010, Berdasarkan surat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap II Tahun 2010. Nomor : 47/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2010 Tertanggal 06 Oktober 2010. Dalam pengumuman tersebut terdapat 184 peserta yang dinyatakan lulus, yang terdiri dari 125 peserta untuk tingkat pertama dan 59 peserta untuk tingkat banding.

Terkait dengan pengumuman tersebut, Panitia meminta kepada masyarakat (publik) untuk memberikan informasi/penilaian terhadap Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas kepada Panitia Seleksi. Informasi/penilaian dari masyarakat (publik) bisa dikirim melaui surat ke alamat Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 10110 c.q. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap II, Perpustakaan Mahkamah Agung RI atau fax ke Badan Pengawasan (021) 3446306. Dengan mencantumkan nama, alamat pengirim, dan nomor telepon akan dirahasiakan oleh Panitia. Masukan dapat diterima selambat-lambatnya tanggal 7 November 2010. Sementara bagi Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap II Tahun 2010 diwajibkan menempuh tahap penyaringan profile assessment dan wawancara yang waktu dan tempat penyaringan akan diumumkan kemudian melalui website www.mahkamahagung.go.id, http://bawas.mahkamahagung.go.id, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id dan di Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Untuk mengetahui pengumuman kelususan selengkapnya di : http://www.mahkamahagung.go.id




Liputan APCC 2010: setiap orang yang punya akal sehat pasti bisa berkontribusi pada perbaikan
Rabu, 06 Oktober 2010 - 15:21:13
Singapura-Humas. Ada beberapa catatan menarik dari pembukaan Asia Pacific Court Conference di Singapura, 4-6 Oktober 2010. Chief District Judge dari Sub Ordinate Courts of Singapore, Tan Song Thye misalnya, menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan kerja sama seluruh jajaran peradilan. Pengadilan juga harus bisa menemukan keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dengan dengan kualitas keadilan yang diberikan.

“Do not sacrifice justice for the sake of speedy process (Jangan pernah mengorbankan keadilan atas nama kecepatan proses”, demikian kata Hakim Tan. Beliau menekankan bahwa tidak ada gunanya kita bergerak maju begitu cepat tetapi tidak berhasil meraih kepercayaan publik. Terkait masalah kepemimpinan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chan Sek Keong, menekankan bahwa pimpinan pengadilan harus mengalokasikan sebagian waktunya untuk memikirkan strategi mengembangkan lembaga pengadilannya. “Karena kalau tidak, siapa lagi?”, ujar Hakim Agung Chan. Beliau juga menekankan bahwa peran hakim sebagai penengah sengketa tidak lagi cukup. Hakim juga perlu berperan sebagai penggerak roda perubahan, roda kemajuan pengadilan, menggerakkan seluruh jajarannya menuju organisasi pengadilan yang baik. Terkait menggerakkan segenap jajaran pengadilan tersebut, Hakim Agung Chan menekankan perlunya membangun kultur there is no stupid idea. “Setiap orang yang memiliki cukup akal sehat pasti bisa berkontribusi,” tuturnya. Kultur semacam ini menurutnya akan merangsang tumbuhnya pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dalam rangka memajukan lembaga peradilan. Hakim Agung Chan juga menyatakan bahwa reformasi lembaga peradilan harus menyadari bahwa lokomotif perubahan ini membawa gerbong dan muatan di belakangnya. Para penggerak perubahan harus memastikan bahwa ketika mereka mencapai titik tujuan, para penumpang dan muatannya tidak tertinggal atau bahkan tercecer di jalan. “Ketika mulai ada yang goyah dan bahkan jatuh, saatnya untuk berpikir sejenak dan berefleksi,” ujarnya. Justice Peter Murphy dari Family Court of Australia punya saran yang menarik untuk menggerakkan segenap jajaran peradilan agar mau terlibat dalam perubahan. “Beri kesempatan dan dorong untuk sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam berbagai fora mengenai kemajuan pengadilan,” sarannya. Hal itu tidak hanya membuat yang bersangkutan menjadi lebih memahami dan bahkan lebih kontributif terhadap proses perubahan, juga akan membawa perubahan terhadap perilaku individual karena mereka akan menjadi wajah dan representasi pengadilan di forum-forum publik. Pengadilan juga tak perlu alergi dengan kritik publik. Hakim Tan Siong Thye mengatakan bahwa pasti ada kebenaran – walaupun mungkin sedikit – ketika keluhan terus bermunculan. “There must be some ring of thruth,” ujarnya. Beliau memberi contoh ketika keluhan terus bermunculan mengenai lamanya proses penyelesaian biaya perkara, mereka mencoba mengadopsi prinsip Kaizen pada manajemen ala Jepang, dan berhasil mereduksi waktu proses dari satu hari menjadi satu jam. Ketika jajaran pengadilan diberi keleluasan untuk mencari cara yang paling efisien, mereka berhasil mereduksinya hanya menjadi 15 menit saja. Terkait suara-suara dan tekanan publik, Ketua Pengadilan Federal Malaysia, Tun Dato’ Seri Zaki bin Tun Azmi menekankan bahwa jangan pula hal itu menghambat pergerakan lembaga pengadilan. Kritik akan muncul mana kala perubahan itu membawa dampak yang mungkin tidak menguntungkan sebagian kelompok, walau itu baik untuk masyarakat luas. Kritik perlu didengarkan, tetapi pengadilan tidak boleh berhenti melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.(hmf)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 62 63 64 65 66... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved