Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Jl. RE. Martadinata No. 1. Telp (0736) 52011. email : ptun.bengkulu@gmail.com & bengkulu@ptun.org

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseSpanish

Prodeo

Prodeo

 

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) pada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
Penggugat berhak mendapatkan segala jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara (prodeo). Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan , biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotocopy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas
Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan mencantumkan alasan-alasan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melampirkan:
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin(KKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukana secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan;

Prosedur dan tenggang waktu permohonan berperkara secara prodeo:

Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama dengan dilampiri dokumen pendukung;
Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan dalam tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang Ketidakmampuan Pemohon.
Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk dikabulkan atau tidak.
Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkat pengadilan tertentu saja.
Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.Jika tidak dipenuhi maka gugatan tersebut dicoret dari daftar perkara

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman pengadilan dan Situs Web Sites Pengadilan Tata Usaha Negara.