headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 999
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 261
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

WAKIL KETUA MA NON YUDISIAL MEMBUKA RAPAT KOORDINASI KEPANITERAAN 2010
Senin, 05 Juli 2010 - 08:09:47
BANDUNG – HUMAS, ‘Kepaniteraan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Terciptanya koordinasi yang baik antara panitera, panmud, askor, dan operator akan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara di MA”, hal ini disampaikan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Dr. H. Ahmad Kamil , SH., M.Hum dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Kepaniteraan 2010 di Hotel Golden Flower, Bandung yang diadakan pada 2 – 4 Juli 2010. Acara ini dihadiri oleh Plt Panitera MA, Sekretaris MA, Kepala Badan Urusan Administrasi, Sekertarias Panitera, para narasumber, para panmud, para direktur pranata dan tatalaksana, para panitera pengganti, dan para operator kepaniteraan.

Dalam sambutan pembukaannya, WakilKetua MA Non Yudisial juga menyampaikan pentingnya peranan IT (Informasi Teknologi) dalam proses penyelesaian perkara. “IT sekarang menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka memasuki era computerize penanganan perkara di MA. Terlebih dalam waktu dekat akan dibuat blue print IT”. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian perkara akan meningkatkan pelayanan MA terhadap para pencari keadilan. Sementara, Plt Panitera dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi adalah sebagai evaluasi mekanisme alur perkara di MA. Diharapkan nantinya dalam rapat koordinasi ini dapat ditemukan kendala yang menjadi penghambat proses penyelesaian perkara dan mencari solusinya sehingga Kepaniteraan MA mampu meningkatkan produktivitas dalam mengurangi jumlah tunggakan perkara yang masuk. Penguatan manajemen dan koordinasi juga menjadi tujuan prioritas yang akan dicapai. Pada acara ini akan disampaikan sejumlah materi tentang mekanisme laporan perkara oleh narasumber yang dari Ketua Muda Perdata dan pejabat internal MA. MA sudah saatnya untuk berbenah diri, terlebih menghadapi sorotan tajam belakangan ini. Merubah opini publik dari negative menjadi positif diperlukan usaha sungguh – sungguh dan profesionalitas menyeluruh. Bukan hanya dari jajaran Kepaniteraan, namun semua satuan kerja memilki tanggung jawab untuk bersama – sama mewujudkannya.(humas/ats)




PERADI DAN KAI MENANDATANGANI KESEPAKATAN DI HADAPAN KETUA MA
Sabtu, 26 Juni 2010 - 15:39:41
JAKARTA – HUMAS. “ Saya berharap dengan bersatunya PERADI dan KAI dalam wadah tunggal organisasi advokat Indonesia membuat penegakan hukum semakin kuat”. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung, DR. H, Harifin A Tumpa, SH., MH pada acara penandatangan kesepakatan bersama PERADI dan KAI pada Kamis, 26 Juni 2010 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI. Hadir dalam acara ini, Para pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I, Menteri Hukum dan HAM, Wakapolri, Ketua Umum Peradi, Presiden KAI, Sekjen Peradi dan KAI, dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua MA mengucapkan selamat atas penandatanganan kesepakatan bersama Peradi dan KAI. Nantinya, dari penandatanganan ini akan dimulai babak baru kesatuan organisasi advokat di Indonesia serta mengembalikan kepercayaan publik sehingga pemberantasan mafia hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (humas/ats)




PERPUSTAKAAN MA SELENGGARAKAN SOSIALISASI WESTLAW JURNAL INTERNASIONAL ONLINE
Sabtu, 26 Juni 2010 - 15:37:35
Jakarta-Humas, Kamis 24 Juni 2010 Pukul 09.00 WIB. Perpustakaan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung selenggarakan Sosialisasi Westlaw Jurnal Internasional Online. Sosialisasi ini di ikuti para Kabag, Kasubag dan staf masing-masing Bagian pada Biro Hukum dan Humas.

Sosialisasi Westlaw Jurnal Online ini adalah jurnal terkemuka bagi komunitas hukum internasional. Jurnal ini juga memungkinkan para praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa untuk menemukan kembali kasus-kasus, artikel-artikel dari 875 jurnal hukum (Amerika, Eropa, Arab Emirat, Hongkong, Australia dan Singapura) dan banyak lagi dokumen-dokumen lain dari perpustakaan hukum global yang lengkap serta berita-berita lainnya. Hal ini di jelaskan oleh Eric Pereira selaku Online Sales Manager Sweet & Maxwell Asia. Westlaw Internasional Online saat ini telah di langgan oleh MK, KPPU, UI, UNPAD, USU, UAI, UPH, Universitas Trisakti, UNIKA Atmajaya dan Kali ini saatnya Mahkamah Agung untuk mengikuti memperluas wawasan di bidang hukum internasional. Pada kesempatan tersebut Plt Panitera MA RI Suhadi, SH., MH dan beberapa Hakim (antara lain : Bongbongan Silaban, SH., LLM) sebagai pengunjung tetap perpustakan berkesempatan mengikuti sosialisasi tersebut.(ds, ats)




KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE D. I YOGYAKARTA DI BIDANG HUKUM
Sabtu, 26 Juni 2010 - 15:10:05
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE D. I YOGYAKARTA DI BIDANG HUKUM

Acara berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) D.I Yogyakarta, di mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Acara di awali dengan sambutan dari Kapolda D I Yogyakarta dan di lanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menjelaskan bahwa penyerapan Tentang APBN dalam realisasi DIPA 2009 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-DaerahIstimewa Yogyakarta (15, 09%) dan Tidak mengajukan penambahan anggaran. Untuk PNBP dari perkara 2009 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta Prioritas Program diantaranya, Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum, Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya dan Program Penegakan Hukum Dan Ham. Kendala yang dihadapi adalah Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya peningkatan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan public Pengadilan juga Memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SK.KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga menjelaskan beberapa hal diantaranya tentang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut telah menetapkan VISI dan MISI yang akan dicapai VISI Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah ”TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YOGYAKARTA YANG BERWIBAWA YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN”. Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan agama Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama, yaitu, Pengadilan Agama Yogyakarta ( Kelas IA ), Pengadilan Agama Sleman ( Kelas IB ), Pengadilan Agama Bantul ( Kelas I B), Pengadilan Agama Wonosari ( Kelas I B ) dan Pengadilan Agama Wates ( Kelas II ) Untuk anggaran APBN-P 2009 wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama se D.I.Yogyakarta tidak mengajukan penambahan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah disetor ke Kas Negara Tahun 2009. Adapun program prioritas untuk tahun 2010, direncanakan sebagai berikut, Kebijakan Umum Peradilan Sejak dicanangkannya kembali Pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk organisasi yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2010 Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakannya memprioritaskan program. Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan Tupoksi peradilan yakni adanya transparansi putusan, management informasi tehnologi dan management SDM. Hal ini sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi. Harapan kita program reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan. Kendala yang di hadapi terbatasnya sarana peradilan Agama se DI Yogyakarta masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga peradilan. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2009 dari 5 Pengadilan Agama di DI Yogyakarta luas tanahnya hanya 17.357 M2, rumah dinas 8 unit, angkutan darat roda 4 sebanyak 20 unit dan roda 2 sebanyak 38 unit , Komputer dan notebook 125 unit, mesin foto copy 5 unit dan mesin ketik sebanyak 82 unit. Saluran Telpon/Fax/Speedy/Provider 6 unit. Serta Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja, Jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terus mengalami penurunan. Hal ini karena jumlah pegawai yang pensiun/meninggal atau mutasi ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang diterima. Dibanding jumlah perkara Tahun 2007 sebanyak 3.170 perkara jumlah pegawai mencapai 252 orang. Sedangkan tahun 2008 jumlah pegawai mengalami penurunan menjadi 238 orang jumlah perkara mencapai 4.783 perkara, dan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 244 orang jumlah perkara mencapai 5.541. Sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas Peradilan Agama. Penerimaan Pegawai selalu dititikberatkan pada lulusan S1, sedangkan yang masih sangat dibutuhkan sebagai pelaksana lulusan SMA/SMK. Program pelaksanan reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan, dimulai dengan transparansi putusan, transparansi anggaran dan beaya berperkara, serta management informasi tehnologi. Kesemuanya itu dapat diakses melalui situs www.pa-slemankab.go.id ,www.pa-wates.net, www.pa-yogyakarta.net, www.pa-wonosari.net, www.pa-bantul.net dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui situs www.pta-yogyakarta.go.id Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas, intergritas dan profesionalisme hakim, dilaksanakan pelatihan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat pertama berupa pelatihan mediasi, Bindalmin, peningkatan profesi hakim,kode etik hakim, ekonomi syariah dan hukum acara. Pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama dilaksanakan 2 kali setahun dan Pembinaan sekali setahun. Untuk masing-masing Pengadilan Agama dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Agama tersebut. Dan Penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin tidak ada karena tidak terdapat pelanggaran disiplin. Keadaan Perkara Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama se D.I.Yogyakarta tidak terdapat perkara yang menonjol sedangkan Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari sisa perkara tahun 2008 sebanyak 936 perkara , perkara yang diterima pada tahun 2009 sebanyak 4605 sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2009 sebanyak 4358 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2009 sebanyak 1183 perkara. Usai pemaparan dari masing-masing instansi bidang hukum di Anggota Dewan menyerahkan Cendera Mata Pertama Dari Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja DI Yogyakarta Kepada Kapolda, KPT, KPTA, KPTUN, dan Kadilmil, Kajati dan terakhir Kakanwil Hukum dan HAM.(ds, jup/dvd)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 67 68 69 70 71 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 282
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TE
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D4
Acara
SAKSI TERMOHON
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-09, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C2, C4
Panitera
D1
Acara
JAWABAN TERGUGAT & TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-14, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
DUPLIK TERGUGAT, DUPLIK TII INTERVENSI SERTA PEMERIKSAAN BUKTI PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-08-15, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved