Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Jl. RE. Martadinata No. 1. Telp (0736) 52011. email : ptun.bengkulu@gmail.com & bengkulu@ptun.org

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseSpanish

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

 

 

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

A. Sumber pengaduan :

Dari masyarakat :
a. Para Pencari Keadilan;
b. Pengacara;
c. Lembaga Bantuan Hukum;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
e. Dewan Perwakilan Rakyat;
f. Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
g. Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
h. Komisi Pemberantasan Korupsi;
i. Komisi Hukum Nasional;
j. Komisi Ombudsman Nasional;
k. Komisi Yudisial;
Internal lembaga pengadilan. Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya).
Laporan kedinasan, merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat peradilan yang dipimpinnya.
Informasi lain yang berasal dari :
a. Instansi lain di luar pengadilan;
b. Media massa;
c. Isu yang berkembang.

B. Materi Pengaduan

Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim;
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
Pelanggaran sumpah jabatan;
Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer;
Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan;
Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN

A. Disampaikan secara tertulis

B. Menyebutkan Informasi yang jelas mengenai:

Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja pengadilan tempat terlapor bertugas
Perbuatan yang dilaporkan
Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara.
Menyertakan bukti/ keterangan yang dapat mendukung pengaduan

C. Tata cara pengiriman

Pengaduan ditujukan kepada:
a. Ketua/ wakil ketua pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding dimana terlapor bertugas atau
b. Ketua/ wakil ketua MA bidang non yudisial atau ketua muda pengawasan dengan tembusan kepada kepala badan pengawasan.
Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas. bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan keterangan PENGADUAN. Pada pengadilan pada bagian kiri atau muka amplop.