headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KUNJUNGAN KOMISI III DPR- RI DENGAN JAJARAN PENEGAK HUKUM SE-WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Senin, 09 Agustus 2010 - 08:09:37
Balikpapan – Humas : Kamis, 5 Agustus 2010, komisi III DPR-RI melaksanakan rapat kerja dengan para jajaran penegak hukum didaerah Kalimantan Timur, diantaranya Kapolda beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan Militer beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya dan Ka Kanwil Hukum dan Ham beserta jajarannya.

Acara yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Balikpapan dibuka secara langsung oleh ketua rombongan komisi III DPR-RI Dr Andi Azis Syamsudin tepat pukul 09.00 WIT. Dalam pemaparannya ketua Pengadilan Tinggi mengemukakan masalah anggaran dipa yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan seluruh Pengadilan Negeri tahun anggaran 2010 sebesar Rp 29.217.701.000. disamping itu juga mengenai tindak lanjut MAHKAJAPOL diKalimantan Timur sudah dilaksanakan berupa pertemuan untuk membahas permasalahan hukum diKalimantan Timur. Selain itu juga dibahas mengenai Illegal Fishing yang marak didaerah perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan, oleh sebab itu perlu dibangun sebuah pengadilan Perikanan guna mengurangi dampak dari illegal Fishing tersebut. Terakhir ketua Pengadilan Tinggi Kaltim menjelaskan mengenai belum adanya Lembaga Pemasyarakatan atau lapas didaerah Kutai Barat, Sangathan dan bontang yang mana bisa menghambat jalannya persidangan. Sedangkan Plt Kepala Pengadilan Tinggi Agama menyoroti masalah penurunan anggaran sebesar 5,16%, disamping itu juga masalah sidang Keliling didaerah perbatasan seperti Kinabalo. Selain itu juga dibahas tentang tentang rumah dinas, yang mana sampai saat ini tenpat untuk hakim tinggi masih kontrak atau kost. Serta Remonsiasi yang belum seratus persen (100%). Semua permasalahan yang ada didaerah Kalimantan Timur akan ditindak lanjuti yaitu dengan rapat kerja dengan Mahkamah Agung, Kapolri, Depkumham dan kejaksaan agung. Kedepan DPR-RI, khususnya komisi III meminta mitra kerjanya agar dapat berkoordinasi, polisi sebagai Korwas, PPNS dari Imigrasi sebagai penyidik PNS, jaksa sebagai penuntut umum bias bekerja sama sehingga pada akhirnya / ujungnya yaitu Pengadilan bisa memutuskan berdasarkan fakta hukum. (crew humas)




KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2009-2010 KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jumat, 06 Agustus 2010 - 07:58:17
MATARAM - HUMAS, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua rombongan Fahri Hamzah, SE dan didampingi oleh anggota Komisi III lainnya. Dalam kunjungannya disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Lalu Mariyun SH.MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs. H. A.Karim A.Razak, SH.MH , Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang diwakilkan oleh Satibi Hidayat Umar, SH, dan Pertemuan ini juga dihadiri oleh Para Ketua Pengadilan se-Nusa Tenggara Barat.

Dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Pengadilan Tinggi mengutarakan beberapa persoalan diantaranya tentang penyerapan DIPA tahun anggaran 2010 sudah terealisasi 50% dari anggaran pagu definitif sebesar Rp. 5,7 M . Program-program yang sudah dilakukan yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi pada Pengadilan yang dibawah Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Mataram sebagai voorpost Mahkamah Agung RI melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan upaya meningkatkan kualitas mutu SDM, diklat-diklat dan menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya. Dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi, perkara yang paling menonjol adalah korupsi disusul oleh narkoba, trafficking, illegal loging dan tindak pindana anak-anak. Untuk meningkatkan public service, Pengadilan Tinggi menerapkan sistem moto smile service. Penguatan lembaga di lingkungan Pengadilan melakukan pengawasan di Pengadilan Tingkat I dengan melakukan tugas pengawasan reguler secara rutin setiap enam bulan sekali. Berkaitan dengan reformasi birokrasi Pengadilan, melaksanakan Surat Keputusan SK 144 tahun 2007 dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya tentang perkara yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai. Dalam hal regenerasi menempatkan para hakim yang ahli dibidangnya sesuai dengan kelas Pengadilan yang ada di Indonesia. Untuk memberdayakan kontrol masyarakat Pengadilan mendirikan lembaga Pengaduan Masyarakat baik di Pengadilan Tingkat I dan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pada rapat kerja tersebut terungkap, para jajaran Pengadilan mengharapkan remunerasi dapat terus diupayakan hingga mencapai 100%. Rapat kerja diakhiri dengan penukaran cindera mata dan foto bersama. (lh/ats)




KETUA MA BUKA DIKLAT MANAJEMEN BAGI PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA WANITA
Jumat, 06 Agustus 2010 - 07:57:03
Mega Mendung – Humas, Dalam rangka peningkatan kualitas Tata Lembaga Peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan AusAID dan Federal Court dari Australia (Australia Indonesia Partnership For Justice) mengadakan pendidikan dan pelatihan manajemen pengadilan bagi pimpinan tingkat pertama wanita dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan ini berlangsung mulai tanggal 02 Agustus 2010 sampai dengan 06 Agustus 2010 dan di buka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa pada pukul 19.30 WIB di Aula Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung – Bogor Dalam acara pembukaan ini hadir Ketua Muda TUN Paulus Effendi Lotulung, Kepala Badan Litbang Anwar Usman, Perwakilan dari Ausaid Bpk. Saiful Doana dan Perwakilan dari Federal Court Australia Mrs. Sia Lagos. Dalam sambutannya Harifin A Tumpa menyampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan ini diadakan sebagai awal dari peningkatan potensi/kemampuan dari kaum wanita untuk memimpin dan memiliki peluang yang sama dengan kaum pria dengan cara meningkatkan ilmu dan menjaga kredibilitas. Harifin A Tumpa juga mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus yang diberikan oleh Usaid dan Australia untuk partisipasinya dalam acara tersebut. Diharapkan dengan adanya acara ini para kaum wanita dapat meningkatkan kemampuan secara maksimal sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik.(crew)




KETUA MA MENUTUP PENDIDIKAN PELATIHAN CALON HAKIM ANGKATAN V
Senin, 02 Agustus 2010 - 10:28:00
MEGA MENDUNG – HUMAS, Minggu 01 Agustus 2010 pukul 10.00 WIB, Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A Tumpa, SH., MH. Menutp Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V yang di ikuti para Calon Hakim tingkat Pertama dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor.

Laporan Ketua Panitia Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung I.G. Agung Sumanatha, SH. Bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Mahkamah Agung menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 03A/BLD/SK/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, sebagai realisasi DIPA Mahkamah Agung RI. Pendidikan dan Peltihan ini di mulai dari tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan 01 Agustus 2010. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim ini berjumlah 258 peserta antara lain Cakim Pertama dari Lingkungan Peradilan Umum 144 orang, Cakim Pertama dari lingkungan Peradilan Agama 97 orang dan Cakim Pertama Peradilan TUN 17 orang yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim selama 3 Bulan sampai dengan selesai. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V ini adalah Untuk membentuk Para Hakim masa depan dengan Kepribadian (Integritas), Kecerdasan (Intelektualisme) dan Kemampuan (Keberanian/ Kemandirian) dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Kegiatan Pelatihan ini berlangsung mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB namun ada beberapa kegiatan Pelatihan di lakukan di malam hari karena harus menyesuaikan waktu yang tersedia pada beberapa nara sumber yang di sebabkan oleh tugas dinasnya, hanya dapat mengajar pada malam hari. Kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan ini di bagikan bahan-bahan berupa makalah dari para Penceramah/ Pengajar dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Ada beberapa mata ajar tertentu telah di lakukan secara interaktif dan partisipatif seperti pola yang telah di susun Tim SK. KMA No. 147 untuk 3 Lingkungan Peradilan Yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (hasil kerja sama dengan pihak NLRP) Dalam mengukur tingkat penyerapan materi dan tingkat kemampuan peserta dan efektifitas Pelatihan, di adakan penilaian/evaluasi terhadap peserta meliputi aspek, Disiplin, Penguasaan Materi, Analisa/ Sikap Akademis dan Perilaku. Berdasarkan hasil Evaluasi yang di lakukan, bersama ini di umumkan masing-masing 3 Peserta terbaik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penutupan ini di tutup secara resmi dengan pemberian sertifikasi kelulusan Calon Hakim Angkatan V oleh Ketua MA Harifin A Tumpa kepada tiga peserta terbaik dari masing-masing lingkungan peradilan yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara : Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Umum : 1. Dodik Setyo Wijayanto, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan nilai akhir : 87,03. (sebagai nilai terbaik pertama) 2. Rechtika Dianita, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nilai akhir : 84,61. (sebagai nilai terbaik kedua) 3. Sularko, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan nilai akhir : 84,11. (sebagai nilai terbaik ketiga), Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Agama : 1. Nasich, LC. Calon Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nilai akhir : 88,47. (sebagai nilai terbaik pertama) 2. Sofyan Zefri, S.HI. Calon Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nilai akhir : 87,70. (sebagai nilai terbaik kedua) 3. Rio Satria, S.HI. Calon Hakim pada Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan nilai akhir : 87,25. (sebagai nilai terbaik ketiga) Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara : 1. Febby Fajrurahman, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nilai akhir : 86,02. (sebagai nilai terbaik pertama) 2. Mohamad Yusup, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nilai akhir : 82,29. (sebagai nilai terbaik kedua) 3. Gayuh Rahantyo, SH. Calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nilai akhir : 81,99. (sebagai nilai terbaik ketiga) (crew/dmt)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 65 66 67 68 69... 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved