headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« December 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1000
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

MAHKAMAH AGUNG BANTAH TUDINGAN ICW
Jumat, 17 September 2010 - 08:02:27
Jakarta – Humas. Mahkamah Agung membantah keras keterangan pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa lalu. Dalam keterangannya ICW menuding badan peradilan sebagai surga bagi para koruptor.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Nurhadi, membantah laporan ICW tersebut. Nurhadi prihatin dalam laporannya ICW tidak menggunakan data akurat sehingga menyesatkan dan dapat mengganggu hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. “Kami sudah mengumpulkan data semester I tahun 2010, yaitu sejak Januari 2010 hingga Agustus 2010 dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Faktanya, prosentasi perkara korupsi yang diputus bebas di tingkat kasasi, baru berjumlah 3% dari total 240 perkara yang sudah putus. Jadi data apa yang sebenarnya digunakan ICW? Tunjukan, mana data yang digunakan, Mahkamah Agung siap memberikan data yang valid” demikian disampaikan Nurhadi. Nurhadi menambahkan, bahwa Mahkamah Agung bahkan telah mengabulkan 56 permohonan kasasi jaksa dan menghukum terdakwa yang sebelumnya dibebaskan pada pengadilan tingkat pertama mapun pada pengadilan tingkat banding. Ini artinya, Mahkamah Agug memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Bila terbukti bersalah, sikap Mahkamah Agung jelas dan tegas, tidak ada kompromi bagi koruptor. Namun perlu dipahami, bahwa tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki cukup bukti materiil. Sehingga, terhadap perkara yang demikian, siapapun tidak dapat memaksakan hakim untuk menghukum terdakwa untuk alasan dan kepentingan apapun. Terkait persidangan di pengadilan, Nurhadi menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan para pihak yang termasuk dalam integrated criminal justice system. Putusan hakim akan sangat bergantung pada pembuktian di persidangan, sehingga jaksa harus mampu menghadirkan alat bukti yang cukup, sebagai dasar hakim menghukum seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam kondisi dimana hakim melakukan pelanggaran kode etik dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, Nurhadi memastikan bahwa Mahkamah Agung tidak akan melindungi oknum yang demikian. Nurhadi juga menegaskan “Kasus Gayus baru-baru ini menjadi bukti Mahkamah Agung tidak melindungi oknum hakim yang melanggar kode etik maupun diduga terlibat korupsi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sampai dengan Maret 2010, Mahkamah Agung sudah menghukum berat 4 orang hakim yang terbukti melakukan perbuatan tercela melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim”. Berdasarkan data dari 266 pengadilan negeri di seluruh Indonesia, terhadap 377 perkara yang diajukan, 289 perkara sudah diputus dan sebanyak 43 perkara diputus bebas. Sementara itu, dari 377 perkara di Pengadilan Negeri, 322 diantaranya banding di Pengadilan Tinggi. 262 putusan diantaranya menguatkan putusan sebelumnya, tanpa satupun putusan bebas. Adapun untuk perkara permohonan kasasi di Mahkamah Agung, sepanjang Januari hingga Agustus 2010 Mahkamah Agung menerima 619 permohonan. Dari jumlah tersebut, 240 perkara sudah diputus dan hanya 6 perkara atau 3% yang diputus bebas di tingkat kasasi. (Humas)




DYK MA SELENGGARAKAN BAZAR RAMADHAN 1431 H YANG DI BUKA OLEH KETUA MA
Kamis, 02 September 2010 - 14:10:04
AKARTA – HUMAS . “ Harta yang kita miliki sekarang tak lebih hanya titipan, jadi alangkah bijaksananya titipan yang dipercayakan ini digunakan bagi kebaikan umat sebanyak – banyaknya” Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A Tumpa, SH., MH dalam sambutan pembukaan Bazar Ramadhan 1431 H pada Kamis, 1 September 2010 di Balairung MA.

Acara bazaar ini dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Pejabat Eselon I sampai IV, para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, dan para pegawai. Bazar yang di selenggarakan oleh Ibu-ibu Dharmayukti Karini kali ini dengan tema “Dalam Rangka Menyambut Idul Fitri 1431 H, Melalui Bazar Dharmayukti Karini Kita Tingkatkan Rasa Kekeluargaan dan Silaturahmi Dengan Seluruh Pegawai di Lingkungan MA” , menurut Harifin acara bazar yang di selenggarakan Ibu-ibu Dharmayukti Karini menjadi wadah pemersatu antara pejabat dan pegawai. “Acara semacam ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Uluran tangan para donatur dalam kegiatan ini sangat membantu para pegawai MA”. Selain menyelenggarakan bazaar, MA juga membentuk panitia Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Bazis) yang bertugas menghimpun zakat maal dari para warga MA. Diharapkan kehadiran Bazis ini akan memberi kemudahan dalam menyalurkan zakat. Dalam laporannya Ketua Umum Dharmayukti Karini Ny. Hj. Aisah Kadir Mappong, Pada Bazar kali ini diberikan pula bingkisan kepada para pegawai golongan I, II, Tenaga Honorer, Satpam dan cleaning service. Pemberian paket bingkisan ini berikan secara simbolis oleh Ketua MA selaku Pelindung Dharmayukti Karini Pusat serta di dampingi Keua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini MA. (humas/ats)




KETUA MA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH GUBERNUR BANK INDONESIA
Kamis, 02 September 2010 - 10:48:06
JAKARTA – HUMAS, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, melantik dan mengambil sumpah Gubenur Bank Indonesia, Dr. Darmin Nasution pada Rabu, 01 September 2010 pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Dr. Boediono, Para Wakil Ketua MA, Ketua Muda, Hakim Agung, Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Para pimpinan BI, pejabat eselon I dan II pada MA serta undangan lainnya.

Darmin Nasution menggantikan Gubernur BI sebelumnya, Prof. Dr. Boediono. Pengangkatan Darmin, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No 95/ P tahun 2010. Dalam keterangan pers-nya, Darmin yang sebelumnya menjabat sebagai deputi senior BI menyampaikan hal pertama yang akan dilakukannya. “BI akan membuat peraturan terhadap pengawasan perbankan di Indonesia” ujarnya. Menurutnya tantangan terbesar sebagai Gubernur BI sekarang adalah menyehatkan kembali Bank – bank yang ‘sakit’. (humas/ats)




BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG MENERIMA SERTIFIKASI DARI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Selasa, 10 Agustus 2010 - 07:57:55
BOGOR – HUMAS, Dalam pelaksanaannya PNS memiliki peranan dalam perkembangan bangsa, untuk itu dibutuhkan tenaga – tenaga yang professional, kompeten, dan bertanggung jawab sebagai pelayan publik. Demi memenuhi kepentingan tersebut, BALITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung dibentuk. Melaui berbagai proses dan pemenuhan standarisasi pendidikan, akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2010 Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA terakreditasi. Bertempat di BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA, Megamendung, Bogor, pada Senin, 9 Agustus 2010 berlangsung upacara penyerahan sertifikasi dari LAN kepada Ketua MA, Dr. H Harifin A Tumpa, SH., MH.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pembinaan, Kepala LAN, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II MA, para pejabat eselon I dan II LAN, dan para undangan lainnya. Dalam Laporannya, Kapusdiklat mempim MA, Dr. Tin Zuraida, SH., M.Kn menyampaikan bahwa setelah melalui beberapa tahapan proses penyempurnaan persyaratan Akreditasi, berdasarkan laporan Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil MA oleh Tim dari Lembaga Administrasi Negara, maka ditetapkan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan direkomendasikan layak diberian Akreditasi untuk program Prajabatan Gol I dan II, Diklat Prajabatan Gol III, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. Kepala LAN, Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc mengucapkan selamat atas pemberian sertifikasi akreditasi kepada Diklat Kumdil MA. Diharapkan ke depannya, kualitas pembelajaran pada Pusdiklat yang telah terakreditasi ini harus tetap terjamin dan lebih baik lagi. Ditegaskan pula, bahwa pemberian sertifikasi ini tidaklah berlaku abadi, secara berkala akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Sementara Ketua MA, Dr. H. Harifin A Tumpa, SH., MH mengaku bangga atas pemberian sertifikasi akreditasi yang diberikan oleh LAN. Untuk menuju peradilan yang agung dibutuhkan personil peradilan yang professional dan kompeten. Maka, sertifikasi akreditasi ini diharapkan akan memicu MA untuk mencetak dan menghasilkan kader- kader yang lebih maju di generasi selanjutnya. Bahkan , Ketua MA berharap kelak BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA ini akan bersertifikasi akreditasi internasional. (humas/ats)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 65 66 67 68 69... 72 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 287
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, B, C2
Panitera
D10
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D7
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
DUKCAPIL KABUPATEN KEPAHIYANG DAN KEMENTRIAN AGAMA RI DIRJEN PENYELENGGARA HAJI
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D8
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
-
Majelis Hakim
A , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
SAKSI TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-01, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved