headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« December 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 1000
Memuaskan 533
Cukup Memuaskan 262
Kurang Memuaskan 93
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE D. I YOGYAKARTA DI BIDANG HUKUM
Sabtu, 26 Juni 2010 - 15:10:05
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE D. I YOGYAKARTA DI BIDANG HUKUM

Acara berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) D.I Yogyakarta, di mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Acara di awali dengan sambutan dari Kapolda D I Yogyakarta dan di lanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menjelaskan bahwa penyerapan Tentang APBN dalam realisasi DIPA 2009 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-DaerahIstimewa Yogyakarta (15, 09%) dan Tidak mengajukan penambahan anggaran. Untuk PNBP dari perkara 2009 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta Prioritas Program diantaranya, Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum, Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya dan Program Penegakan Hukum Dan Ham. Kendala yang dihadapi adalah Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya peningkatan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan public Pengadilan juga Memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SK.KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga menjelaskan beberapa hal diantaranya tentang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut telah menetapkan VISI dan MISI yang akan dicapai VISI Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah ”TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YOGYAKARTA YANG BERWIBAWA YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN”. Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan agama Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama, yaitu, Pengadilan Agama Yogyakarta ( Kelas IA ), Pengadilan Agama Sleman ( Kelas IB ), Pengadilan Agama Bantul ( Kelas I B), Pengadilan Agama Wonosari ( Kelas I B ) dan Pengadilan Agama Wates ( Kelas II ) Untuk anggaran APBN-P 2009 wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama se D.I.Yogyakarta tidak mengajukan penambahan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah disetor ke Kas Negara Tahun 2009. Adapun program prioritas untuk tahun 2010, direncanakan sebagai berikut, Kebijakan Umum Peradilan Sejak dicanangkannya kembali Pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk organisasi yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2010 Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakannya memprioritaskan program. Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan Tupoksi peradilan yakni adanya transparansi putusan, management informasi tehnologi dan management SDM. Hal ini sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi. Harapan kita program reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan. Kendala yang di hadapi terbatasnya sarana peradilan Agama se DI Yogyakarta masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga peradilan. Sebagai gambaran pada akhir tahun 2009 dari 5 Pengadilan Agama di DI Yogyakarta luas tanahnya hanya 17.357 M2, rumah dinas 8 unit, angkutan darat roda 4 sebanyak 20 unit dan roda 2 sebanyak 38 unit , Komputer dan notebook 125 unit, mesin foto copy 5 unit dan mesin ketik sebanyak 82 unit. Saluran Telpon/Fax/Speedy/Provider 6 unit. Serta Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja, Jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terus mengalami penurunan. Hal ini karena jumlah pegawai yang pensiun/meninggal atau mutasi ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang diterima. Dibanding jumlah perkara Tahun 2007 sebanyak 3.170 perkara jumlah pegawai mencapai 252 orang. Sedangkan tahun 2008 jumlah pegawai mengalami penurunan menjadi 238 orang jumlah perkara mencapai 4.783 perkara, dan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 244 orang jumlah perkara mencapai 5.541. Sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas Peradilan Agama. Penerimaan Pegawai selalu dititikberatkan pada lulusan S1, sedangkan yang masih sangat dibutuhkan sebagai pelaksana lulusan SMA/SMK. Program pelaksanan reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan, dimulai dengan transparansi putusan, transparansi anggaran dan beaya berperkara, serta management informasi tehnologi. Kesemuanya itu dapat diakses melalui situs www.pa-slemankab.go.id ,www.pa-wates.net, www.pa-yogyakarta.net, www.pa-wonosari.net, www.pa-bantul.net dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui situs www.pta-yogyakarta.go.id Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas, intergritas dan profesionalisme hakim, dilaksanakan pelatihan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat pertama berupa pelatihan mediasi, Bindalmin, peningkatan profesi hakim,kode etik hakim, ekonomi syariah dan hukum acara. Pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama dilaksanakan 2 kali setahun dan Pembinaan sekali setahun. Untuk masing-masing Pengadilan Agama dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Agama tersebut. Dan Penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin tidak ada karena tidak terdapat pelanggaran disiplin. Keadaan Perkara Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama se D.I.Yogyakarta tidak terdapat perkara yang menonjol sedangkan Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari sisa perkara tahun 2008 sebanyak 936 perkara , perkara yang diterima pada tahun 2009 sebanyak 4605 sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2009 sebanyak 4358 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2009 sebanyak 1183 perkara. Usai pemaparan dari masing-masing instansi bidang hukum di Anggota Dewan menyerahkan Cendera Mata Pertama Dari Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja DI Yogyakarta Kepada Kapolda, KPT, KPTA, KPTUN, dan Kadilmil, Kajati dan terakhir Kakanwil Hukum dan HAM.(ds, jup/dvd)




Ketua & Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda Mengunjungi Badan Litbang DIklat Kumdil
Selasa, 22 Juni 2010 - 08:04:29
Megamendung, litbangdiklatkumdil.net - Pada kunjungannya hari ke empat di Indonesia, Kamis, 17 Juni 2010, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda Mr. Prof. Dr. G.J.M. Corstens dan Mr. J.B. Fleers mengunjungi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Didampingi oleh Prof. Dr. Abdulgani Abdulah, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), pejabat dan staf dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia serta judge Charlotte Keijzer dan DR. Henriette F. Schatz dari NLRP (National Legal Reform Program) rombongan diterima oleh oleh Ketua Muda TUN Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, Ketua Muda Pembinaan Widiyatno Sastro Hardjono, SH, M.Sc dan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Anwar Usman, SH., MH. serta para Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Litbang Diklat Kumdil.

Saat memberikan sambutan menyambut kunjungan tersebut, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil menyampaikan rasa bangganya bahwa di sela-sela kunjungannya di Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda berkesempatan untuk meninjau lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI. Bagi Badan Litbang Diklat Kumdil, hal ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada tahun 2009 dikunjungi oleh Menteri Kehakiman Kerajaan Belanda. Dalam kunjungan tersebut rombongan memperoleh penjelasan tentang profile organisasi dan kegiatan Badan Litbang Diklat Kumdil yang telah, sedang dan akan berlangsung oleh Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan IG Agung Sumanatha, SH. Sementara dari NLRP diwakili oleh Charlotte Keijzer memberikan presentasi tentang dukungan (Asistensi) NLRP terhadap Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dalam hal pengembangan kurikulum dan materi ajar serta program magang yang terstruktur untuk calon hakim. Akhir presentasi dilanjutkan dengan diskusi tentang program pelatihan Calon Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan di kedua negara. Selepas rehat makan siang, Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Angkatan V dengan topik : The Role of Judge in Modern Society. Ceramah di pandu oleh Prof. Dr. Abdulgani Abdulah, SH. Acara ditutup dengan penukaran cenderamata dan penanaman pohon oleh Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda di Taman Nusantara.




KETUA MA BELANDA : \"HAKIM IBARAT PERAJIN\"
Senin, 21 Juni 2010 - 07:54:28
JAKARTA - HUMAS, \"Hakim ibarat perajin, hakim harus menggali dan melihat setiap sisi perkara yang sedang ditanganinya. Seperti pemahat yang teliti melihat setiap sisi pahatannya\" hal ini disampaikan oleh Dr. Geert JM Corteens, Ketua Mahkamah Agung Belanda dalam kuliah umum melalui video conference di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 18 Juni 2010.

Pemberian kuliah umum ini didampingi oleh WAkil Ketua MA Belanda, Sekretaris II Kedutaan Belanda, Hakim Agung Prof. A. Gani Abdullah, SH., MH, Sekertaris Pudiklatbalitbang MA,dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, delegasi Mahkamah Agung Belanda diterima langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam itu, MK mengaku terhormat atas kedatangan delegasi MA Belanda. Dalam kesempatan itu pula, MK mengundang salah satu perwakilan dari Mahkamah Agung Belanda untuk menghadiri Konferensi Konstitusi Se- Asi pada bulan Juli mendatang. Pertemuan dengan MK ini menandai berakhirnya agenda kunjungan delegasi Belanda di Indonesia yang telah berlangsung selama lima hari. (humas/ats)




KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
Jumat, 18 Juni 2010 - 07:55:57
JAKARTA – HUMAS, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr, H. Harifin A Tumpa SH., MH mengambil sumpah jabatan dan melantik, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru Dr. Halim Alamsyah di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, pukul 10.00 WIB. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda Mahkamah Agung, Para pejabat eselon I dan II, dan para undangan lainnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan Siti Chalimah Fadjriah, se., Akt., MM sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 85/M tahun 2005 tertanggal 23 Mei 2005. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 ditetapkan Dr. Halim Alamsyah sebagai penggantinya. (humas/ats)



Halaman : << Awal | << Sebelumnya| ... 69 70 71 72 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 287
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Majelis Hakim
A, B, C2
Panitera
D10
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-13, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C2, C3, C4
Panitera
D9
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
BUPATI REJANG LEBONG
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D7
Acara
BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-06, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
DUKCAPIL KABUPATEN KEPAHIYANG DAN KEMENTRIAN AGAMA RI DIRJEN PENYELENGGARA HAJI
Majelis Hakim
C1, C2, C4
Panitera
D8
Acara
REPLIK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
-
Majelis Hakim
A , C1 , C2
Panitera
D2
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-07, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA RUTAN KELAS II MANNA
Majelis Hakim
B , C3 , C4
Panitera
D5
Acara
TAMBAHAN BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-08, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Majelis Hakim
C1 , C3, C4
Panitera
D6
Acara
SAKSI TII INTERVENSI
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-01, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG D
Majelis Hakim
A , C2 , C3
Panitera
D
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2018-11-14, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved