headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« March 2019 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1002
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 95
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI KE EMPAT WILAYAH LINGKUNGAN PERADILAN DI PROVINSI BENGKULU
Selasa, 09 November 2010 - 15:33:56
BENGKULU–HUMAS. Para Ketua dari tiga lingkungan peradilan (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara) Provinsi Bengkulu menerima rombongan Komisi III di Pengadilan Tinggi Agama. Kedatangan komisi III DPR ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, yaitu DR. Benny K. Harman, SH dalam rangka kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke wilayah Propinsi Bengkulu reses masa persidangan I tahun sidang 2010-2011 yang berlangsung pada tanggal 1 s/d 3 November 2010.

Adapun agenda kegiatan tersebut diatas meliputi kunjungan dan pertemuan ramah tamah dengan Gubernur Bengkulu, para Muspida Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan, Pertemuan dengan Kepala Pengadilan Tinggi beserta jajarannya, Pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi sewilayah Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, Pertemuan dengan Kapolda Bengkulu beserta jajarannya & para Kapolres se Provinsi Bengkulu serta diakhiri dengan bertemu Kakanwil Hukum dan HAM RI beserta jajarannya. Pada pertemuan di tingkat pengadilan ini, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (selaku tuan rumah), Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta para Ketua pengadilan negeri dari tiga lingkungan peradilan lainnya se wilayah Propinsi Bengkulu. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Hj. Partinia Alamsjah, SH menyampaikan paparannya, yaitu : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah memiliki program penyerapan pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. 2. Adanya penyelesaian perkara yang cepat dan tepat waktu. 3. Pengadilan Tinggi Bengkulu juga melaksanakan tugas maupun fungsi manajemen peradilan dengan sasaran program yang tepat dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi terciptanya kepemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pelayanan publik serta transparansi peradilan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 maupun cetak biru (Blue Print) yang mana telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama, Drs. H. Wildan Suyuthi. M, SH.,MH juga memberikan paparannya, yaitu ; 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Telah melaksanakan Realisasi Anggaran Triwulan II se Indonesia (karena kurang dari 50%) selain itu realisasi anggaran trwilan II tersebut terselesaikan tepat waktu. 2. Tercapainya Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2010 se wilayah Bengkulu dengan rata-rata mencapai 77,68%. 3. Pengadilan Tinggi Agama juga memperoleh prestasi sebagai lima besar Korwil Terbaik di Bidang Administrasi Keuangan. 4. Dan disisi lainnya, Pengadilan Tinggi Agama memiliki sedikit kendala mengenai anggaran terhadap rumah dinas, bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Agama sangat memerlukan adanya penambahan anggaran rumah dinas. Paparan terakhir disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Maskuri, SH.,M.Si yaitu ; 1. Adanya keterbatasan jumlah SDM dibeberapa Satker, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengoptimalkan pegawai yang ada, baik tenaga honorer maupun tenaga kontrak. 2. Serta kendala lain yang ada pada masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga sering diadakan sosialisasi akan keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu kepada masyarakat maupun instansi lainnya. Dan selanjutnya Kunjungan Komisi III DPR RI ke Tiga Se-wilayah Provinsi Bengkulu ini ditutup dengan acara tukar menukar cindera mata dari tiga lingkungan peradilan kepada Ketua Rombongan Komisi III DPR dan diakhiri dengan foto bersama. Demikian laporan ini kami sampaikan.(Ind/humas)




RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Kamis, 21 Oktober 2010 - 07:56:03
Penegakkan Hukum di indonesia semakin memantapkan diri dalam bidang Korupsi. Hal ini dibuktikan oleh MA sebagai lembaga tinggi di bidang hukum dengan adanya pembentukan Pengadilan Tindak pidana Korupsi.

Yang di buka oleh Ketua Mahkamah Agung membuka Rapat Kordinasi yang dihadiri oleh, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H. Abdul Kadir Mappong, SH. ,Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI H.M Hatta Ali,SH.MH., Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Djoko Sarwoko,SH.MH,Ketua Muda Mahkamah Agung RI Peradilan Militer H.M. Imron Anwari, SH. SpN. MH., Hadir pula . Perwakilan dari Menhumkam : Wicipto Setiady selaku Kepala BPHN,Zahrullah Salim selaku Dirjen Perencanaan UU Perwakilan dari Jaksa Agung RI : M.Amari selaku Jampidsus Perwakilan dari Kapolri : Irjen.Pol. Muji Wiyono selaku kadiv. Hukum Perwakilan dari KPK : Moch. Yasin selaku pimpinan Ade Raharja selaku Deputi Penindakan Veri wibisono selaku Dir. penuntutan Dalam Rapat Koordinasi disebutkan bahwa Pengadilan Tipikor rencananya akan diresmikan sekitar bulan Desember 2010 bertempat di 3 kota, antara lain : Bandung,Semarang dan Surabaya. Selain itu,Rapat koordinasi juga membahas perlu adanya sarana di pengadilan Negeri, penyertaan seperti Alat rekaman,dan perluasan ruang tahanan di pengadilan negeri dikarenakan lapas yang sudah ada sangat minim. Diharapkan Adanya Rapat koordinasi antara Mahkamah Agung RI dengan Menhumkam,Jaksa Agung,Kapolri dan KPK, maka dapat menurunkan kasus – kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.(Humas/ats)




PEMBAGIAN KOMISI DI HARI KEDUA RAKERNAS
Rabu, 13 Oktober 2010 - 08:07:57
BALIKPAPAN – HUMAS, Selasa, 12 Oktober 2010. Memasuki hari kedua, pembahasan dalam rakernas 2010 MA , Para peserta dibagi dalam empat komisi. Komisi I terdiri dari Perdata Umum , Perdata Khusus, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Komisi II terdiri dari Peradilan Agama, Komisi III Peradilan Militer, dan Peradilan TUN di Komisi IV.

Di Komisi I dan III, pemaparan disampaikan oleh Dr. Artidjo Alkotsar, SH mengenai Dinamika dan Interaksi Hukum Lokal Nasional dan Global. Menurutnya ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia yaitu : 1. Konvensi Hak – Hak Politik Wanita dengan UU No.68 tahun 1958 2. Konvensi (ILO) – Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama , dengan UU No.18 tahun 1958 3. Konvensi Pengupahan Bagi Laki Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama nilainya dengan UU No.80 tahun 1957 4. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the elimination of all form of Discrimination Against Women + CEDAW) dengan UU No.7 tahun 1984. 5. Konvensi Internasional menentang apartheid dalam olah raga, dengan Keppres No.42 tahun 1993. 6. Konvensi Hak Anak, dengan Keppres No.36 tahun 1990, lalu ada UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 7. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya (Convention against Torture = CAT) dengan UU No.5 tahun 1999 8. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasi melalui UU No.12 tahun 2005. 9. Dan beberapa Konvensi Internal lainnya yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, termasuk UN Convention Against Corruption 2003, telah diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Muda Pidana Khusus, Dr. Djoko Sarwoko, SH., MH mengnai Sistim peradilan pidana terpadu. Wacana sistim peradilan terpadu mengemuka setelah adanya ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2000 tentang laporan tahunan lembaga tinggi Negara yang pada intinyamerekomendasikan MA perlu melaksanakan asas asas sitem peradilan pidana terpadu, karena dinilai sebagai kondisi obyektif pada saat itu. Sekalipun konsep integrated criminal justice system yg dirumuskan di dalam hukum acara pidana (KUHAP) tersurat di dalam posisi fungsi fungsi yang berbeda (diferensial fungsional) namun kerja penegak hukum merupakann hal yang tidak dapat ditawar lagi, demi mencapai tujuan bersama. Untuk itu, menurut beliau diperlukan kerjasama terpadu antar komponen. Di komis II, pemaparan disampaikan oleh Prof, Abdul Manan, SH., MH mengenai penemuan hukum agama dan pembaruan hukum. Peradilan Militer di komisi III menyoroti tentang proses hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba dengan terdakwa militer. Peradilan TUN di komisi IV pembahasan dimpimpin oleh Ketua Muda TUN, Prof. Dr. Paulus Efendi E Lotulung, LLM mengenai Pokok Pokok Pikiran dalam rangka penyusunan pola promosi dan mutasi tenaga tehnis peradilan TUN. Ada beberapa syarat yang menjadi pembahasan lebih lanjut dalam mutasi dan promosi tenaga tehnis peradilan TUN, Mutasi meliputi Mutasi Biasa dan Mutasi Peradilan Promosi Jabatan. Syarat yang dtentukan diantaranya : Memenuhi Pengalaman regional dan nasional, peningkatan jabatan secara bertahap dan bertingkat.(humas/ats)




PENGARAHAN DARI PARA PIMPINAN DI HARI PERTAMA RAKERNAS 2010
Rabu, 13 Oktober 2010 - 08:07:00
BALIKPAPAN - HUMAS, BALIKPAPAN – HUMAS, Senin, 11 Oktober 2010. Hari pertama rakernas mengagendakan pengarahan dari pimpinan MA. Setelah membuka secara resmi rakernas 2010, Ketua MA langsung member pengarahan kepada para pimpinan MA dan seluruh peserta rakernas. Pemaparan pertama disampaikan oleh Ketua MA. Dalam pemaparannya, Ketua MA meminta kerjasama dari semua pihak untuk mengerahkan tenaga dan fikirannya dalam pembahasan yang berlangsung pada rakernas 2010 ini. Semangat perubahan menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dalam dunia peradilan “Saatnya MA memiliki agent change yang berkualitas sehingga badan peradilan yang agung bukan hanya sebuah mimoi tapi benar – benar dapat segera terwujud” tandasnya mantap.

Wakil Ketua MA bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH, MH, menyampaikan paparan seputar persoalan yudisial terkini. Perhatian Waka MA Bidang Yudisial ini terfokus pada beberapa hal antara lain: mengenai tugas pengadilan negeri yang berkaitan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam paparannya tersebut, Waka MA secara gamblang menjelaskan persoalan pemeriksaan terhadap perseroan dan pembubaran perseroan. Di akhir paparannya, Ia meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang menjadi peserta Rakernas untuk mensosialisasikan materi ini kepada para ketua Pengadilan Negeri di wilayahnya. Potret reformasi birokrasi Sementara itu, paparan Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, DR. H. Ahmad Kamil, SH, MH, berfokus pada kemajuan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan peradilan. Menurut Waka MA Bidang Yudisial, reformasi di tubuh MA telah dimulai pada tahun 2003, yang ditandai dengan lahirnya Cetak Biru Mahkamah Agung 2004-2009. Cetak biru ini, kata Waka MA Bidang Yudisial, meliputi tujuh area, yakni: manajemen perkara, teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan pengawasan. Reformasi Birokrasi di MA, lanjut Waka MA, mulai digulirkan pada tahun 2007. Pada tahun ini MA ditunjuk sebagai pilot projek reformasi birokrasi. Program unggulan yang dicanangkan oleh MA dalam program reformasi birokrasi ini meliputi: transparansi putusan, pengembangan teknologi informasi, internalisasi pedoman prilaku hakim, sumberdaya manusia (analisa dan evaluasi pekerjaan), dan penerimaan negara bukan pajak. Menurut Waka MA bidang Non Yudisial, pada tahun 2010 terjadi reformasi birokrasi gelombang ke-2. Pada fase ini, MA telah menyusun pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebelumnya, MA di tahun 2010 ini pun, telah menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035. Berbicara tentang kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan, Waka MA menyatakan bahwa lembaga peradilan memiliki skor 67, yang berada pada kondisi secure (skor <60). “kita aman untuk mendukung proses perubahan”, ungkapnya. Pengawasan Internal Dalam sesi berikutnya, Ketua Muda Pengawasan H.M. Hatta Ali, SH, MH, memaparkan materi tentang peranan pengawasan internal dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. “Pengawasan merupakan salah satu fungsi MA yang telah mengambil peran dalam mencapai visi mewujudkan peradilan yang agung”, ucapnya mengawali pemaparan. Menurut Tuada Pengawasan, peran pengawasan kini semakin transparan dan akuntabel dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009. Ia mengatakan bahwa setelah adanya aturan tersebut bisa menyampaikan pengaduan melalui desk informasi pengaduan, maupun secara elektronik. Tidak hanya itu, lanjut Tuada Pengawasan, publik pun bisa mendapatkan informasi tentang aparat yang melakukan pelanggaran melalui website MA dan website Badan Pengawasan setiap 3 bulan dan setiap akhir tahun. “saya heran, masih ada pihak yang mengatakan MA belum terbuka, bagian mana lagi yang mau dibuka”, ungkapnya dengan nada canda. Cetak Biru 2010-2035 Di sesi terakhir, giliran Ketua Muda Pembinaan, H. Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc menyampaikan paparan tentang blue print MA 2010-2035. Menurutnya cita-cita Mahkamah Agung yang akan dicapai dalam periode tersebut adalah terwujudnya peradilan yang agung. Menurut Tuada Pembinaan peradilan yang agung secara maknawi sama dengan konsep court excellence yang digagas oleh International Framework for Court Excellence (IFCE). Terkait dengan hal tersebut Ia menguraikan tujuh area dari court excellence yaitu: kepemimpinan dan manajemen pengadilan, kebijakan pengadilan, proses penanganan perkara, kepercayaan publik, kepuasan pengguna pengadilan, sumber daya pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau. “Dari tujuh area tersebut kepemimpinan dan manajemen pengadilan menjadi driver-nya”, paparnya. Selanjutnya berbicara mengenai blue print, Tuada Pembinaan mengemukakan bahwa ia merupakan panduan bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Sebab proses perumusan dari blue print itu sendiri benar-benar melibatkan semua unsur. “Dari mulai jurusita pengganti hingga hakim agung dilibatkan dalam perumusan blue print ini”, pungkasnya. (HUMAS/ATS)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 65 66 67 68 69... 74 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 296
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI SELUMA
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D3
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C2, C1, C4
Panitera
D4
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI BENGKULU TENGAH
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D9
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-11, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D8
Acara
Pembacaan Gugatan & Jawaban
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1, C2, C5
Panitera
D6
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
A, C2, C4
Panitera
D2
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C2, C3
Panitera
D9
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-02-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D8
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C2, C3
Panitera
D10
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C1, C3, C4
Panitera
D1
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-02-28, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI KAUR
Majelis Hakim
C2, C4, C5
Panitera
D7
Acara
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
Majelis Hakim
B , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D4
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK & SAKSI
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
Bupati Kepahiang
Majelis Hakim
C1, C3, C5
Panitera
D6
Acara
DUPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2019-03-12, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved